JIB | JAKARTA – Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) menyambut ajakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata untuk monitoring penggunaan dana desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perkumpulan media online dengan yang jaringan meluas di Indonesia ini akan mengambil peran membantu pemerintahan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin mendorong transparansi pengelolaan negara.
“Ajakan KPK kami respon dan seluruh media di daerah akan kita instruksikan melalui kepengurusan wilayah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota,” ungkap Direktur Pembinaan dan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Media Online Indonesia (DPP MOI), Doni Ardon saat ditemui di kawasan pembangunan Kota Modernelta Mas, Bekasi, Sabtu (07/12/2019) pagi.
Hal senada ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP MOI, HM Jusuf Rizal di sekretariat DPP, Kalibata, Jakarta Selatan. “Media di daerah memiliki informasi lebih cepat dalam mencium kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Menurut Jusuf Rizal, sebagaimana diberitakan usai KPK melakukan MOU (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah di seluruh Propinsi di Indonesia, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga meminta wartawan untuk ikut berperan aktif ikut memonitoring penggunaan dana desa.
“Intinya apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak, karena KPK tidak mungkin mengontrol turun ke desa-desa jika bukan karena bantuan informasi dari rekan-rekan media,” tegas Marwata sambil menambahkan Informasi rekan-rekan media sangat penting.
Menurut Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, dewasa ini peran media sangat strategis, termasuk media online. Era digital di era revolusi industri 4.0 ini, informasi yang disampaikan wartawan lebih cepat sampai bahkan dari berbagai pelosok yang sulit dimonitor pejabat.
Untuk itu, lanjut Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), DPP MOI akan menginstruksikan kepada wartawan anggota media online di seluruh Indonesia untu ikut membantu mengawal Visi Indonesia, Jokowi-KH.Ma’ruf Amin dengan memonitoring penggunaan dana desa.
“Kami meminta para wartawan bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) di daerah dalam aktivitasnya di lapangan,” harapnya.
Saat ini jumlah media online terdata di Kementerian Informasi dan Komunikasi sekitar 44 ribu. “Dengan jumlah sebanyak itu jika turut membantu memonitoring penggunaan Dana Desa cukup efektif. Karena salah satu penyebab penyelewengan dana Desa adalah lemahnya pengawasan di tingkat desa,” jelasnya. (Endang)
