JIB | BANDUNG –Pelaksanaan Musyawarah (Musda) Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia (Aspetri) Pengurus Daerah (Pengda) Jawa Barat terkesan dipaksakan. Acara yang berlangsung di Hotel Grand Pasundan Bandung, Kamis (27/02/2020).
Dinilai mantan Ketua pengurus daerah Aspetri Provinsi Jawa Barat Shaibir, acara tersebut menabrak AD/ART organisasi.
‘’Seharusnya pengurus daerah Jawa Barat mengundang secara resmi dalam pembahasannya untuk pembentukan kepanitiaan,” terang Shaibir.
Dirinya kaget ketika menerima undangan dari DPP terkait Musda Aspetri Jabar. “Undangan saya terima malah dari DPP ditandatangani oleh ketua umum dan sekjend pusat,” ungkapnya.
Dijelaskan Shaibir, walau sudah habis masa bhaktinya sebagai Ketua Pengurus Daerah Jawa Barat, seharusnya dirinya dilibatkan.
“Secara aturan ini sudah melanggar AD/ART organisasi Aspetri dan terkesan dipaksakan, karena Musda itu seharusnya Pengda Aspetri Jabar yang mengadakannya,” cibir Shaibir. Mengenai masalah ini, pihaknya akan melaporkan ke Dewan pengawas ASPETRI Pusat.
“Secepatnya saya akan kirim surat pengaduan secara tertulis kepada Dewan Pengawas ASPETRI Pusat,” tegasnya.
Menanggapi tersebut, Ketua umum Aspetri, Anhar membantah tudingan Musda Aspetri Jawa Barat tidak sesuai AD/ART.
“Musda Aspetri Jabar ini sudah sesuai aturan AD/ART dan pemilihan ketua dilakukan karena kepengurusan Aspetri Jabar sudah demisioner,” ucapnya saat pelaksanaan Musda Pengurus Daerah (Pengda) Jawa Barat, Kamis (27-02-2020).
Musda Aspetri Jawa Barat dilakukan berdasarkan mandat kepada petugas yang telah mendapat amanat dari pengurus pusat agar segera dilaksanakan Musda.
“Kami menganggap kepengurusan Aspetri Jawa Barat periode 2015 – 2019 sudah demisioner, jadi harus ada kepengurusan baru untuk menjalankan roda organisasi”.
“Musda Aspetri tingkat Provinsi tidak hanya dilakukan di Jawa Barat saja, tetapai sebanyak 18 DPD lainnya sudah kita surati untuk melakukan Musda serupa,” jelas Anhar.
Dirinya mengaku sudah melakukan konfirmasi sebelumnya kepada ketua Aspetri Jawa Barat periode sebelumnya, Shaibir. “Beberapa kali saya hubungi lewat telepon namun tidak pernah diangkat, akhirnya kita buatkan surat tugas pertama kita ke Jawa Barat dan selanjutnya ke seluruh pengda se Indonesia agar segera melaksanakan Musda,” terang Anhar.
Diakuinya selama ini keberadaan organisasi Aspetri hampir mati suri dan tidak ada pergerakan aktifitas organisasi. “Kami, pengurus pusat inisiatif menghidupkan kembali organisasi ini ketika kepengurusan periode telah selesai,” jelasnya.
Secara terpisah, Dewan Pengawas Aspetri Pusat, Teungku Wisnu mengatakan berdasarkan AD/ART, Musda Aspetri seharusnya dilakukan dengan mengedepankan rapat internal terlebih dahulu. Sehingga pada saat Musda digelar, situasinya kondusif dan sertijab dari kepengurusan sebelumnya ke pengurus baru bisa berjalan lancar.
Menyinggung pernyataan ketua umum Asperti, Anhar tentang kondisi Aspetri yang mati suri, Tengku membantah keras.
“Atas dasar apa Anhar mengatakan Aspetri mati suri, ini organisasi berjalan dengan baik ko, buktinya banyak gebrakan yang telah dilakukan Asperti selama ini,” tegasnya.
Terkait Musda Aspetri Jawa Barat yang diindikasi terjadi pelanggaran AD/ART, dirinya akan mengambil tindakan.
Bahkan menurutnya, selama ini Pengda Jabar dibawah kepemimpinan Saibir berjalan dengan baik dan sudah banyak langkah yang sudah dilakukan. “Saya minta ke pak Shaibir segera layangkan surat keberatannya dengan disertai bukti bukti terjadinya pelanggaran AD/ART,” jelas Tengku. (Red)
Sumber : GMN
