JIB | Kabupaten Bekasi – DPP GMI menekankan perlunya Inspektorat Kabupaten Bekasi menjaga netralitas dalam melakukan pemeriksaan rutin terhadap alokasi anggaran dana desa, daerah, dan provinsi tahun 2022 – 2023, Jum’at (05/04/24).
“Kami meminta Inspektorat untuk bertindak tegas dalam melakukan pemeriksaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, terkait penggunaan dana desa dengan efektif,” ungkap Asep Saepullah S.Pd.I, Sekretaris DPP GMI.
Pemeriksaan harus dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas di beberapa Desa Wilayah Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi guna mencegah potensi tindak pidana korupsi.
“Harapan kami, setelah pemeriksaan akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku,” harapnya.
“Kami percaya setelah pemeriksaan nanti yang dilakukan bisa memperkuat integritas sistem Pemerintahan Desa yang ada di wilayah Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Selain itu, beberapa Pemdes di wilayah Kecamatan Muaragembong dalam merealisasikan dana desa tahun 2022 – 2023, yang patut dicurigai penggunaannya untuk program ketahanan pangan diduga tidak berjalan sesuai regulasinya.
“Kita sudah mempunyai bukti yang kuat dari hasil investigasi, di beberapa Desa diduga tidak terlihat adanya kegiatan yang prakasai dana desa tahun 2022 – 2023 demi memajukan perekonomian warga masyarakat sekitar,” ujarnya.
Dengan adanya dugaan tersebut, pihaknya meminta inspektorat agar dalam melakukan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku sehingga menindak tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Inspektorat harus tegas, dan terapkan peraturan yang sudah ditentukan oleh Permendes, hal ini untuk bisa mencegah adanya penyalahgunaan yang berdampak merugikan masyarakat,” tambahnya. (Red)
