JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak pihak terkait untuk mengawasi dengan ketat realisasi dana desa tahap pertama tahun 2024 yang telah dikucurkan oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa.
DPP GMI menduga kuat bahwa di wilayah Kabupaten Bekasi telah terindikasi adanya potensi penyelewengan di beberapa desa yang sudah menerima anggaran dana desa tetapi masih belum merealisasikannya.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh S.Pd.I, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi penyelewengan dana desa tahap pertama tahun 2024 yang dilakukan oleh pihak pelaksana di masing-masing desa.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, malah berpotensi diselewengkan. Oleh karena itu, kami mendesak pihak terkait untuk mengambil tindakan tegas,” ujarnya.
Menurut Asep Saipulloh, DPP GMI telah mengumpulkan data dari beberapa desa di Kabupaten Bekasi yang menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi yang signifikan setelah pencairan dana desa tahap pertama.
“Data yang kami miliki menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dana yang sudah diterima dengan realisasi di lapangan. Ini jelas membutuhkan perhatian serius dari pihak berwenang,” tegasnya.
Asep juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana desa. Ini penting agar dana yang telah disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” tambahnya.
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berharap, dengan adanya pengawasan yang ketat, penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan siap memberikan dukungan kepada pihak terkait untuk memastikan dana desa digunakan dengan baik,” pungkas Asep Saipulloh. (Red)
