JIB | Kabupaten Bekasi – Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, tengah diterpa isu miring terkait dugaan penyelewengan penggunaan dana desa tahap pertama tahun 2024.
Dugaan tersebut pertama kali mencuat setelah Dewan Pengurus Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap pengelolaan dana tersebut.
Camat Muaragembong ketika dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp, memberikan respon yang bijak. “Untuk tanggapan Camat perlu cek dan ricek dulu, baru bisa menanggapi,” tulis Camat dalam pesannya.
Kabar ini segera menjadi sorotan bagi DPP GMI. Mereka mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi serta Inspektorat untuk turun langsung dan melakukan audit terkait penggunaan dana desa di Desa Pantai Bakti.
“DPMD Kabupaten Bekasi dan Inspektorat diharapkan segera turun langsung melakukan audit secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana yang terjadi,” ungkap Asep Saipulloh, S.Pd.I, Sekertaris Umum DPP GMI.
Isu ini menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. (Red)
