JIB | Kabupaten Bekasi – Program ketahanan pangan yang didanai melalui Dana Desa dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa menjadi sorotan tajam. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut di seluruh desa di Kabupaten Bekasi. Desakan ini muncul setelah ditemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program oleh pemerintah desa yang dianggap tidak sesuai regulasi.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Temuan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran, distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, serta minimnya transparansi dalam pelaporan.
“Kami telah menerima banyak laporan dari masyarakat dan melakukan investigasi terkait dugaan penyimpangan di sejumlah desa. Program ini seharusnya menjadi solusi bagi ketahanan pangan masyarakat desa, tetapi malah menyimpang dari tujuan dan aturan yang ada. Kami meminta pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi dan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran ini,” ujar Asep Saipulloh kepada media.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan Dana Desa agar program ini sesuai dengan tujuannya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan di tingkat desa.
“Program ini merupakan prioritas pemerintah pusat untuk memperkuat kemandirian pangan di desa. Jika penyimpangan terus dibiarkan, tujuan mulia tersebut akan sulit tercapai,” tambahnya.
Masyarakat berharap pemerintah pusat dan daerah memastikan pengelolaan program ini berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Mereka juga meminta agar pelaku penyimpangan segera diproses hukum demi menjaga kepercayaan publik.
Dengan perhatian yang lebih serius terhadap pengelolaan program ketahanan pangan, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat dan kebutuhan pangan terpenuhi dengan baik. (Sul/Red)
