JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) berencana menggelar audiensi terhadap pihak SMA Negeri 2 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Audiensi tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melibatkan oknum kepala sekolah.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUD KIP).
“Kami meminta keterangan resmi dari pihak SMAN 2 Cikarang Utara terkait realisasi dana BOS. Hal ini penting agar publik mengetahui penggunaan dana tersebut dan memastikan tidak ada penyimpangan,” ujar Asep Saipulloh dalam keterangannya, Selasa (11/02/25).
Lebih lanjut, Asep juga menekankan bahwa pihak sekolah wajib memberikan informasi terkait pengelolaan dana BOS. Jika terbukti ada penyelewengan, DPP GMI akan mendesak instansi terkait untuk melakukan investigasi mendalam.
“Kami berharap pihak sekolah kooperatif dan bersedia memberikan data yang transparan. Kami tidak ingin hal ini menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Bekasi,” tambah Asep Saipulloh.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMA Negeri 2 Cikarang Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana audiensi yang akan dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia. (Red)
