JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
Langkah tersebut diambil menyusul dugaan adanya ketidaksesuaian antara laporan realisasi penggunaan dana BOS dengan kondisi di lapangan. Asep Saipulloh, sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, mengungkapkan bahwa beberapa item kegiatan yang didanai melalui dana BOS rawan dimanipulasi.
“Rawan yang dimanipulasi adalah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan alat multimedia pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, serta evaluasi atau asesmen pembelajaran,” ungkapnya kepada awak media, Senin (10/02/25)
Asep juga menegaskan, bahwa pihaknya telah menemukan dugaan adanya potensi penyimpangan pada beberapa item penggunaan dana BOS di beberapa sekolah. Dengan lemahnya pengawasan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan audit dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Asep Saipulloh, Sekum DPP GMI.
Selain itu, DPP GMI juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan dana BOS guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.
“Transparansi adalah kunci dalam pengelolaan dana BOS. Jika masyarakat dilibatkan, potensi penyimpangan dapat ditekan, dan pengelolaan dana akan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.
Meski demikian, masyarakat berharap agar pengelolaan dana BOS di Kabupaten Bekasi dilakukan secara transparan dan akuntabel demi peningkatan kualitas pendidikan. (Red)
