JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terkait realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 di SMA Negeri 1 Cikarang Utara.
Desakan tersebut muncul setelah DPP GMI mencurigai adanya dugaan penyelewengan dana BOS yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dengan total anggaran mencapai Rp 976.515.000.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi independen dan segera melayangkan surat resmi kepada pihak sekolah guna meminta klarifikasi. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk pengawasan publik agar pengelolaan dana BOS tetap transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan dalam realisasi dana BOS tersebut. Oleh karena itu, kami akan segera melakukan investigasi dan meminta penjelasan resmi dari pihak sekolah agar persoalan ini menjadi terang,” ujar Asep kepada awak media, Rabu (12/02/2025).
Ia menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana publik, khususnya di sektor pendidikan, merupakan hal yang sangat krusial demi mencegah penyelewengan yang bisa merugikan siswa dan masyarakat.
“Kami berharap pihak SMA Negeri 1 Cikarang Utara dapat memberikan klarifikasi yang terbuka dan jelas kepada publik. Ini penting demi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan,” tegasnya.
Selain itu, DPP GMI juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah, agar dana yang telah dianggarkan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak SMA Negeri 1 Cikarang Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari DPP GMI. (Red)
