JIB | Kabupaten Karawang – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batujaya untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang tahun 2026 digelar di aula Kantor Kecamatan Batujaya, Kamis (13/02/25).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam kesempatan di acara tersebut, Dian Salwirani, DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Partai Nasdem, menegaskan pentingnya pengembangan potensi lokal sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan.
“Setiap Kecamatan di Karawang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya pengembangan potensi lokal harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan,” ucap Dian Salwirani dalam sambutannya.
“Wilayah Kecamatan Batujaya, memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata sejarah yang bisa dikembangkan lebih maksimal. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Karawang,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam proses Musrenbang, karena masukan dari masyarakat sangat penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Acara ini diharapkan dapat menghasilkan program-program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Karawang pada tahun 2026.
“Semoga melalui Musrenbang ini, kita dapat menyusun program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama di Batujaya. Sinergi yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah kita,” tambah Dian.
Musrenbang Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, turut dihadiri perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspika serta Staf, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para kepala desa setempat bersama jajarannya.
Musrenbang ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat. (Sul/Red)
