JIB | Kabupaten Bekasi – Profesionalisme kepala sekolah tingkat SDN, SMPN, SMAN, SMKN, dan sederajat di Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugasnya tidak perlu cemas dan tidak perlu merasa terganggu oleh kontrol sosial dari berbagai elemen masyarakat.
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menegaskan bahwa jika pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan dengan benar, maka tidak ada alasan untuk takut terhadap pengawasan publik.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penggunaan dana BOS agar transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kepala sekolah tidak perlu merasa terganggu dengan adanya kontrol sosial. Jika pengelolaan dana BOS dilakukan sesuai aturan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, jika ditemukan penyimpangan, kami akan segera melaporkan ke pihak berwenang,” ujar Asep Saipulloh.
Menurutnya, peran serta berbagai organisasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kami bekerja sesuai dengan Undang-Undang KIP, yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan anggaran sekolah. Jika ada indikasi penyalahgunaan, kami akan bertindak,” tambahnya.
DPP GMI juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk turut serta dalam mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi.
Dengan transparansi dan akuntabilitas yang terjaga, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan terbebas dari praktik korupsi. (Red)
