JIB | Bekasi – Capaian dan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SD Negeri di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menilai perlu adanya pengawasan yang signifikan terhadap pengelolaan dana tersebut pada tahun anggaran 2024.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menyampaikan bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan timnya, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan dana dengan laporan pertanggungjawaban yang telah diunggah ke sistem aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) milik Kementerian Keuangan.
“Dari hasil penelusuran tim kami, ada beberapa SD Negeri di wilayah Kecamatan Sukakarya yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan ke OM-SPAN. Ini sangat rawan terhadap potensi penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Asep Saipulloh dalam keterangannya, Selasa (08/04/25).
Ia menambahkan bahwa bidang yang paling disorot adalah pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Banyak pengadaan atau perbaikan fasilitas yang dilaporkan telah terealisasi, namun di lapangan kondisinya justru jauh dari yang seharusnya.
“Bidang sarana dan prasarana adalah yang paling mencolok. Misalnya ada laporan pembelian atau renovasi fasilitas, tapi ketika dicek, tidak ditemukan barang atau hasil pengerjaannya. Ini tentu jadi tanda tanya besar,” jelas Asep Saipulloh.
DPP GMI mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, agar segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS di wilayah tersebut.
“Pengawasan harus diperkuat, jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan pendidikan justru disalahgunakan. Kami mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dari setiap satuan pendidikan,” pungkasnya. (Sul/Red)
