JIB | Karawang – Sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Karawang yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 perlu mendapatkan pengawasan yang ketat dari pihak instansi terkait.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, guna mencegah adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek oleh pihak kontraktor.
Asep menegaskan pentingnya tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran atau pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis (spek). Menurutnya, pengawasan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Kami dari DPP GMI sangat berharap kepada pihak yang berwenang agar melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proyek yang dibiayai APBD Karawang tahun 2025. Jangan sampai ada penyimpangan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kami mendorong aparat bertindak tegas tanpa kompromi,” tegas Asep Saipulloh kepada wartawan, Jum’at (01/08/25).
Lebih lanjut, Asep menambahkan bahwa pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi berpotensi merugikan masyarakat secara jangka panjang karena kualitas hasil pekerjaan tidak maksimal.
“Ini soal tanggung jawab dan kualitas. Masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang baik, karena anggaran itu bersumber dari uang rakyat,” tambahnya.
Dengan adanya pengawasan yang maksimal, ia berharap pembangunan di Karawang dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai harapan masyarakat. ( Red )
