JIB | Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mencurigai adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Kecurigaan ini mencuat setelah dilakukan kajian terhadap realisasi dana desa tahun 2024 dan 2025 yang mencapai hampir dua miliar rupiah.
Pada tahun 2024, Desa Sukadaya menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 1.002.580.000, dan meningkat menjadi Rp1.134.439.000 di tahun 2025. Namun, menurut DPP GMI, penggunaan anggaran tersebut terindikasi tidak sesuai peruntukannya, terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik, bidang peternakan dalam program ketahanan pangan, serta penyertaan modal untuk BUMDes yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Asep Saipulloh, Sekretaris Umum DPP GMI, menyampaikan pihaknya akan segera menyurati instansi terkait dan mempertimbangkan pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut.
“Kami mendapati adanya kejanggalan pada laporan kegiatan dan hasil di lapangan. Program-program yang seharusnya berdampak langsung ke masyarakat seperti infrastruktur desa, peternakan, dan pemberdayaan BUMDes, tidak terlihat jelas wujud dan manfaatnya,” ujar Asep Saipulloh, Sabtu (03/08/25).
Asep menambahkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program tersebut.
“Dana desa itu adalah uang rakyat yang harus digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa, bukan untuk diputar-putar dalam laporan fiktif. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.
DPP GMI mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi serta Inspektorat agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa Sukadaya selama dua tahun terakhir. ( Red )
