JIB | Karawang – 9 Agustus 2025, Proyek pembangunan jembatan di Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, kembali menuai sorotan publik. Di lokasi kegiatan diduga tidak terlihat papan informasi proyek sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008.
Selain itu, pekerjaan turap yang menyatu dengan borpel untuk penyangga badan jembatan juga dipertanyakan. Berdasarkan temuan warga, pemasangan batu kali yang diikat adukan pasir dan semen diduga tidak diawali penggalian pondasi sebagaimana mestinya. Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi kekuatan konstruksi jembatan dalam jangka panjang.
Warga mendesak pihak terkait untuk segera melakukan kroscek lapangan dan memberikan tindakan tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Dugaan ini semakin menguat karena lemahnya pengawasan dari instansi terkait.
Salah seorang warga setempat yang minta identitasnya dirahasiahkan mengungkapkan kekhawatirannya. “Dilokasi pembangunan diduga tidak ada papan proyek, jadi kami tidak tahu anggaran dan siapa pelaksananya. Kalau pekerjaan pondasinya saja tidak sesuai, nanti kekuatan jembatan bisa bermasalah. Pihak terkait harus segera cek,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius.
“Dugaan ketiadaan papan informasi jelas melanggar UU KIP No 14 Tahun 2008. Apalagi ada indikasi pelanggaran teknis pada turap dan borpel. Kami minta dinas terkait turun langsung, mengawasi, dan menindak tegas jika ada penyimpangan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi. Warga berharap pembangunan jembatan dilakukan transparan, sesuai standar teknis, dan diawasi ketat demi keselamatan pengguna di masa depan. (Red)
