JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana melayangkan surat konfirmasi resmi kepada pihak Pemerintah Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terkait rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.
Sebagaimana diketahui, DPA merupakan dokumen resmi yang memuat program dan kegiatan yang telah direncanakan serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Pemerintah Kecamatan, sehingga pengesahannya di awal tahun dinilai penting agar dapat segera direalisasikan.
Namun, DPP GMI mencurigai dalam realisasinya terdapat dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum pengelola keuangan kecamatan untuk kepentingan pribadi. Terlebih, APBD Kabupaten Bekasi yang diserap oleh Pemerintah Kecamatan Cikarang Utara mencapai nilai miliaran rupiah.
“Kami menilai ada yang tidak beres dalam pengelolaan DPA Kecamatan Cikarang Utara tahun 2024 ini. Karena itu, kami akan segera melayangkan surat konfirmasi resmi agar pihak kecamatan membuka rincian penggunaan anggarannya,” ujar Asep Saipulloh, Sekretaris Umum DPP GMI, Jumat (23/8/2025).
Asep menegaskan, pihaknya menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran publik. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008.
“Kalau memang anggaran miliaran rupiah itu digunakan sesuai aturan, tentu pihak kecamatan tidak perlu takut untuk membuka data. Tapi kalau justru ditutup-tutupi, wajar bila masyarakat menduga ada penyimpangan,” tegasnya.
DPP GMI berharap pihak terkait, baik Kecamatan Cikarang Utara maupun instansi pengawas lainnya, dapat bersikap transparan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga. (Red)
