JIB | Bekasi – Aroma dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, kian menyengat. Warga secara terbuka menuntut audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa yang dikelola Pemerintah Desa Hurip Jaya, menyusul kuatnya dugaan realisasi anggaran yang dinilai tidak sesuai regulasi serta minim dampak nyata bagi masyarakat.
Sorotan warga tertuju pada pengelolaan Dana Desa sejak Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 yang nilainya mencapai miliaran rupiah, namun dinilai tidak berbanding lurus dengan hasil pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, termasuk program ketahanan pangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa Hurip Jaya menerima Dana Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.263.058.000. Dari jumlah tersebut, anggaran Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan sejenisnya) tercatat masing-masing sebesar Rp 110.000.000 dan Rp 90.000.000. Namun, warga menilai program tersebut seolah hanya tercatat di atas kertas tanpa hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Anggarannya ratusan juta, tapi wujud lumbung desanya saja banyak warga tidak tahu. Kalau ini benar untuk ketahanan pangan, kenapa masyarakat sama sekali tidak merasakan manfaatnya?” kata seorang warga yang identitasnya minta dirahasiakan, Rabu (31/12/2025).
Kondisi serupa kembali terjadi pada Tahun Anggaran 2023. Desa Hurip Jaya menerima Dana Desa sebesar Rp 1.065.156.000, yang di antaranya dialokasikan untuk karamba milik desa (budidaya ikan nila merah) senilai Rp 15.000.000, serta pemeliharaan karamba dan kolam perikanan darat sebesar Rp 28.300.000. Namun, keberadaan dan keberlanjutan program tersebut dipertanyakan warga.
“Kami tidak pernah melihat hasilnya. Kalau memang ada budidaya ikan, ke mana panennya? Siapa yang mengelola? Jangan sampai ini hanya formalitas laporan,” tegasnya, dengan nada geram.
Pada Tahun Anggaran 2024, Dana Desa kembali dikucurkan dengan pagu Rp 1.111.924.000. Anggaran tersebut mencakup Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, termasuk alat produksi dan pengolahan pertanian seperti penggilingan padi dan jagung, dengan nilai Rp 44.750.000. Lagi-lagi, warga menilai manfaat program tersebut nyaris tidak dirasakan oleh petani setempat.
“Petani di sini tetap saja begini. Alatnya tidak jelas dipakai siapa, dan tidak ada peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Sorotan paling keras diarahkan pada pengelolaan BUMDes Hurip Jaya. Pada Tahun Anggaran 2023, BUMDes menerima anggaran sebesar Rp 50.000.000. Namun hingga kini, warga menilai BUMDes tersebut gagal total, tidak berkembang, dan tidak menunjukkan aktivitas usaha yang jelas.
“Anggaran BUMDes tahun 2023 itu sudah habis semua, tapi sekarang usahanya mati. Tidak transparan dan tidak jelas laporan pertanggung jawabannya,” ujar warga dengan nada kecewa.
Kecurigaan warga semakin menguat pada Tahun Anggaran 2025. Desa Hurip Jaya menerima Dana Desa sesuai pagu sebesar Rp 1.069.322.000, dengan 20 persen anggaran atau sekitar Rp 213.864.400 dikelola oleh BUMDes. Namun, jenis usaha yang dijalankan dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
“Yang menikmati hasil BUMDes itu hanya segelintir orang. Warga kebanyakan tidak merasakan apa-apa. Dana Desa ini uang negara, bukan milik kelompok tertentu,” tandas warga lainnya.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Bekasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan mendalam. Warga menilai tanpa audit terbuka dan penegakan hukum yang tegas, dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Hurip Jaya berpotensi terus berulang.
“Kalau tidak diaudit, kecurigaan ini akan terus ada. Kami minta aparat jangan tutup mata, karena ini uang rakyat,” pungkas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Hurip Jaya belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan pengelolaan Dana Desa tersebut. (Red)
