JIB | Karawang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pakisjaya, Kabupaten Karawang, kini menuai sorotan keras dari masyarakat. Program unggulan Pemerintah Pusat itu diduga tidak dijalankan sesuai dengan nominal anggaran per porsi yang telah ditetapkan, Senin (19/1/2026).
Kecurigaan mencuat setelah sejumlah orang tua siswa menilai menu makanan yang diterima anak-anak mereka sangat tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan negara. Bahkan, setelah dilakukan perhitungan sederhana berdasarkan harga bahan makanan di pasaran, menu MBG tersebut dinilai jauh di bawah standar kelayakan.
“Kalau dihitung secara logika harga pasar, menu itu jelas tidak nyambung dengan anggaran per porsi yang katanya sudah ditentukan pemerintah. Ini bukan soal selera, tapi soal angka. Ke mana sisa anggarannya?” ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebut namanya, dengan nada geram, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, menu MBG yang disajikan terkesan asal-asalan, minim lauk bergizi, dan nyaris tak mencerminkan konsep makan bergizi seimbang yang selama ini digaungkan sebagai program prioritas nasional.
“Ini program pakai uang rakyat. Kalau kualitasnya seperti ini, wajar kami menduga ada pemotongan anggaran di tingkat pelaksana. Jangan sampai program mulia justru berubah jadi ajang bancakan,” tegasnya.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan orang tua siswa. Mereka menilai ada indikasi kuat ketidaksesuaian antara anggaran di atas kertas dengan realisasi di lapangan. Dugaan pengurangan nilai maupun kualitas menu MBG pun tak terhindarkan.
Orang tua siswa lainnya bahkan mendesak agar inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.
“Kami tidak mau anak-anak kami jadi korban. Program ini harus dibuka seterang-terangnya. Audit itu wajib, supaya jelas siapa yang bermain dan siapa yang bertanggung jawab,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana Program MBG maupun pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian menu dengan nominal anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
Jika dugaan ini dibiarkan tanpa penjelasan dan tindakan tegas, masyarakat menilai hal tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap program nasional, sekaligus membuka ruang terjadinya dugaan penyimpangan anggaran negara yang merugikan hak dasar anak dan masa depan generasi penerus bangsa..(Red)
