JIB | CIMAHI ,- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menggelar operasi pasar bersubsidi untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Lebaran 2026. Program ini dilaksanakan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi.
Kegiatan tersebut digelar bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat serta Perum Bulog wilayah Bandung di Kantor Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (11/3/2026).
Sebanyak 1.086 paket bahan pokok bersubsidi disiapkan untuk warga Kota Cimahi. Program yang dikenal sebagai Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) ini merupakan bagian dari intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Dalam sambutan Ngatiyana yang dibacakan Pelaksana Tugas Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi Iyun Sapta Mulyana, disebutkan bahwa menjelang Idulfitri biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.
“Menjelang hari raya keagamaan, harga kebutuhan pokok cenderung meningkat. Program operasi pasar bersubsidi ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok,” ujar Iyun.
Di Kota Cimahi, paket sembako yang disalurkan terdiri dari beras premium 3 kilogram, minyak goreng premium 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram.
Nilai total paket tersebut mencapai Rp96.700. Namun melalui subsidi pemerintah sebesar Rp56.700, masyarakat hanya perlu membayar Rp40.000 untuk setiap paket.
Dari total 1.086 paket yang tersedia, sebanyak 543 paket didistribusikan di Kelurahan Melong dan sisanya di Kelurahan Utama. Pemerintah memastikan distribusi dilakukan secara tertib dan tepat sasaran melalui mekanisme pendataan warga di tingkat kelurahan dan RW.
Iyun juga mengapresiasi inovasi yang diterapkan Disdagkoperin Cimahi melalui sistem distribusi “by order” berbasis jejaring kewilayahan. Metode ini dinilai mampu menghindari antrean panjang sekaligus meminimalkan potensi kerumunan warga.
“Pendataan melalui kelurahan dan RW membuat distribusi bantuan lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kerumunan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nining Yuliastiani menjelaskan program operasi pasar bersubsidi merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan serentak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan sebanyak 94.391 paket bahan pokok dalam program OPADI yang didistribusikan selama periode 10 hingga 14 Maret 2026.
“Operasi Pasar Bersubsidi ini merupakan salah satu instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan. Selain OPADI, kami juga melaksanakan berbagai program stabilisasi lain seperti Gerakan Pangan Murah dan pasar murah,” ujar Nining.
Program tersebut menyasar masyarakat yang paling terdampak kenaikan harga bahan pokok, terutama kelompok masyarakat pada kategori desil dua dan tiga.
Melalui berbagai intervensi tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu menjelang Lebaran. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan diharapkan terus diperkuat.(Rahmat)
