JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menduga Kepala Desa Setialaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, telah menyelewengkan dana desa dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.
Dugaan tersebut mencakup penyimpangan dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta program ketahanan pangan untuk peternakan dan pembibitan ikan lele.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menyebut adanya berbagai kejanggalan dalam realisasi anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah berpotensi disalahgunakan.
“Bagian dana desa yang diselewengkan di antaranya adalah pelaksanaan PKTD yang tidak sesuai regulasi, program peternakan domba yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta ternak bibit ikan lele yang seharusnya dikembangkan malah raib tanpa kejelasan,” ujarnya, Senin (17/02/25).
Hasil investigasi tim di lapangan menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan dana desa. Program PKTD yang seharusnya bertujuan memberdayakan masyarakat dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Selain PKTD, peternakan domba yang dijanjikan tidak ada aktivitasnya, dan bibit ikan lele yang seharusnya dibudidayakan malah menghilang. Ini harus diusut tuntas,” tambah Asep.
DPP GMI mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan untuk mengaudit penggunaan dana desa tersebut. Mereka menilai pentingnya transparansi agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Setialaksana belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. Red)
