JIB |® CIMAHI,-. Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan pentingnya penataan ulang wilayah Kota Cimahi agar lebih efisien dan terintegrasi dengan daerah sekitar seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, hingga Sumedang.
Hal itu disampaikan Dedi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Sabtu, 21 Juni 2025. Menurutnya, Cimahi memiliki potensi besar sebagai kota kecil yang modern, bersih, dan rapi. Namun untuk mencapainya, diperlukan penyesuaian wilayah dan sinergi lintas daerah.
“Ada sejumlah wilayah yang secara administratif berada di luar Cimahi, tapi secara fungsi pelayanan publik lebih cocok jika dikelola Cimahi,” ungkapnya.
Dedi menyebutkan pentingnya pra-diskusi antara kepala daerah untuk meninjau ulang batas administratif. Penyesuaian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik dan efisiensi distribusi fiskal.
Rencananya, awal Juli 2025 mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfasilitasi pertemuan antar kepala daerah guna membahas peluang integrasi wilayah ke Kota Cimahi.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti sejumlah isu krusial di Cimahi seperti infrastruktur jalan, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Ia mengingatkan bahwa kota dengan populasi padat memiliki risiko tinggi terhadap sanitasi buruk dan penyebaran penyakit.
“Kualitas jalan kota harus prima. Sanitasi dan pengelolaan sampah mandiri di setiap kelurahan menjadi kunci,” katanya.
Dedi juga mendorong pembangunan sistem pengolahan sampah mandiri agar Cimahi tidak terlalu bergantung pada sistem luar kota.
Dorong Sistem Transportasi Publik Terpadu
Masalah kemacetan juga menjadi perhatian utama. Ia menegaskan perlunya membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi antarwilayah. Dedi menargetkan sistem ini dapat mulai berjalan pada tahun 2026–2027, menghubungkan Cimahi dengan Bandung Raya dan Sumedang.
“Konektivitas publik harus jadi prioritas bersama, agar masyarakat tak lagi bergantung pada kendaraan pribadi,” ujarnya.
Dedi juga menyinggung isu sosial seperti kenakalan remaja dan premanisme. Ia mendorong pendekatan berbasis lingkungan sosial, termasuk keterlibatan langsung Wali Kota hingga ke level rumah warga.
Menurutnya, banyak remaja mengalami kejenuhan karena lingkungan padat dan minim ruang terbuka. Oleh karena itu, pemenuhan ruang hijau dan ruang publik ramah anak dinilai penting dalam pembangunan kota.
Dalam pidatonya, Dedi turut menyoroti keberadaan Kampung Adat Cirendeu yang masih melestarikan budaya Sunda dan konsumsi tradisional. Ia menyarankan agar kawasan tersebut bisa dikembangkan sebagai ikon relaksasi dan simbol kearifan lokal Cimahi di tengah identitas urban.
Ia pun mengapresiasi kerja keras Wali Kota Cimahi yang menurutnya berhasil menciptakan kota yang lebih bersih, tertata, dan nyaman.
“Sebagai kota yang memiliki banyak markas militer, Cimahi harus bebas dari tindak kriminal,” tegasnya.
Dedi mengungkapkan dirinya sebagai gubernur yang aktif hadir dalam seluruh rapat paripurna di kabupaten/kota se-Jawa Barat, termasuk Cimahi.
( *Rahmat* )
