Tuesday, July 15, 2025
Home Blog

Proyek Drainase di Karangjaya Diduga Tak Sesuai Spek, DPP GMI Sorot Kinerja Dinas PUPR Karawang

0

JIB | Karawang, – Proyek rehabilitasi saluran drainase dengan pemasangan U-Ditch di Dusun Karangjaya RT 02/02, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun 2025 tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dalam pelaksanaannya.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Karya Uston Rizandy dengan nilai kontrak sebesar Rp189.321.000 dan volume pekerjaan sepanjang 166,80 meter dengan ukuran U-Ditch 40×40 cm ini diduga mengalami banyak kejanggalan di lapangan. Dugaan tersebut mencuat akibat lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Dari pantauan awak media, tampak bahwa pemasangan U-Ditch dilakukan secara kurang maksimal, tanpa memperhatikan kualitas pondasi maupun kerapihan pekerjaan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait komitmen pelaksana dan pengawas proyek terhadap mutu infrastruktur yang seharusnya tahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya tersebut, Asep Saipulloh Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) turut angkat bicara terkait kondisi tersebut.

“Kalau pekerjaan proyek drainase ini terus dibiarkan tanpa pengawasan yang maksimal, maka akan merugikan keuangan daerah dan masyarakat. Kami menduga adanya pembiaran dari oknum pengawas. Ini harus segera dievaluasi,” tegas Asep Saipulloh.

Dirinya juga meminta pihak inspektorat dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit teknis dan investigasi terhadap proyek tersebut.

“Kami minta Inspektorat maupun APH agar tidak tinggal diam. Proyek ini dibiayai dari uang rakyat, jadi harus sesuai spesifikasi, bukan asal pasang U-Ditch,” lanjutnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR Karawang maupun kontraktor pelaksana terkait temuan di lapangan. (Red)

Dispantan Cimahi Gencarkan Edukasi Menu B2SA untuk Wujudkan Masyarakat Sehat dan Cegah Stunting

0

JIB | CIMAHI,- Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat, Dinas Pangan dan Pertanian (Dispantan) Kota Cimahi kembali menggelar Sosialisasi Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) pada Rabu (2/7/2025), bertempat di Aula Gedung B Pemkot Cimahi.

Kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang rutin diselenggarakan sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilih asupan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi, terjangkau, dan aman dikonsumsi.

Kepala Dispantan Kota Cimahi, Tita Mariam, mengatakan bahwa B2SA bukan sekadar slogan, melainkan pedoman pola konsumsi yang mampu meningkatkan derajat kesehatan keluarga.

“Makanan sehat tidak harus mahal. Kita bisa memanfaatkan bahan pangan lokal dan menanam sendiri di pekarangan rumah. Dengan begitu, kita bisa hidup sehat dan hemat sekaligus,” jelas Tita.

Dalam pelaksanaannya, Dispantan menggandeng berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, serta TP PKK dari berbagai tingkatan – mulai dari kota, kecamatan, hingga kelurahan. Tahun ini, program sosialisasi diperluas ke 20 sekolah dasar dan menengah, sebagai langkah konkret dalam membentuk pola hidup sehat sejak dini.

Sosialisasi ini juga mengangkat isu penting lainnya, yakni gerakan “Stop Boros Makanan”, dengan mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan agar tidak banyak makanan yang terbuang sia-sia.

Lebih dari sekadar kampanye gizi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah Kota Cimahi dalam menekan angka stunting, yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.

“Harapan kami, masyarakat Cimahi tumbuh menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Anak-anak yang kini duduk di bangku sekolah adalah calon generasi emas tahun 2045, dan mereka perlu dibekali sejak dini dengan pemahaman tentang gizi dan hidup sehat,” pungkas Tita.

(Penulis Berita: RAHMAT)

DPP GMI Duga Pembangunan Turap di Tanjungpakis Tidak Sesuai Spesifikasi

0


JIB | KARAWANG – Pembangunan turap yang telah selesai dilaksanakan di Dusun Pakis II RT 01/07, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI). Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menduga bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. ISTIQOMAH tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada papan proyek.

Proyek pembangunan turap ini dibiayai melalui APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 188.887.000. Berdasarkan informasi di papan proyek, panjang turap tercatat 288 meter dengan ketinggian 1,20 meter. Namun, menurut hasil investigasi tim DPP GMI, tinggi bangunan turap diduga tidak mencapai angka tersebut.

“Kami menduga kuat ada pengurangan kuantitas, khususnya pada ketinggian turap. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi yang tercantum di papan informasi proyek,” ujar Asep Saipulloh, Sekretaris Umum DPP GMI, kepada media, Senin (30/6/2025).

Asep juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang yang seharusnya melakukan pengawasan ketat terhadap proyek tersebut.

“Fungsi pengawasan dari DPUPR sangat lemah. Kami menduga pengawas tidak bekerja maksimal atau bahkan tutup mata atas potensi penyimpangan ini. Padahal ini proyek yang dananya bersumber dari uang rakyat,” tegasnya.

DPP GMI menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyusun laporan resmi dan mendesak agar instansi terkait melakukan audit serta uji petik di lapangan guna memastikan kebenaran dugaan tersebut.

Mereka juga menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas demi mencegah kerugian negara dan menjaga kualitas pembangunan di daerah. (Sul/Red)

Iin Farihin  Siap Kawal Aspirasi Masyarakat,  Sinergi Dengan Seluruh Elemen dan Pemkab Bekasi

0

JIB | KABUPATEN BEKASI,-  Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bekasi resmi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) VI pada Minggu, 29 Juni 2025, bertempat di Aula Resto Warna Warni. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua DPW PBB Provinsi Jawa Barat, R. Taufik Hidayat, B.E., S.IP., SH., yang juga memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pengurus dan kader.

Mengusung tema “Satu Tujuan Melangkah Bersama”, Muscab VI menjadi momentum penting untuk memperkuat struktur internal partai dan merumuskan strategi jangka menengah dalam menghadapi kontestasi politik 2025–2030.

Dalam sambutannya, R. Taufik Hidayat menekankan pentingnya Muscab sebagai forum refleksi dan konsolidasi. Ia menolak anggapan bahwa Muscab hanyalah agenda formal tahunan. Muscab Jadi Wadah Konsolidasi Strategis

“Saya percaya partai politik punya peran vital dalam mendukung pembangunan pusat dan daerah. Lewat Muscab VI ini, kita harapkan lahir kepemimpinan baru yang kuat, visioner, dan mampu bersinergi dengan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Taufik.

Senada diungkapkan Ketua DPC PBB Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, SE., HH., menyebut Muscab VI sebagai langkah nyata untuk membangun gerakan politik yang progresif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. DPC PBB Siap Kawal Aspirasi Masyarakat

“Kami siap bersinergi dengan seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, demi memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini adalah awal dari semangat baru untuk membangun politik yang membumi,” tegas Iin.

Wakil Ketua DPC PBB Kabupaten Bekasi, H. Apud Saepudin, turut memberikan apresiasi atas antusiasme para kader dari tingkat DPC hingga PAC (Pengurus Anak Cabang). Ia menegaskan pentingnya sinergi dan kekompakan internal partai untuk menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks. Dukungan Kuat dari Kader dan Tokoh Masyarakat

“Muscab VI ini harus menjadi awal dari semangat baru, strategi baru, dan solidaritas yang makin kuat antar kader,” katanya.

Selain jajaran internal partai, acara juga dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan partai lain, serta kader dari tingkat ranting. Ketua Panitia Muscab VI, Jajat, menyebut kehadiran lengkap seluruh elemen struktural partai menunjukkan kesiapan PBB Bekasi dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

“Ini membuktikan semangat konsolidasi dan kesiapan struktural PBB Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan politik ke depan,” ujar Jajat.

Muscab VI menjadi refleksi dari semangat politik lokal yang sehat, sekaligus jembatan antara kekuatan partai dan visi pembangunan pemerintah daerah. Acara ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis. (Sam)

Piala Kadestra Bang Bule Sesean Enam Ajang Silaturahmi Antar Warga Ciantra.

0

JIB | Cikarang Selatan –Acara Pembukaan turnamen Sepak Bola merebutkan piala bergilir Kardestra Bang Bule sesen enam di laksanakan di lapangan Wibawa Ciantra Sabtu 28/06/25,  yang di hadiri Kepala Desa Ciantra kecamatan Cikarang Selatan, Karang taruna, BPD, Babinsa, Bimaspol dan masyarakat sekitarnya.

Pembukaan Turnamen di tandai dengan tendangan bola oleh Kepala Desa Ciantra Bapak Bule, setelah itu kepala Desa Ciantra  memberikan keteranganya kepada awak media Bapak  mengatakan.  Turnamen Sepak Bola Kadestra Bang Bule selain untuk memperingati Hari Hut RI. merupakan ajang silaturrahmi antara Warga Ciantra baik warga perkampungan dan perumahan.

“Alhamdulillah di ikuti 16 Rw untuk pertama pertandinga pembuka untuk hari ini pertandingan antara Rw 016 dan Rw 013,saya berharap dengan adanya pertandingan sepak bola ini bisa menyaring bibit bibit pemain dari Desa Ciantra ,” terang kepala Desa.

Di tempat yang sama Karang Taruna Desa Ciantra Guru Rohman mengatakan Alhamdulillah tiap Tahun Desa Ciantra bisa melaksanakan Turnamen Sepak Bola Piala Kadestra Bang Bule Cabang Olahraga Sepak Bola, Sehingga warga bisa menyalurkan bakatnya di ajang sepak bola.

“Baik itu warga perumahan dan warga perkampungan dan tiap Tahun Desa Ciantra bisa terus menyelenggarakan kompotisi dan selalu kondusif karena warganya menjujung seportifitas olah raga demi menciptakan bibi-bibit pemain baru” andasnya .(Dede)

KARANG TARUNA DESA SUKADAMI SUKSESKAN ACARA PAWAI TA’ ARUF

0

JIB | Cikarang Selatan – Ratusan peserta mengikuti pawai ta’ruf menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Lapangan perum Wahana Sukadami Cikarang selatan Kabupaten Bekasi 27 Jumat (27/6/2025). Pawai berlangsung semarak dengan iringan Api obor kentongan, iringan dari berbagai komunitas dan mejelis tak lim . kendaraan hias yang ditampilkan sepanjang jalan yang mengambil titik kumpul di lapangan perum Wahana desa Sukadami kecamatan Cikarang selatan

Karang Taruna Desa Sukadami Suhardi mengatakan, tahun baru Islam hendaklah dimaknai sebagai momentum bagi umat Islam untuk melakukan perubahan dan perbaikan. “Mari bersama-sama membulatkan niat dan tekad untuk menjadikan tahun depan harus lebih baik dari pada tahun ini. Harus berubah, berbenah diri dan melakukan perbaikan bahwa tahun depan harus lebih baik dari tahun ini,” ucapnya.

Ketua panitia
Rudi Sugandi mengungkapkan mari kita Mengubah mulai dari hal yang paling kecil, mulai dari diri sendiri, merubah pikiran kita, mengubah hati, mengubah perkataan dan mengubah tindakan,” ujarnya.

Dalam acara arak arakan pawai ta’aruf Arif juga di adakan lomba penilaian dari juri yang bagus akan mendapatkan hadiah piagam dan berserta suvenir Dari Karang Taruna Desa Sukadami Juara 1. 2 dan 3
Menurut Ketua Karang taruna Suhardi untuk menbah semangat para peserta ta aruf

Agar menebarkan kebaikan, karena berkata adalah komando terhadap perubahan dan takdir. “Dengan lisan bisa membangun bisa juga menghancurkan. Oleh karena itu mari tekadkan di tahun baru ini mari kita berkomitmen berkata yang baik-baik atau diam sama sekali,” tuturnya.

Dalam acara ta aruf 1447 h juga di hadiri oleh pemdes Desa Sukadami HM H Kunang. Berserta Kapolsek Kecamatan Cikarang Selatan Akp Erwin Setiawan dan Bimaspol Desa sukadami BPK Surono dan para tokoh Agama (dede)

Masyarakat Apresiasi Kinerja Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

0

JIB | KABUPATEN BEKASI,-  Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi telah melaksanakan kegiatan normalisasi sungai di 65 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dilakukannya normalisasi sungai, untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan. Program ini merupakan tindak lanjut dari penertiban bangunan liar di bantaran sungai.

Progres normalisasi hampir rampung, tinggal beberapa lokasi yang belum selesai dikerjakan. Normalisasi ini dilakukan di 13 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Meskipun demikian, normalisasi di 65 titik ini belum cukup untuk menghilangkan banjir sepenuhnya, karena masih ada banyak sungai dan saluran yang lebih kecil yang membutuhkan penanganan.

Dikatakan Henri Lincoln Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) bahwa kegiatan normalisasi sungai sudah berlangsung.

“Saat ini, ada kegiatan yang sudah selesai, sedang berlangsung, dan ada pula yang menunggu proses pembongkaran oleh Satpol-PP sesuai SOP yang berlaku,” ujarnya, Kamis (26/06/2025).

Henri menambahkan, pada tahun 2025, Dinas SDA-BMBK mengagendakan 120 kegiatan infrastruktur, termasuk pembangunan turap, pelebaran jalan, dan drainase, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi. Dari jumlah tersebut, 65 di antaranya merupakan kegiatan normalisasi sungai.

Dengan dinormalisasinya sungai, banyak warga Kabupaten Bekasi mengapresiasi kinerja Kabupaten Bekasi.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pemda Bekasi dan dinas terkait yang telah memperbaiki sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, yang saya perhatikan ada beberapa titik di Kecamatan Pebayuran, dan kami sebagai petani merasakan manfaatnya,” ujar H.Andi warga Pebayuran Kabupaten Bekasi.

Hal yang sama dikatakan Imron warga Sukatani Kabupaten Bekasi, dirinya sangat bersyukur dengan penataan sungai di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Saya priadi sangat berterimakasih ya dengan adanya normalisasi, mudah-mudahan setelah sungai diperbaiki dapat mencegah banjir di wilayah Kabupaten Bekasi, setidaknya pemerintah sudah berusaha yang terbaik untuk masyarakat, dan nantinya mungkin sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bekasi akan lebih bersih dan tertata, dan saya yakin para petani di wilayah sini juga akan mengucapkan hal yang sama seperti saya,”tutupnya. (Red)

Realisasi Dana Desa 20 Persen Dikelola BUMDes di Tirtajaya Perlu Pengawasan Ketat

0


JIB | Karawang – Realisasi anggaran dana desa sebesar 20 persen tahun 2025 yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaannya antar desa yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyelewengan anggaran.

Program dana desa 20 persen yang diarahkan untuk mendukung pengembangan BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun, dalam praktiknya, tidak semua desa mampu mengelola anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel. Beberapa pihak menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, terutama dari pemerintah kecamatan maupun inspektorat daerah.

Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) Asep Saipulloh, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan lembaga pengawas dalam proses pengelolaan dana desa.

“Kami melihat ada indikasi ketidaksesuaian antara laporan realisasi dan kondisi di lapangan. Ini bisa membuka celah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Pengawasan harus ditingkatkan agar dana tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat desa,” ujar Asep, Rabu (25/06/25).

Menurut informasi yang dihimpun, beberapa desa di Kecamatan Tirtajaya melaporkan penggunaan dana tersebut untuk usaha budidaya ikan dengan sarana sewa lahan enpang dan dibidang pertanian dengan sewa lahan pertanian. Namun, belum seluruhnya dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang memadai, sementara hasil usaha juga belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga diminta lebih aktif melakukan pendampingan teknis dan evaluasi berkala agar program dana desa benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi ladang korupsi. (Red)

KDM Dorong Penataan Wilayah Cimahi yang Terintegrasi dengan Daerah Sekitar di HUT ke-24 Kota Cimahi

0


JIB |® CIMAHI,-.  Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan pentingnya penataan ulang wilayah Kota Cimahi agar lebih efisien dan terintegrasi dengan daerah sekitar seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, hingga Sumedang.

Hal itu disampaikan Dedi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Sabtu, 21 Juni 2025. Menurutnya, Cimahi memiliki potensi besar sebagai kota kecil yang modern, bersih, dan rapi. Namun untuk mencapainya, diperlukan penyesuaian wilayah dan sinergi lintas daerah.

“Ada sejumlah wilayah yang secara administratif berada di luar Cimahi, tapi secara fungsi pelayanan publik lebih cocok jika dikelola Cimahi,” ungkapnya.


Dedi menyebutkan pentingnya pra-diskusi antara kepala daerah untuk meninjau ulang batas administratif. Penyesuaian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik dan efisiensi distribusi fiskal.

Rencananya, awal Juli 2025 mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfasilitasi pertemuan antar kepala daerah guna membahas peluang integrasi wilayah ke Kota Cimahi.


Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti sejumlah isu krusial di Cimahi seperti infrastruktur jalan, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Ia mengingatkan bahwa kota dengan populasi padat memiliki risiko tinggi terhadap sanitasi buruk dan penyebaran penyakit.

“Kualitas jalan kota harus prima. Sanitasi dan pengelolaan sampah mandiri di setiap kelurahan menjadi kunci,” katanya.

Dedi juga mendorong pembangunan sistem pengolahan sampah mandiri agar Cimahi tidak terlalu bergantung pada sistem luar kota.

Dorong Sistem Transportasi Publik Terpadu
Masalah kemacetan juga menjadi perhatian utama. Ia menegaskan perlunya membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi antarwilayah. Dedi menargetkan sistem ini dapat mulai berjalan pada tahun 2026–2027, menghubungkan Cimahi dengan Bandung Raya dan Sumedang.

“Konektivitas publik harus jadi prioritas bersama, agar masyarakat tak lagi bergantung pada kendaraan pribadi,” ujarnya.


Dedi juga menyinggung isu sosial seperti kenakalan remaja dan premanisme. Ia mendorong pendekatan berbasis lingkungan sosial, termasuk keterlibatan langsung Wali Kota hingga ke level rumah warga.

Menurutnya, banyak remaja mengalami kejenuhan karena lingkungan padat dan minim ruang terbuka. Oleh karena itu, pemenuhan ruang hijau dan ruang publik ramah anak dinilai penting dalam pembangunan kota.


Dalam pidatonya, Dedi turut menyoroti keberadaan Kampung Adat Cirendeu yang masih melestarikan budaya Sunda dan konsumsi tradisional. Ia menyarankan agar kawasan tersebut bisa dikembangkan sebagai ikon relaksasi dan simbol kearifan lokal Cimahi di tengah identitas urban.

Ia pun mengapresiasi kerja keras Wali Kota Cimahi yang menurutnya berhasil menciptakan kota yang lebih bersih, tertata, dan nyaman.

“Sebagai kota yang memiliki banyak markas militer, Cimahi harus bebas dari tindak kriminal,” tegasnya.

Dedi mengungkapkan dirinya sebagai gubernur yang aktif hadir dalam seluruh rapat paripurna di kabupaten/kota se-Jawa Barat, termasuk Cimahi.

( *Rahmat* )

Pemkot Cimahi Gencar Sosialisasikan Bahaya Rokok Ilegal, Ajak Masyarakat Berperan Aktif Berantas Rokok Ilegal.

0


JIB |  Cimahi,-  Pemerintah Kota Cimahi bersama Kantor Bea Cukai terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi mengenai Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) ilegal. Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Cimahi, pada Senin (23/6/2025).

Adapun tujuan dari Sosialisasi ini sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara dan daerah.

Walikota Cimahi melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Cimahi, Mohamad Ronny, menegaskan bahwa keberadaan rokok ilegal tanpa pita cukai berdampak langsung pada penerimaan negara. Padahal, dari sektor cukai, daerah seperti Kota Cimahi mendapatkan dana bagi hasil yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

“Rokok ilegal itu tidak menyumbang cukai, berbeda dengan rokok legal yang memberikan pemasukan ke negara. Jika dibiarkan, akan terjadi disparitas harga, dan masyarakat bisa tergoda membeli produk ilegal. Ini berbahaya karena berdampak pada pendapatan negara dan daerah,” ungkap Ronny.

Pemkot Cimahi mengapresiasi kinerja Satpol PP Cimahi yang aktif melakukan razia rokok ilegal. Hingga saat ini, lebih dari 280 ribu batang rokok ilegal berhasil disita dalam berbagai operasi gabungan.

Namun demikian, Ronny mengakui masih ada tantangan di lapangan, seperti kebocoran informasi sebelum operasi gabungan dilakukan, serta persaingan harga antara rokok legal dan ilegal, khususnya untuk jenis rokok filter.

Pemerintah Kota Cimahi pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas rokok ilegal.

“Saya tidak menghimbau untuk merokok, karena kita tahu dampaknya bagi kesehatan. Namun, bila tetap merokok, pastikan hanya membeli rokok legal yang memiliki pita cukai resmi,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat menutup celah distribusi rokok ilegal dan menjaga kestabilan penerimaan daerah dari sektor cukai.
(Penulis Berita :Rahmat)

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -