Sunday, March 23, 2025
Home Blog

PWI Jabar Tetap Solid di Bawah Kepemimpinan Hilman Hidayat

0

JIB |  BANDUNG – Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat tegaskan, pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat oleh Henry Ch Bangun salah alamat. Kepengurusan PWI Jawa Barat sudah jelas hanya mengakui Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sakedang.

“Jadi intinya, ada atau tidak ada surat yang mengatasnamakan Ketua PWI Pusat Henry Ch Bangun itu tidak pengaruh buat kami pengurus PWI Jawa Barat. Kita sudah putuskan berdasarkan hasil rapat pleno, bahwa PWI Jawa Barat memilih pimpinan Zulmansyah Sakedang hasil KLB 2024 di Jakarat,”tegas Hilman.

Menurut Hilman, keputusan memilih pimpinan Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat, bukan keputusan pribadi. Keputusan itu berdasar hasil rapat pleno Pengurus PWI Jawa Barat yang dihadiri, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat, September 2024, lalu. Rapat pleno menghasilkan keputusan bahwa Jawa Barat mendukung kepemimpinan Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.

Hasil rapat pleno, lanjut Hilman telah menjadi dasar kepengurusan PWI Jawa Barat yang dipimpinnya untuk melaksanakan roda organisasi sebagai mana mestinya. Karenanya, seluruh kegiatan organisasi dan administrasi oraganisasi hingga saat ini tidak terkendala. Aktivitas organisasi berjalan semestinya.

“Kepada pengurus PWI Jawa Barat yang berbelit, silakan saja. Tentunya akan ada konswekuensi sanksi nantinya dari PWI Pusat. Saudara Henry salah alamat membekukan PWI Jawa Barat versi KLB. Dan bagi teman-teman yang menyebrang tentu kami akan beri sanksi tegas terhadap yang bersangkutan,”paparnya.

Hilman menegaskan, seluruh pengurus PWI Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih konsisten memegang teguh hasil rapat pleno yang mengakui kepemimpinan Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.

Hal senada disampaikan sebagian besar para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat yang menegaskan masih mendukung kepemimpinan ketua PWI Pusat dan Zulmansya Sakedang, dan kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat. Hal tersebut disampaikan para ketua PWI Kab/Kota didalam WAG Forum Ketua PWI se-Jabar.

Misalnya, penegaskan komitmen disampaikan ketua PWI Indramayu, Dedi Musasi, “PWI Indramayu Tetap Solid dan Satu Keputusan dibawah Komando Ketua Hilman Hidayat”. Hal senada ditulis Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat,”Full Suport maju terus PWI Jawa Barat”. Senada ditulis Ketua PWI Sukabumi Ikbal,” Sesuai Komitmen Bersama. Gass PWI Jabar”, Ketua PWI Cimahi juga tegaskan komitmen bersama pengurus Jabar.”PWI Jabar Maju Terus,”.

Penagasan juga disampaikan ketua PWI Majalengka, Purwakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Ciamis, Subang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Penegaskan mereka disampaikan pada WAG para ketua maupun saat dikonfirmasi pengurus melalui sambungan seluler.

Sementara itu, pada rilis pemberitaan terkait pembekuan PWI Jawa Barat oleh ketua PWI Pusat yang mengatasnamakan Hendry Ch Bangun, tertulis beberapa nama pengurus PWI Jawa Barat dicatut masuk kepengerusan PWI Jawa Barat yang dipimpin Danang Danoroso, bentukan Hendry, seperti, H Nano Suwarno, Gyok Riswoto, Nirwan Indra, mengaku tidak tahu menau atas pencatutan namanya dalam kepengurusan tersebut.

“Saya tidak pernah dikonfirmasi atas kesediaan menjadi pengurus bentukan Hendry. Posisis saya masih tegak lurus bersama kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat,”tegas Nano.

Senada diungkapkan Gyok Riswoto yang secara tegas menolak ajakan tersebut yang disampaikan seseorang melalui pesan Whatsapp. Dalam pesan tersebut Gyok menegaskan tidak mau bergabung dan enggan menjadi bibit perselisihan. Dalam waktu dekat PWI Jawa Barat akan mengklarifikasi sejumlah anggota yang masuk tercatat menjadi pengurus bentukan Hendry Ch.

BUMDes Kertasari Gunakan Dana Desa untuk Perkuat Swasembada Pangan

0

JIB | Kabupaten Karawang, – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, mengalokasikan 20 persen dana desa tahap pertama tahun 2025 untuk menyewa lahan sawah.

Lahan tersebut akan ditanami padi dan dikelola oleh masyarakat sesuai hasil musyawarah antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta lembaga lainnya.

Kepala Desa Kertasari, H. Suhendar, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memberdayakan masyarakat desa, khususnya petani.

“Kami ingin memastikan bahwa ketahanan pangan di desa ini tetap terjaga. Dengan adanya program ini, diharapkan produksi padi meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal,” ujarnya.

Ketua BUMDes Kertasari, Yadi Haryadi, menambahkan bahwa pengelolaan dana desa untuk sektor pertanian ini akan dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana desa yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pengelolaan lahan yang baik, hasil panen yang diperoleh nantinya juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya.

Program ketahanan pangan ini mendapat respons positif dari masyarakat, terutama para petani yang kini memiliki akses lebih luas untuk mengelola lahan pertanian.

Pemerintah Desa dan BUMDes Kertasari pun berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini agar semakin berdampak bagi kesejahteraan warga. (Ey/Amir)

BUMDes Karyasari Kelola Dana Desa untuk Peternakan Domba dalam Program Ketahanan Pangan

0

JIB | Kabupaten Karawang – Program ketahanan pangan yang dibiayai dari 20 persen dana desa tahap pertama tahun 2025, yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, kini dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.

Program tersebut diprioritaskan untuk peternakan domba dalam pengelolaannya tersebar kepada warga sekitar, hal ini guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kepala Desa Karyasari, Asur Pudian, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta lembaga lainnya.

“Program ini telah melalui proses musyawarah yang matang dengan melibatkan berbagai elemen desa. Pengelolaan peternakan domba ini kami sebarkan kepada warga sekitar agar manfaatnya bisa dirasakan langsung dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya

Ditempat terpisah, Ketua BUMDes Karyasari, Pardi, menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar program ini berjalan sesuai harapan.

“Kami sangat berharap program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dengan sistem pengelolaan yang tepat, peternakan domba ini bisa menjadi salah satu sumber ekonomi desa yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Salah satu warga penerima manfaat, berinisial (DMN) mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. “Program ini sangat membantu kami dalam memulai usaha ternak domba. Semoga bisa memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga kami,” katanya.

BUMDes Karyasari juga akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada warga dalam mengelola peternakan domba agar usaha ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Diharapkan, program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan desa, tetapi juga menciptakan ekonomi mandiri bagi masyarakat setempat. (Ey/Amir)

Sekjen GBR Tantang Bupati Bekasi 100 Hari Kerja Untuk Copot Oknum Dinas Yang Ganti Plat Nomer Merah Hampir 40 % Berplat Hitam.

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Menjelang Hari Idul Fitri 1446 Hijriah plat nomer mobil dinas pejabat Kabupaten Bekasi disulap menjadi berwarna hitam yang semestinya berwarna merah.

Sekjen LSM Garda Bangsa Reformasi (GBR) Bisri mendesak Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang memberikan sangsi tegas kepada pejabat yang merubah plat nomer kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

“Digantinya plat nomer itu kami duga untuk kepentingan pribadi, bukan untuk perjalanan dinas,” katanya.

Menurutnya, bukan hanya satu atau dua kendaraan dinas yang ganti plat nomernya tetapi banyak hampir puluhan kendaraan dinas yang disulap.

“Saya menduga mobil tersebut dipakai untuk Mudik dan jalan-jalan lebaran bersama keluarganya,” tuturnya.

Dia berharap, Bupati Bekasi segera melakukan pengecekan kendaraan dinas, sebab jika terus didiamkan akan menjamur ke seluruh pegawai Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

“Tentunya hal itu merugikan masyarakat bahkan negara, sebab bahan bakar untuk kendaraan tersebut pun harus diganti,” katanya.

Oleh sebab itu, LSM GBR mendesak Bupati Bekasi untuk segera mengecek kendaraan dinas dan memberikan sangsi tegas, sebelum masyarakat yang melakukan tindakan tersebut.

“Dalam waktu dekat jika tidak ada tindakan dari Bupati Bekasi kami akan melakukan aksi demo,” tandasnya. (Red)

Pemerintah Desa Cibuaya Laksanakan Program Padat Karya Tunai untuk Kebersihan Lingkungan

0


JIB | Kabupaten Karawang – Pemerintah Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, mulai merealisasikan program Padat Karya Tunai (PKT) setelah pencairan anggaran Dana Desa tahap pertama tahun 2025.

Salah satu kegiatan yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cibuaya adalah pembersihan sampah rumah tangga serta pengangkatan lumpur di saluran pembuangan air limbah di Dusun Cibuaya 1 RT. 06/02.

Kepala Desa Cibuaya, H. Ita Warsita, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus memperlancar aliran air limbah agar tidak terjadi genangan atau pencemaran yang dapat merugikan warga.

“Kami berharap dengan adanya program ini, lingkungan desa menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kerja bagi warga desa, terutama mereka yang membutuhkan penghasilan tambahan,” ujarnya, Minggu (23/03/25).

Salah seorang warga, H. Ulamah warga Dusun Cibuaya 1 RT 06/02 Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, mengaku senang dengan adanya kegiatan ini karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Dulu saluran pembuangan sering tersumbat karena banyak lumpur dan sampah yang menumpuk. Akibatnya, saat hujan turun, air meluap ke jalan dan pekarangan rumah warga. Sekarang air bisa mengalir dengan lancar, lingkungan pun terasa lebih asri,” katanya.

Program PKT ini tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pekerjaan yang melibatkan warga setempat.

Seorang tokoh masyarakat Desa Cibuaya, H. Dedi, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh warga untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tanpa kesadaran bersama, program ini tidak akan berjalan maksimal,” tuturnya.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Desa Cibuaya berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. (Sul/Ey)

Pembagian Honda bagi Guru Ngaji dan Marbot di Cibuaya Berjalan Kondusif

0

JIB | Kabupaten Karawang, 22/03/2025 – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memberikan perhatian khusus terhadap pembagian Honor Daerah (Honda) bagi guru ngaji dan marbot masjid di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya. Penyaluran dana yang dilakukan melalui Bank BJB ini berlangsung dengan kondusif dan tertib.

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran guru ngaji dan marbot dalam menjaga nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Kepala Desa Cibuaya, H. Ita Warsita, mengungkapkan bahwa pembagian Honda ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para penerima manfaat.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang terus memberikan perhatian kepada para guru ngaji dan marbot. Mereka memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan dan pemeliharaan tempat ibadah di desa kami,” ujar Kepala Desa Cibuaya.

Sementara itu, salah satu penerima manfaat, H. Agus Saefulloh, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan ini. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga program ini terus berlanjut dan semakin banyak yang merasakan manfaatnya,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Karawang berharap program ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan demi mendukung kesejahteraan para guru ngaji dan marbot di daerah tersebut. (Sul/Ey)

Bupati  Dan BPBD Kabupaten Bekasi Berharap Masyarakat Tetap Waspada Potensi Cuaca Ekstrem.

0

JIB  | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan masa transisi pemulihan pascabencana selama 14 hari, terhitung sejak 19 Maret hingga 1 April 2025. Masa transisi ini bertujuan untuk memastikan pemulihan pascabencana, termasuk banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung, berjalan secara optimal.

“Setelah mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh BPBD, perangkat daerah, camat, dan kepala desa, kami menetapkan status transisi darurat ini guna memastikan pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik,” ujar Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Rabu (19/3/2025).

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih berpotensi terjadi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Kabupaten Bekasi pada Dasarian II dan III Maret 2025 diperkirakan berada dalam kategori rendah hingga menengah. Sejumlah wilayah yang masih berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Cikarang Barat, Kedungwaringin, Tambun Selatan, dan Cikarang Selatan.

“Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air, serta memangkas pohon yang berisiko tumbang guna mencegah potensi bahaya,” tutur Dodi, Kamis (20/3/2025).

Dodi menambahkan bahwa pihak Provinsi Jawa Barat telah berkolaborasi dengan BMKG dan TNI AU dalam melakukan modifikasi cuaca hingga 20 Maret 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi terhadap meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi. Sementara itu, BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas menengah hingga lebat masih akan berlangsung sepanjang bulan Maret 2025.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, karena BMKG masih memprediksi potensi hujan dan cuaca ekstrem,” tegasnya.

Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem, BPBD Kabupaten Bekasi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana.

Langkah-langkah preventif, seperti menjaga kebersihan lingkungan, memastikan saluran air tetap lancar, serta memangkas pohon yang berisiko tumbang, menjadi upaya mitigasi yang perlu dilakukan secara kolektif.

Selain itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengikuti informasi terkini dari BMKG dan pihak berwenang guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem. Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui masa transisi pemulihan ini, terus berupaya memastikan keselamatan serta pemulihan wilayah terdampak bencana agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal secepat mungkin. (Red)

DPP GMI Minta CV. Ali Salim Sukses Diblacklist, Dugaan Proyek Tidak Sesuai Spek di SDN Karangharja 02

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menduga adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam proyek pemeliharaan utilitas di SDN Karangharja 02, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Ali Salim Sukses dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dengan nilai kontrak sebesar Rp191.040.000 itu dinilai tidak sesuai dengan rencana awal.

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi langsung ke lokasi proyek. Hasilnya, ditemukan bahwa volume pengurugan untuk pemasangan paving block tidak sesuai dengan perencanaan awal.

“Kami melihat adanya indikasi pengurangan volume pengurugan yang berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan. Ini jelas merugikan masyarakat dan mencederai amanah penggunaan dana publik,” ungkapnya.

DPP GMI mendesak dinas terkait untuk segera mengevaluasi proyek tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor pelaksana jika terbukti terjadi penyimpangan.

“Kami meminta dinas terkait untuk memasukkan CV. Ali Salim Sukses dalam daftar hitam (blacklist) agar hal serupa tidak terulang di proyek lain,” tegas Asep Saipulloh.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Ali Salim Sukses maupun dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi proyek ini. (Red)

Pemkab Bekasi, Gembleng 4 Kerjasama Dengan Mitra Strategis Untuk Percepatan Pembangunan

0

JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Pembahasan Kerja Sama (MoU) yang dipimpin langsung oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, pada Rabu (20/3/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh mitra strategis dari kalangan akademisi, dunia usaha, dan lembaga sosial, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan sinergi konkret dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bupati Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan sinergi berbasis data dan kolaborasi erat dengan berbagai stakeholder.

“Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar yang harus didukung oleh data akurat dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Empat kerja sama yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:

Pertama, IPB University, yang mencakup pembaharuan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah pendampingan pengumpulan data Desa/Kelurahan Presisi guna memastikan perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis data.

Kedua, PT Semen Indonesia Grup (SIG), yang berfokus pada program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat kurang mampu serta menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi.

Ketiga, Pitaloka Foundation, yang memberikan hibah berupa data Desa Presisi, peta monografi, serta dukungan aplikasi dan WebGIS. Hibah ini diharapkan dapat memperkuat sistem perencanaan berbasis data yang lebih akurat dan efisien dalam tata kelola pemerintahan.

Keempat, PT Pos Indonesia, yang berkolaborasi dalam pengembangan layanan publik berbasis Kantor Pos di setiap kecamatan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan bagi masyarakat, sehingga pelayanan pemerintahan dapat lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan warga.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi semakin memperkuat fondasi pembangunan yang terarah, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis diharapkan tidak hanya mempercepat implementasi program prioritas, tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan berkelanjutan. 

Dengan dukungan sinergis dari akademisi, dunia usaha, dan lembaga sosial, Kabupaten Bekasi optimis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (Sam)

Mengurangi Angka Pengangguran Pemkab Bekasi  Kerjasama dengan Kemenaker

0

JIB | JAKARTA – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menandatangani naskah kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam rangka sinergitas data ketenagakerjaan. Penandatanganan yang mengusung tema Sinergi untuk Negeri ini berlangsung di Gedung Tri Dharma, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Selain Kabupaten Bekasi, tujuh daerah lainnya turut serta dalam penandatanganan kerja sama ini, yakni Kota Bandung, Kota Binjai, Kabupaten Subang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Asahan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Batang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dalam menurunkan angka pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.

“Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan dan mengintegrasikan layanan publik di bidang ketenagakerjaan secara nasional guna mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, menekankan bahwa kerja sama ini akan mengintegrasikan data ketenagakerjaan, termasuk informasi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta aspek pengawasan ketenagakerjaan.

“Data ini mencakup pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial, serta data lainnya sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa data tersebut dapat diimplementasikan dan dikolaborasikan antara perusahaan, kementerian, serta daerah yang telah menandatangani kerja sama ini.

“Jika tidak ada data yang komprehensif, kebijakan yang diambil dalam mengurangi pengangguran atau meningkatkan lapangan kerja menjadi tidak efektif dan efisien,” terangnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah dapat menciptakan sistem data ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi, akurat, dan komprehensif.

Data yang tersusun dengan baik akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. 

Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran. (Red)

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -