JIB | Karawang — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, terus bergulir. Menjelang pelaksanaan Pilkades yang dijadwalkan pada akhir Desember 2025, panitia pelaksana telah menggelar pengambilan nomor urut calon kepala desa di Aula Kantor Desa Tanjungmekar, Minggu (14/12/2025).

Kegiatan yang dipimpin Panitia 11 tersebut berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Lima kandidat calon kepala desa hadir langsung dan mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan panitia.

Adapun hasil pengambilan nomor urut, yakni nomor urut 1 diraih Asan Ashari, nomor urut 2 Helen Aini Syifa, nomor urut 3 Asep Safei, nomor urut 4 Najarudin, dan nomor urut 5 Hermanto.

Ketua Panitia 11 Pilkades Tanjungmekar menyampaikan bahwa pengambilan nomor urut merupakan tahapan penting dalam proses demokrasi di tingkat desa, sekaligus penanda dimulainya masa kontestasi para calon dalam meraih simpati masyarakat.

“Alhamdulillah, pengambilan nomor urut berjalan lancar dan kondusif. Kami berharap seluruh calon dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan panitia dan mengedepankan politik yang santun,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu calon kepala desa, Asan Ashari, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh tahapan Pilkades sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami siap mengikuti aturan panitia dan berkompetisi secara sehat. Siapa pun yang terpilih nanti adalah pilihan masyarakat Desa Tanjungmekar,” katanya.

Senada, calon lainnya, Helen Aini Syifa, menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusivitas selama tahapan Pilkades berlangsung.

“Kami ingin Pilkades ini berjalan damai, jujur, dan adil. Masyarakat berhak menentukan pilihannya tanpa tekanan,” ucapnya.

Dengan telah ditetapkannya nomor urut, kelima calon kepala desa akan memasuki masa kontestasi hingga pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilakukan langsung oleh masyarakat Desa Tanjungmekar pada akhir Desember 2025 mendatang. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi — Capaian realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan tajam. Program ketahanan pangan yang menyerap anggaran ratusan juta rupiah dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan kebijakan Dana Desa yang digulirkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa.

Berdasarkan data yang diperoleh, Pemerintah Desa Sukarapih mengalokasikan Dana Desa 2022 untuk program ketahanan pangan berupa pembelanjaan jahe merah dan ternak domba dengan nilai anggaran Rp148.605.000. Selain itu, terdapat pula program Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa) dengan nilai anggaran Rp106.940.000.

Namun, pelaksanaan program tersebut dinilai patut dipertanyakan. Sejumlah warga setempat mengaku tidak merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan ketahanan pangan yang dibiayai Dana Desa tersebut.

“Kalau memang anggarannya sebesar itu, seharusnya ada dampak yang dirasakan warga. Faktanya, kami tidak melihat adanya peningkatan ekonomi dari program jahe merah, domba, maupun lumbung desa,” ujar seorang warga Sukarapih yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (13/12/2025).

Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan arah kebijakan Dana Desa Tahun 2022, di mana sebagian Dana Desa secara tegas diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pascapandemi.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) turut angkat bicara. Organisasi masyarakat tersebut menduga lemahnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga verifikasi menjadi salah satu penyebab program tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kami menduga tim verifikasi maupun verifikator gagal menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Program yang seharusnya menyentuh kepentingan masyarakat justru tidak memberikan dampak nyata di lapangan,” tegas Asep Saipulloh Sekertaris Umum DPP GMI dalam keterangannya.

DPP GMI juga menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Sukarapih Tahun 2022 agar tidak terjadi pengulangan persoalan serupa.

“Dana Desa adalah instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika hasilnya tidak dirasakan masyarakat, maka bukan hanya pelaksana di desa yang harus dievaluasi, tetapi juga sistem pengawasan dan verifikasinya,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Sukarapih belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. DPP GMI dan masyarakat berharap aparat pengawas internal serta instansi terkait dapat melakukan penelusuran dan evaluasi agar penggunaan Dana Desa benar-benar tepat sasaran dan sesuai regulasi yang berlaku. (Red)

JIB | Karawang — Sabtu 13 Desember 2025, di tengah masih maraknya sorotan publik terhadap pengelolaan Dana Desa di sejumlah daerah, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang justru menampilkan praktik berbeda.

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di desa tersebut dinilai berjalan taat regulasi, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga menuai apresiasi dari berbagai kalangan.

Selain difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, perhatian publik juga tertuju pada kebijakan alokasi 20 persen Dana Desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dari total anggaran tersebut, BUMDes Kertasari secara strategis memilih sektor pertanian sebagai tulang punggung usaha—sektor yang dinilai paling relevan dengan potensi desa serta mampu melibatkan mayoritas warga.

“Ini contoh pengelolaan Dana Desa yang seharusnya. Bukan sekadar patuh aturan di atas kertas, tetapi manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas seorang tokoh masyarakat Desa Kertasari.

Pemerintah Desa Kertasari menegaskan bahwa seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa 2025, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan, dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dan terbuka terhadap pengawasan publik.

“Kami tidak ingin Dana Desa hanya berhenti di laporan administratif. Dana ini harus bekerja untuk rakyat. Karena itu, sektor pertanian kami pilih sebagai prioritas, sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa,” ujar H. Suhendar, Kepala Desa Kertasari.

Lebih lanjut, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes disebut menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Usaha pertanian yang dijalankan tidak hanya mendorong perputaran ekonomi desa, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memperkuat kemandirian warga.

“BUMDes ini dijalankan bersama masyarakat. Dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Itulah esensi pemberdayaan desa yang sesungguhnya,” tambah H. Suhendar.

Masyarakat pun berharap konsistensi pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan warga dapat terus dipertahankan.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Desa Kertasari dinilai layak menjadi rujukan praktik baik (best practice) pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Karawang, khususnya dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. (Red)