CIKARANG PUSAT, Jurnalindonesiabaru.com |
Tidak disejahterakan oleh Pemerintah, sebanyak 2000 honorer yang tergabung dalam FPHI geruduk kantor Pemerintah Daerah (Pemkab) Bekasi untuk menyampaikan tuntunannya, Mereka mengancam mogok kerja jika tuntutannya tidak dipenuhi.

“Kegitan hari ini adalah aksi damai dari teman-teman guru hononer se-Kabuten Bekasi yang terhimpun dalam front pembela honorer indonesia (FPHI)”Ketua FPHI Kec. Setu Faizal Amin SE kepada Jurnalindonesiabaru.comSenin (24/09/2018).

Guna menyampaikan aspirasinya, mereka akan langsung mediasi bersama Pemda Kab Bekasi, DPRD dan BKD.

“karena kami menganggap masih banyaknya permasalahan tenaga honorer dan belum jelasnya sikap dari pemerintah daerah terhadap penuntasan yang sangat perlu di sikapi dengan serius oleh pemerintah kab bekasi dalam hal ini ibu bupati bekasi.” ucapnya.

Adapun tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi, DPRD dan BKD antara lain :

pertama datakan seluruh honorer di data base BKD.

Kedua, minta dikeluarkannya sandaran hukum berupa surat keputusan (SK) dari Bupati, sebagai pegawai tetap non PNS daerah Kabupaten Bekasi.

Ketiga, berikan kesejahtraan yang layak minimal UMK Kab. Bekasi untuk seluruh honorer yang dianggarkan dalam APBD 2019.

Keempat atau terakhir, berikan jaminan kesehatan kepada seluruh honorer yang dianggarkan dalam APBD 2019.

“Karena untuk upah honorer sendiri di Kab. Bekasi hari ini sangat miris per hari hanya Rp.45.000. Bagi saya Sangat jauh dari kata cukup” katanya.

Masih kata Faizal saat ini yang mengituti aksi damai diperkirakan ada 2000 honer Kalau hari ini tuntutan kami belum dikabulkan kami honorer se Kab Bekasi akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dari padi ini, dan kami sudah sepakat akan mogok kerja.

Lewat aksinya ini, dia berharap agar Bupati bisa mengabulkan segala tuntutan honorer yang ada di Kab. Bekasi, karna kondisi mereka sangat memprihatinkan. (Usan/Marsin)