JIB | CIKARANG PUSAT, BEKASI – Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyampaikan bahwa dirinya sudah menyikapi soal 4 (empat) tuntutan yang diminta para guru honorer yang melakukan demonstrasi pada beberapa hari lalu.

Bahwasannya setelah beberapa hari bertemu dengan para perwakilan guru honorer baik dalam ruangan maupun di lapangan.

“Kalau bicara tentang kesejahteraan justru saya sangat setuju, tapi tidak bicara tentang UMK, karena bekasi ini memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah honorer yang juga luar biasa besarnya,” katanya

Neneng membeberkan, soal permintaan SK yang diminta honorer, yang jelas dirinya sudah melakukan diskusi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) bertemu dengan para deputinya disana. Dan bicara PP 48 Tahun 2018 dimana pemerintah daerah dilarang mengangkat guru honorer sudah merupakan harga mati yang harus dilaksanakan.

“Kemarin juga sudah pergi ke kemendikbud dan dapat lah “oleh oleh” bahwa Seleksi adalah Harga Mati. kenapa seleksi itu harus harga mati karena bicara tentang generasi muda bangsa ke depan apakah layak untuk di didik atau apakah belum layak jadi pendidik” Jelasnya

Semua itu hal yang sangat penting di dunia pendidikan, ke depan Pemerintah kabupaten bekasi ingin memikiki data yang lebih rill. Kepala sekolah juga tidak akan mudah untuk merekrut, ataupun memecat guru honorer, dan inti semua ini adalah untuk memotret dan mengkaji bersama. (Usan)