JIB| BEKASI.- Rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Tambun Selatan diwarnai aksi ‘walk out’ dari saksi partai Hanura. Walk Out bermula ketika pihak dari Hanura meminta kepada PPK Tambun Selatan untuk membuka Form DA-1 tingkat DPR RI.
Diketahui plano PPK Tambun Selatan dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Bekasi, menurut saksi partai politik sekaligus Sekjen partai Hanura, Agus Hermawan Selama mengikuti rekapitulasi di tingkat PPK Tambun selatan tidak mendapatkan DA-1 DPR-RI.
“Hingga detik ini PPK Tambun selatan belum membacakan rekapitulasi tingkat DPR RI dan keberatan kami di saat perekapan tingkatan kabupaten itu belum selesai tetapi mereka kabur dan diamankan oleh pihak keamanan,” ucapnya saat diwawancarai pada rapat pleno KPUD (13/05/2019).
Dia mengatakan untuk rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Tambun Selatan cacat hukum sehingga dengan hal tersebut pihak akan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi.
“Jadi yang dibacakan sekarang itu cacat hukum karena belum pernah PPK Tambun selatan melakukan pleno ditingkat Kecamatan Tambun Selatan, Hanura akan bikin surat kepada Bawaslu tentang keberatan ini untuk nanti diberikan rekomendasi tentang kejadian di PPK Tambun Selatan,(Ndang)
