JIB | BEKASI, – Polling Calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode tahun 2017-2022 menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin buruk pasca ditetapkannya Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus suap Meikarta. Masyarakat enggan memilih figur yang berasal dari partai politik untuk membawa perubahan bagi Kabupaten Bekasi.

“Sebanyak 71,4 persen masyarakat memilih calon Wakil Bupati Bekasi ke depan merupakan figur profesional yang memahami birokrasi dan pemerintahan,” ujar Ketua DPC Media Online Indonesia perwakilan Bekasi, Doni Ardon memaparkan hasil sementara Polling Calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode 2017-2022, Jumat, 28 Juni 2019 pukul 08:00 wib di sekretariat MOI, Ruko Icon City, Kota Deltamas.

Polling dilakukan menyikapi kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi yang sebelumnya dijabat H. Eka Supria Atmaja. Plt Bupati Bekasi itu resmi menjabat sebagai Bupati Bekasi, setelah dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Rabu (12/6/2019) lalu.

Metode yang digunakan adalah acak untuk menghitung 2.500 responden pemilik akun email dengan angka margin of error sekitar 3 persen.

Selain memilih calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode 207-2022, Polling menghasilkan 489 masukan dan tanggapan secara beragam. Sebagian besar masyarakat berharap Wakil Bupati Bekasi ke depan merupakan figur amanah, menguasai ilmu tata negara, memahami watak birokrasi, merakyat, religius, dan bisa berkontribusi untuk Kabupaten Bekasi yang adil dan jujur.

“Menurut saya pendamping H. Eka yang masih tergolong muda alangkah baiknya di pasangkan oleh tokoh yang memang lebih sepuh… Supaya bisa lebih dihargai dan bisa menjadi penyeimbang antara kaum muda dan tokoh petua/sepuh di Bekasi”.

“Bismillah.. harapan kami terhadap figure Calon Wakil Bupati Bekasi kelak tidak dipilih secara asal-asalan, apalagi dipilih karena duitnya. Membenahi Kabupaten Bekasi ini harus secara religi, berdaya guna dan tepat waktu. Sebaiknya berasal dari unsur pemerintahan”.

“Saat ini diharapkan Cawabup, yang mampu dan mumpuni menterjemahkan kebijakan Bupati terlantik.., Mereka calon bukan hanya kejar jabatan Cawabup, tapi betul secara bathiniah dan lahiriah berniat serta tekad membawa rakyat semuanya ke bahtera nyaman dan berkeadilan…dan tentunya sejahtera dalm kemakmuran”.

Doni ardon melanjutkan, masifnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik juga berdampak ketidakpercayaan terhadap anggota DPRD.

“Masyarakat kurang mempercayai wakilnya yang duduk di kursi DPRD karena banyak kader partai yang terjerat kasus suap dan korupsi serta penyalahgunaan jabatan,” ucapnya.

Secara teroisah, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membenarkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap partai semakin buruk. Alasan Agung, partai tidak bisa menampilkan transparansi keuangan kepada masyarakat.

Partai Politik, menurut dia, juga masih lebih fokus mencari kekuasaan dan kurang mempedulikan kepentingan masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan serta menjamin kesehatan. “Kami akui ini,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil Polling Calon Wakil Bupati Bekasi sisa periode 2017-2022 melalui Google Formulir, inisial D.S dari unsur birokrat unggul dengan perolehan tanggapan sebesar 49,7%.

Sementara di posisi kedua ditempati oleh Juhandi daribunsur birokrat dengan jumlah dukungan masyarakat sebesar 21,7%.

Selanjutnya, calon wakil Bupati Bekasi yang menduduki peringkat ketiga adalah KH. Iip Syarif Bustomi dari Partai Golkar. Sosok religius yang menjabat anggota DPRD selama 4 periode di Kabupaten dan Kota Bekasi itu memperoleh dukungan masyarakat sebesar 6,7%.

Drs. H. Siti Qomariah, calon Wakil Bupati Bekasi hasil dukungan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi menempati urutan ke 4 dengan dukungan responden sebesar 2,4% dan dilanjutkan Makmun Hidayat menempati urutan ke 4 dengan dukungan respondes sebesar 1,8 %.
*(Red)*