JIB | Kabupaten Bekasi- Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi Asep Saepulloh, sangat menyayangkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tidak terasa dampaknya bagi masyarakat.
Padahal kata dia, Kabupaten Bekasi ini mempunyai wilayah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tetapi terasa seperti daerah tertinggal.
“Diperkirakan dana CSR dari perusahaan di kawasan Kabupaten Bekasi kurang lebih senilai Rp. 10 sampai Rp. 15 Triliun,” keluhnya.
Menurut Asep, selama ini pembangunan di Kabupaten Bekasi memakai anggaran APBD, oleh karena itu ia meminta pihak terkait dapat memberikan kejelasan dana CSR agar tidak tumpang tindih dengan APBD.
“Bisa kita artikan kata CSR itu perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatiannya terhadap lingkungan,” tuturnya.
Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan. Keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kemiskinan.
“Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR adalah kegiatan yang punya banyak keuntungan lain salahsatunya membantu menjaga lingkungan hidup dan bisa memberikan tahap kehidupan yang lebih layak dari perusahaan yang ada di sekitarnya” jelasnya.
Asep berharap CSR dapat memberikan contoh nyata dengan memperhatikan kenyamanan, kemaslahatan dan keamanan warga sekitar.
“Kami juga berharap CSR menjadi faktor pendukung program-program pemerintah Kabupaten Bekasi terkait kemajuan bangsa dan negara,” tutupnya (Bis).
Ketua LPK Bekasi Harap Dana CSR Perusahaan dan APBD Jangan Sampai Tumpang Tindih
