JIB | Kabupaten Bekasi, 28 Juli 2024 – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) akan melayangkan surat konfirmasi terkait capaian dana desa tahap pertama tahun 2024 terhadap beberapa desa di Kabupaten Bekasi.
Langkah tersebut diambil setelah tim investigasi Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menemukan indikasi adanya potensi dugaan penyelewengan dalam realisasi dana desa oleh oknum kepala desa.
Capaian dana desa telah diatur sesuai Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Dana desa bersumber dari APBN yang digelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh S.Pd.I, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi mendalam dan menemukan beberapa kejanggalan dalam penggunaan dana desa di beberapa wilayah.
“Kami menduga adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Oleh karena itu, kami akan mengirimkan surat konfirmasi kepada desa-desa terkait untuk mendapatkan klarifikasi dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asep Saipulloh menegaskan bahwa DPP GMI akan terus mengawasi dan mengawal realisasi dana desa demi kepentingan masyarakat.
“Kami tidak akan tinggal diam apabila menemukan adanya penyelewengan. Dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
DPP GMI berharap dengan adanya surat konfirmasi ini, pihak desa dapat memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai penggunaan dana desa tahap pertama tahun 2024.
‘Kami berharap para kepala desa dapat bekerja sama dan memberikan data yang akurat. Transparansi adalah kunci utama dalam pengelolaan dana desa,” tutup Asep Saipulloh.(Red)
