JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Jayalaksana 04 di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi.
Dugaan tersebut muncul setelah Anang, selaku operator sekolah SDN Jayalaksana 04 waktu dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jum’at (07/03/25) Menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir tidak ada anggaran untuk pemeliharaan sekolah.
“Kalo untuk dua tahun ke belakang, ini ga ada pemeliharaan. Baru tahun ini baru ada anggaran pemeliharaan, dan realisasinya nanti di akhir tahun. Pemeliharaan tersebut mencakup hanya pengecatan gedung,” ujar Anang tulis nya melalui pesan WhatsApp oleh awak media.
Diketahui, dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah kepada Pemerintah Pusat melalui aplikasi OM-SPAN, dana BOS yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.000.000 dan meningkat menjadi Rp.10.000.000 pada tahun 2024. Namun, pernyataan Anang yang menyebut tidak adanya pemeliharaan dalam dua tahun terakhir menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana BOS di SDN Jayalaksana 04.
“Ini sudah jelas, operator sekolah sendiri mengakui bahwa tidak ada anggaran dana BOS yang dialokasikan untuk kegiatan sarana dan prasarana. Kami meminta pihak terkait, terutama Kepala Dinas Pendidikan, untuk segera bertindak agar tidak terjadi penyalahgunaan lebih lanjut,” tegas perwakilan DPP GMI.
Kasus ini masih menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Jika terbukti adanya penyimpangan, sanksi tegas perlu diberikan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. (Red)
