JIB | Bandung Barat,-. Di tengah ramainya permintaan dana hibah dari berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah daerah, sebuah inisiatif berbeda muncul dari gabungan Barisan Ormas, OKP, LSM, dan Mahasiswa (BOOMS). Lewat agenda bertajuk “BOOMS Peduli”, mereka menyampaikan komitmen kuat terhadap isu sosial dan pendidikan strategis di wilayah KBB.
Acara tersebut berlangsung di kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat pada Jumat, 9 Mei 2025, sekaligus menjadi momen resmi deklarasi keberadaan BOOMS di hadapan publik dan pemerintahan daerah.
Salah satu poin utama dalam kegiatan ini adalah diskusi terbuka melalui forum Focus Discussion Group (FDG) dengan tema *“Quo Vadis Pendidikan di KBB: Antara Harapan dan Realita”*. Diskusi ini menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan KBB sebagai narasumber utama dan digelar di ruang pertemuan Bakesbangpol KBB. Forum ini menjadi ruang kritis untuk mengevaluasi kondisi pendidikan lokal serta merumuskan arah kebijakan yang lebih solutif.
Tak sekadar berdiskusi, BOOMS juga menggelar aksi sosial dengan membagikan bantuan sembako ke panti jompo yang berada di area Masjid As Shiddiq, lingkungan Pemda. Aksi ini menegaskan semangat organisasi untuk bergerak nyata dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pernyataan yang paling mencuri perhatian datang dari Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar. Ia secara tegas menyampaikan bahwa BOOMS menolak menerima hibah dari pemerintah. Menurutnya, proses pencairan hingga pertanggungjawaban dana hibah rawan menimbulkan masalah administratif, baik bagi penerima maupun instansi pemerintah.
*”Kami memilih tidak menerima hibah karena risikonya besar. Laporan keuangannya harus rinci, dan jika terjadi kekeliruan, bukan hanya penerima yang terdampak tapi juga pemerintah serta Kesbangpol saat diperiksa BPK,”* ujar Didin.
Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar dana hibah dialokasikan untuk program pendidikan bela negara dan pembinaan karakter, khususnya untuk organisasi kemasyarakatan dan pemuda.
Gagasan tersebut ia sampaikan langsung kepada Sekretaris Daerah KBB yang hadir mewakili Bupati, bersama Plt. Kepala Bakesbangpol.
*”Saya tidak datang untuk meminta hibah. Justru saya ingin pemerintah fokus membina lewat pendidikan karakter dan bela negara. Ini senada dengan visi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang menekankan pentingnya pendidikan berdisiplin tinggi bagi anak-anak dan organisasi masyarakat,”* jelasnya.
Didin juga menegaskan bahwa deklarasi ini bukan upaya mencari panggung, melainkan bentuk legalisasi dan peneguhan arah organisasi yang sudah eksis selama tiga tahun, kini dilengkapi legalitas dari Kemenkumham dan Kesbangpol.
*”BOOMS bukan alat pencitraan. Kami ingin organisasi ini bergerak dengan jelas dan terarah. Legalitas kami sudah kuat, dan ini saatnya untuk melangkah lebih tegas,”* tuturnya.
Menutup pernyataannya, Didin mengingatkan para anggota agar tidak menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi, apalagi melakukan intimidasi terhadap instansi pemerintah.
*”Jika ada yang mengaku-aku BOOMS untuk hal negatif, jangan ragu laporkan ke Satgas Premanisme atau aparat hukum. Kami tidak akan melindungi. Harus ada sanksi tegas,”* pungkasnya.
Deklarasi ini menjadi angin segar bagi dinamika organisasi masyarakat di Bandung Barat.
BOOMS tampil sebagai simbol perubahan, dengan mengusung nilai integritas dan komitmen terhadap pendidikan sebagai jalan utama pembangunan masyarakat.
(Wawan Gunawan /Onot)
