JIB | Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana melaporkan sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bekasi kepada (APH) Aparat Penegak Hukum.
Langkah tersebut diambil menyusul dugaan adanya praktik penggelembungan data siswa yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari Pemerintah.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi bahwa data siswa yang disampaikan oleh beberapa PKBM jumlah siswa tidak sesuai dengan progres sinkronisasi data resmi.
“Kami menemukan adanya perbedaan signifikan antara data yang disampaikan PKBM kepada pemerintah dengan data hasil sinkronisasi. Ini patut dicurigai sebagai upaya penggelembungan untuk memperoleh dana BOSP yang lebih besar,” ujar Asep kepada wartawan, Minggu (11/05/25).
Asep menambahkan, temuan ini akan segera dilaporkan ke APH dan instansi terkait agar dilakukan investigasi lebih lanjut. Ia juga mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan untuk meninjau ulang sistem verifikasi data siswa pada PKBM.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut integritas lembaga pendidikan nonformal. Negara bisa dirugikan dan masyarakat kehilangan kepercayaan,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PKBM yang diduga terlibat. (Red)
