JIB | MALUKU,- Ketua Wilayah Gabungan Masyarakat Indonesia GMI-Maluku Muhammad Loilatu menepis isu dan pemberitaan Miring terkait persoalan Pencucian uang dan SPPD Fiktif tahun 2019-2020 yang di alamatkan kepada Sekertaris daerah kab. Buru/ SEKDA Kab. Buru M. Ilyas Hamid beberapa pekan/beberapa hari lalu Oleh saudara Marwan Titahelu.
Loilatu mengatakan apa yang di sampaikan oleh saudara Marwan bisa di anggap sebagai pencemaran Nama baik terhadap M. Ilyas Hamid selaku pribadi juga selaku pejabat publik(Sekda kab. Buru).
Pasalnya terkait dugaan pencucian uang serta SPPD fiktif tahun 2019-2020 telah di jelaskan oleh Saudara M. Ilyas Hamid di ruang penyidik Polda maluku dan juga Kejaksaan Negri buru pada 2023 lau, dan tidak di temukan dugaan pencucian Uang dan SPPD Fiktif yang dalam pemeriksaan itu yang melibatkan dirinya, seperti yang di sampaikan oleh saudara Marwan.
Loilatu juga mengatakan apa yang di sampaikan terkait dugaan saudara Marwan tidak memiliki basis argumen serta data yang bisa di pertanggungjawabkan ke publik, bahkan M. Ilyas Hamid yang skarang adalah sekda buru itu, pun telah menjelaskan secara terperincih, pada pemeriksaanya kepada penyidik polda maluku juga kejaksan negri buru, bahwa pada tahun 2019 beliau masih menjabat sebagai Kepala Dinas tatakota kab. Buru, dan baru menjadi sekda pada 20 Desember 2020.
Untuk itu sekali lagi, bahwa apa yang di sampaikan oleh saudara Marwan sangatlah tidak benar dan telah mencemari nama baik M. Ilyas Hamid serta bisa menimbulkan prespektif buruk terhadap beliau yang saat ini sedang menjabat sebagai sekda kab. Buru.
Loilatu juga menambahkan bahwa harusnya yang di tanya terkait persoalan tersebut adalah Saudara Masri bugis yang kala itu sebagai Asisten I dan juga sebagai penanggung jawab (KPA) disekertariat Pemkab Buru dan selanjutnya juga saudara Mansur Mamulati selaku Asusten III. (Red)
