JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat Kabupaten Bekasi maupun Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
Desakan ini muncul setelah DPP GMI menemukan dugaan penyimpangan anggaran di beberapa SMAN di Kabupaten Bekasi. Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan dana BOS tahun 2024.
“Temuan kami menunjukkan adanya dugaan penyelewengan dana BOS, terutama dalam item pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, serta evaluasi atau asesmen pembelajaran,” ujar Asep Saipulloh.
Ia juga menyoroti bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS yang disampaikan melalui aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) oleh beberapa sekolah diduga kuat tidak mencerminkan realisasi penggunaan anggaran yang sebenarnya.
“Kami mendesak APIP, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk segera melakukan audit menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPP GMI menegaskan kesiapan mereka dalam mengawal proses audit dan melakukan uji petik guna memastikan transparansi dalam pemeriksaan tersebut.
“Kami akan terus mengawal proses audit ini. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran, kami berharap ada tindakan tegas terhadap oknum yang bertanggung jawab. Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar justru disalahgunakan,” tambah Asep Saipulloh.
DPP GMI juga mengajak masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pihaknya menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak APIP Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan audit yang diajukan oleh DPP GMI. (Red)
