Friday, March 21, 2025
HomeKarawangKetua Himpaudi Pakisjaya Diduga Lakukan Pungli dalam Momen Gebyar PAUD

Ketua Himpaudi Pakisjaya Diduga Lakukan Pungli dalam Momen Gebyar PAUD

JIB | Kabupaten Karawang – Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kecamatan Pakisjaya diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam acara Gebyar PAUD yang dilaksanakan pada Sabtu (22/02/25) di Pantai Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah guru PAUD mengeluhkan berbagai pungutan yang dianggap memberatkan.

Seorang guru PAUD yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa setiap siswa diwajibkan membayar Rp 7.500 untuk mengikuti acara tersebut. Selain itu, para guru juga diminta membeli seragam seharga Rp 130.000.

“Dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, pungutan tersebut sangat membebani kami. Kami berharap ada kejelasan mengenai penggunaan dana tersebut,” ujar salah satu guru PAUD yang enggan disebut namanya.

Lebih lanjut, dugaan pungli semakin menguat setelah adanya kewajiban bagi guru untuk menyetorkan 15 persen dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang telah mereka terima. Selain itu, setiap guru juga dikenakan pemotongan sebesar Rp 25.000.

Tak hanya itu, seluruh siswa PAUD di Pakisjaya yang berjumlah 1.688 orang diwajibkan membeli kaos seharga Rp 70.000 serta buku dengan harga tertentu. Semua dana yang terkumpul disebutkan harus disetorkan kepada Ketua Himpaudi Kecamatan Pakisjaya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.

“Acara pendidikan tidak seharusnya dijadikan ajang untuk mencari keuntungan pribadi. Jika memang pungutan ini resmi, harus ada penjelasan yang jelas. Jika tidak, maka harus segera ada tindakan tegas dari pihak berwenang,” ujar Asep Saipulloh.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Himpaudi Kecamatan Pakisjaya belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pungli tersebut. Masyarakat dan para tenaga pendidik berharap ada tindak lanjut dari pihak berwenang guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. (Sul/Red)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular