JIB |® CIMAHI, – Pemerintah Kota Cimahi kembali menegaskan peran strategis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan beriringan dengan diterapkannya kebijakan pengurangan PBB pada Tahun 2026, sebagai upaya mendorong kepatuhan sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mardi Santoso, menyampaikan bahwa penerimaan PBB memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung berbagai program pembangunan, baik infrastruktur maupun sektor pelayanan publik lainnya.
“Pendapatan dari PBB digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, gedung sekolah, hingga pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari APBD,” ujar Mardi, Senin (19/1/2026).
Untuk meningkatkan kualitas layanan serta transparansi pengelolaan pajak, Bappenda Kota Cimahi terus mendorong penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Saat ini, masyarakat dapat membayar PBB secara daring melalui berbagai kanal, seperti QRIS, platform e-commerce, Bank BJB, Kantor Pos, hingga gerai ritel modern.
“Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Bappenda. Cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP), maka tagihan PBB akan langsung muncul,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mardi mengapresiasi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Cimahi yang dinilai semakin baik.
Hal tersebut tercermin dari capaian realisasi penerimaan PBB pada tahun 2025 yang mencapai 115 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Pajak merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah patuh dan berkontribusi melalui pembayaran pajak,” pungkasnya.(Rahmat)
