Cimahi Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi, Wakil Wali Kota Pimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan.

6 November 2025

JIB |™ CIMAHI,– Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana Alam di Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, dan dihadiri jajaran Forkopimda Kota Cimahi, di antaranya Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra, perwakilan Kejaksaan Negeri Cimahi, serta unsur TNI, BASARNAS, BPBD Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Apel siaga ini bertujuan memastikan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang musim penghujan, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

“Kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana. Melalui apel siaga ini, kita ingin memastikan seluruh unsur siap menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan,” ujar Adhitia Yudisthira seusai apel.

Adhitia menjelaskan, memasuki triwulan akhir tahun 2025, tren bencana hidrometeorologi di Cimahi menunjukkan peningkatan. Sebagai kota urban dengan kepadatan penduduk tinggi, Cimahi memiliki kerentanan tersendiri terhadap perubahan cuaca ekstrem.

“Sebagaimana kita ketahui, curah hujan meningkat, angin tidak menentu, bahkan kemarin di Bandung Timur terjadi puting beliung. Kita berharap Cimahi tidak mengalami hal serupa. Karena itu, hari ini kita lakukan pengecekan lapangan, peralatan, dan personel,” jelasnya.

Pemerintah Kota Cimahi juga telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi. BPBD bersama OPD teknis telah menyiapkan SOP dan rencana kontinjensi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

Sebagai langkah mitigasi berbasis teknologi, Pemkot Cimahi akan meluncurkan Early Warning System (EWS) di setiap kelurahan mulai tahun 2026. Sistem ini akan terhubung dengan aplikasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

“Kalau bicara bencana, sekarang bukan lagi soal kuratif, tapi mitigasi. Tahun depan, satu kelurahan akan memiliki satu alat EWS untuk deteksi dini berbagai potensi bencana. Semua warga bisa memantau lewat aplikasi resmi Pemkot Cimahi,” ungkap Adhitia.

Wakil Wali Kota juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem yang tengah melanda berbagai daerah di Indonesia.

“Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Siapkan diri menghadapi cuaca tak menentu, dan yang tak kalah penting, jaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Titip, jaga imun dan iman, karena keduanya sama pentingnya,” tutupnya.

( *Rahmat* )

Kejari Cimahi dan Pemkot Cimahi Gelar Program “Jaksa Sahabat Guru” untuk Perkuat Literasi Hukum dan Digital Tenaga Pendidik

Asep Saepullah

4 November 2025

JIB |™ CIMAHI–Upaya memperkuat literasi hukum dan kecakapan digital di kalangan tenaga pendidik terus digalakkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan menggelar program “Jaksa Sahabat Guru”, yang berlangsung di Aula SMP Negeri 3 Cimahi, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 guru PAUD, SD, dan SMP se-Kota Cimahi.

Program ini merupakan bagian dari rangkaian Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kota Cimahi Tahun 2025, yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, karakter, serta kesadaran hukum di kalangan pendidik, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P., Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Nurintan M.N.O Sirait, S.H., M.H., Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, S.STP., M.Si., serta Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, Fajrian Yustiardi, S.H., M.H.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Cimahi atas inisiatifnya dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan melalui peningkatan literasi hukum.
“Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembentuk karakter dan pelindung peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu memahami aspek hukum dan mampu bersikap bijak menghadapi berbagai persoalan di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Ngatiyana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk terus membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas, berkarakter, serta adaptif terhadap kemajuan teknologi digital.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Nurintan M.N.O Sirait, menjelaskan bahwa program Jaksa Sahabat Guru merupakan langkah preventif Kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan.
“Guru adalah ujung tombak dalam membentuk generasi berkarakter. Karena itu, pemahaman tentang hukum, etika digital, dan pencegahan cyber bullying sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan bermartabat,” tegasnya.

Pada sesi penyuluhan, Kasi Intel Kejari Cimahi, Fajrian Yustiardi, memaparkan berbagai materi yang relevan dengan tantangan dunia pendidikan saat ini. Topik yang dibahas meliputi UU Cyber Bullying, kekerasan verbal dan seksual di lingkungan sekolah, serta etika penggunaan media digital.
Para guru juga diberikan pemahaman tentang cara melaporkan kasus hukum secara prosedural dan strategi mencegah kekerasan berbasis siber.

Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran hukum, tetapi juga meningkatkan kompetensi digital para guru agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak serta melindungi peserta didik dari potensi kejahatan daring.

Melalui sinergi antara Kejari Cimahi dan Pemkot Cimahi, diharapkan para guru dapat menjadi agen perubahan yang cerdas digital, peka terhadap isu kekerasan, serta berperan aktif menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Kejaksaan Negeri Cimahi berkomitmen melanjutkan program edukasi hukum lainnya seperti “Jaksa Masuk Sekolah” dan “Jaksa Menyapa” untuk memperluas literasi hukum di masyarakat, dengan tujuan membentuk generasi cerdas digital, taat hukum, dan berkarakter Pancasila.

( *RAHMAT* )

Sinergi Kejaksaan dan Pemkot Cimahi: Bangun Masyarakat Tertib Hukum dan Berkarakter Pancasila

Asep Saepullah

4 November 2025

JIB | CIMAHI, — Dalam upaya memperkuat kesadaran hukum dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cimahi menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum Nilai-Nilai Pancasila di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Kang Adhitia Yudistira, S.E., Ak., CA, dan dihadiri oleh perwakilan kader PKK se-Kecamatan Cimahi Selatan.

Dalam sambutannya, Kang Adhitia menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Cimahi atas konsistensinya dalam melaksanakan program penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat melalui pendekatan yang edukatif dan humanis.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepatuhan terhadap hukum adalah wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila,” ujar Kang Adhitia.

Sementara itu, Plt. Kepala Bakesbangpol Kota Cimahi, Mardi, S.Sos., mengapresiasi sinergi antara Kejari Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi yang terus berkomitmen meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga dan komunitas perempuan.

“Mari kita bersama-sama membangun Cimahi yang mantap, tertib, dan harmonis dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cimahi, Fajrian Yustiardi, S.H., M.H., dalam paparannya menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum dalam menjaga ketertiban dan keutuhan bangsa.

“Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, kesadaran hukum akan tumbuh lebih kuat,” jelas Fajrian.

Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara Kejaksaan Negeri Cimahi dan para kader PKK Cimahi Selatan, mempererat semangat gotong royong, toleransi, dan persatuan bangsa yang menjadi roh Pancasila.

Melalui program-program berkelanjutan seperti Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Pesantren, serta Penyuluhan dan Penerangan Hukum, Kejari Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat guna mewujudkan Cimahi yang Mantap, Tertib, dan Harmonis.
(Rahmat)

Proyek Sanimas di Desa Solokan Diduga Tak Sesuai Spek, DPP GMI Siap Laporkan ke Instansi Terkait

Asep Saepullah

4 November 2025

JIB | Karawang — Proyek Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dalam pelaksanaannya.

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya ini menelan biaya sebesar Rp. 400 juta dan dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat (KMP) Peduli Lingkungan.

Program yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi masyarakat pedesaan tersebut kini menjadi sorotan publik, menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil investigasi Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), ditemukan sejumlah kejanggalan pada proyek yang sedang dikerjakan di Dusun Lamaran 1 RT 08/04, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI(, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa dari hasil pantauan timnya, terdapat indikasi kuat bahwa pekerjaan konstruksi tidak mengikuti ketentuan teknis sebagaimana mestinya.

“Hasil investigasi kami menemukan bahwa pembesian untuk cor sloof tiang di setiap pojokan hanya menggunakan ukuran 0,6 mm, yang tidak sesuai dengan standar konstruksi. Selain itu, pekerja di lapangan juga tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD),” ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Asep juga menambahkan, dugaan adanya temuan di satu titik pekerjaan tersebut berpotensi terjadi pula di titik-titik lain, mengingat total pembangunan proyek Sanimas di Desa Solokan tersebar di 25 titik lokasi.

“Kalau di satu titik saja sudah ada indikasi tidak sesuai spek, bukan tidak mungkin di titik lain juga terjadi hal yang sama. Kami akan menindaklanjuti hasil temuan ini dan siap melaporkan secara resmi kepada instansi berwenang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Asep menduga adanya indikasi pengurangan kuantitas bahan material oleh pihak pelaksana demi meraup keuntungan pribadi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi membuat hasil pekerjaan tidak bertahan lama.

“Kami menduga kuat pelaksana proyek berani mengurangi bahan material untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Kami sudah menyiapkan bukti hasil investigasi di lapangan sebagai dasar laporan kami nanti,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang pekerja yang enggan disebut namanya mengaku bahwa pembesian yang digunakan dalam proyek tersebut berukuran 0,8 mm, berbeda dengan hasil temuan investigasi DPP GMI.

“Setahu saya yang dipakai itu besi 0,8 mm, bukan 0,6 mm,” ungkap pekerja tersebut singkat.

Menanggapi hal itu, Asep menilai adanya perbedaan keterangan antara hasil investigasi dan pengakuan pekerja justru memperkuat perlunya verifikasi lapangan oleh pihak teknis dari dinas terkait.

“Perbedaan ini menunjukkan bahwa harus ada pengecekan langsung oleh pihak teknis yang berwenang agar hasilnya jelas dan transparan,” pungkas Asep.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek Sanimas di Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. (Red)

Wakil Bupati Bekasi Hadiri Hari Museum Nasional di Gedung Juang 45.

Asep Saepullah

2 November 2025

JIB |™KABUPATEN BEKASI – Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, hadir dan membuka secara resmi peringatan hari Museum Nasional Tingkat Kabupaten Bekasi, pada Sabtu.(01/11/2025).

Museum Tambun Gedung Juang 45, yang berada di Jl. Sultan Hasanudin No. 39 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi menampilkan perjalanan sejarah kemerdekaan 1945.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bekasi mengajak masyarakat untuk berwisata ke Gedung Juang agar bisa mengenang sejarah Bekasi dari sebelum masa perjuangan hingga masa kemerdekaan.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha, ST., M.Si, berikut jajarannya,Sekdin, Kabid, Asda, Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, perwakilan dari Kajari, Kapolsek Tambun Selatan, Camat dan Kepala Desa Setiadarma

Disampaikannya Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja, pagelaran peringatan hari Museum Nasional Tingkat Kabupaten Bekasi ini sangat meriah sekali, semoga di tahun yang akan datang agar bisa lebih meriah lagi.

Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat yaitu nikmat sehat sehingga saya dapat menghadiri undangan Hari Museum Nasional Tingkat Kabupaten Bekasi

Dikatakannya Wakil Bupati Bekasi, berbicara museum kita harus tau, awal mulanya museum, yang kita lihat hari ini, awalnya ada sebuah “Gedung Juang Tambun” yang dibangun dua tahap pada tahun 1902-1910 tahap pertama pembuatan, kemudian dibuat lagi tahap kedua pada tahun 1912-1925 oleh bangsawan cina.

Dia adalah merupakan suatu bangsawan dimana itu adalah usaha mereka, karena tempo Doeloe ada lahan perkebunan, kemudian di tahun 1943 gedung tersebut direbut oleh penjajah yaitu oleh Jepang.

Lalu pada tahun 1945 digemakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Ir.Sukarno, dan akhirnya masyarakat Bekasi merebut kekuasaan dari tangan para penjajah, kemudian Gedung Juang 45 Tambun di jadikan sebagai sentral komando Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi.

Lanjut Wakil Bupati Bekasi, dirinya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Bekasi terdahulu yang sudah menjadikan Gedung Juang 45 Tambun menjadi indah dipandang indah dilihat dan nyaman dikunjungi oleh wisatawan lokal, sekali lagi saya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Bekasi terdahulu.

Sambungnya Wakil Bupati Bekasi, kemudian ini adalah merupakan tugas mulia kita, karena para pahlawan kita sudah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kita dapat diwariskan Gedung ini agar dapat dijaga dan dirawat dengan baik, siapapun kedepannya kepala dinas.

Saya berharap Gedung Juang 45 Tambun yang dijadikan museum ini, betul-betul harus di jaga dirawat, karena gedung ini merupakan wajah dan icon nya Kabupaten Bekasi.

Wakil Bupati Bekasi pun berpesan, kasih tau kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan masyarakat luar Kabupaten Bekasi, bahwa kita ini mempunyai museum bersejarah, yang wajib kita banggakan.

Saya selaku Wakil Bupati Bekasi yang mewakili Bupati Bekasi, malam ini membuka sekaligus meresmikan Peringatan Hari Museum Nasional Tingkat Kabupaten Bekasi, dan juga malam ini merupakan pesta rakyat, karena ada beberapa suguhan sarana hiburan rakyat mulai dari yang tradisional hingga hiburan modern ada di Gedung Juang 45 Tambun.

Sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati fasilitas yang ada di Museum Nasional Tingkat Kabupaten Bekasi kebanggaan kita bersama.tutupnya Wakil Bupati Bekasi,(red).

Anggota DPRD Fraksi NasDem Dapil III Laksanakan Reses di Desa Karyamakmur, Serap Aspirasi Warga untuk Pembangunan Daerah

Asep Saepullah

2 November 2025

JIB | Karawang — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang dari Fraksi Partai NasDem, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) III, melaksanakan kegiatan Reses 1 Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, pada Minggu (2/11/2025).

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan kelompok tani dan pelaku UMKM. Tujuan utama reses ini adalah menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan pokok dalam penyusunan program pembangunan daerah ke depan.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Komisi 1 Fraksi NasDem Dapil III, Dian Salwirani, menegaskan bahwa reses merupakan amanah konstitusional bagi wakil rakyat untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan harapan masyarakat di wilayah pemilihannya.

“Reses ini bukan hanya formalitas, tapi menjadi wadah penting bagi kami untuk menampung masukan dan kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi akan kami perjuangkan agar bisa direalisasikan melalui kebijakan dan program pemerintah daerah,” ujarnya, saat ditemui usai kegiatan.

Berbagai aspirasi yang disampaikan warga di antaranya terkait perbaikan jalan lingkungan, peningkatan saluran irigasi pertanian, bantuan bagi kelompok tani, serta dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kepala Desa Karyamakmur, Hartasim yang sering disapa Lurah Ipung, menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Komisi 1 dari Fraksi NasDem yang telah turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran wakil rakyat dari Fraksi NasDem. Warga kami banyak menyampaikan harapan agar pembangunan bisa lebih merata dan sesuai kebutuhan masyarakat desa,” ucapnya.

Melalui kegiatan reses ini, DPRD Fraksi NasDem Dapil III berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang. (Eyang)

Proyek Rehabilitasi SDN Kertaraharja I Senilai Rp. 274 Juta Dikerjakan CV. Citra Padi Lestari, Perlu Pengawasan Ketat

Asep Saepullah

1 November 2025

JIB | Karawang — Pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Kertaraharja I, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, kini menjadi perhatian publik.

Proyek dengan nilai hasil negosiasi sebesar Rp. 274.340.370,68 dan dikerjakan oleh CV. Citra Padi Lestari tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan ketat dari pihak terkait, agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis (spek) yang telah ditetapkan.

Pasalnya, bangunan yang direhabilitasi tersebut nantinya akan digunakan oleh para siswa dan guru untuk kegiatan belajar mengajar setiap hari. Warga khawatir jika pekerjaan dilakukan asal-asalan, hasilnya tidak akan bertahan lama dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna sekolah.

Salah seorang warga setempat, yang minta dirahasiahkan identitasnya, mengungkapkan bahwa proyek pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam hal mutu dan kualitas pengerjaan.

“Kami berharap pihak sekolah dan Disdikpora bisa mengawasi langsung ke lapangan. Jangan sampai pekerjaan dilakukan setengah hati, karena ini untuk anak-anak kita belajar setiap hari,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).

Warga tersebut juga menambahkan, masyarakat akan terus memantau jalannya pembangunan tersebut agar sesuai dengan peraturan dan hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah.

“Uang rakyat yang dipakai, jadi sudah semestinya hasilnya juga untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disdikpora Kabupaten Karawang belum memberikan tanggapan resmi terkait pengawasan dan progres proyek yang dikerjakan oleh CV. Citra Padi Lestari tersebut.

Masyarakat berharap proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Kertaraharja I dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil maksimal, sehingga dapat menunjang kenyamanan dan keselamatan siswa dalam proses belajar mengajar. (Red)

Proyek Sanimas di Desa Solokan Diduga Abaikan Prosedur Keselamatan Kerja

Asep Saepullah

30 October 2025

JIB | Karawang — Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 400 juta untuk proyek Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Proyek yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat (KMP) Peduli Lingkungan tersebut kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, dari hasil pantauan awak media di lapangan, para pekerja diduga tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) selama menjalankan pekerjaan di lokasi proyek.

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa pelaksana kegiatan tidak mengacu pada prosedur keselamatan kerja sebagaimana mestinya. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan dari pihak terkait, baik pemerintah desa maupun pendamping teknis program Sanimas.

Salah seorang warga wilayah Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, yang namanya minta dirahasiahkan, mengaku prihatin melihat kondisi di lapangan.

“Saya lihat para pekerja tidak memakai helm, sepatu safety, atau rompi pelindung. Kalau sampai terjadi kecelakaan kerja, siapa yang tanggung jawab? Ini proyek pemerintah, seharusnya dikerjakan sesuai aturan,” ujarnya kepada awak media, Kamis (30/10/2025).

Selain itu, telah menduga bahwa lemahnya pengawasan sering menjadi penyebab munculnya praktik tidak sesuai prosedur dalam proyek berbasis masyarakat.

“Program Sanimas ini sebenarnya bagus karena melibatkan warga. Tapi tetap harus ada kontrol dan pengawasan dari pihak teknis, agar pelaksanaannya sesuai standar, baik secara teknis maupun administrasi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KMP Peduli Lingkungan maupun pendamping program Sanimas belum dapat dimintai keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran prosedur tersebut.

Masyarakat berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi serta menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran aturan dalam pelaksanaan proyek Sanimas di Desa Solokan. (Red)

Wujudkan Cimahi Hijau, Berdaya, dan Bahagia, Pemkot Cimahi Dorong Gerakan Lingkungan Berkelanjutan

Asep Saepullah

30 October 2025

JIB |™ CIMAHI,- Pemerintah Kota Cimahi terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Kamis (30/10/2025), dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dan dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya perwakilan DLH Provinsi Jawa Barat, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Nilai Ekonomi Karbon KLHK, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pangan dan Pertanian, DP3AP2KB, dan DPKP.
Sebanyak 60 peserta yang mewakili 30 RW se-Kota Cimahi turut berpartisipasi dalam kegiatan edukatif dan inspiratif ini.

Bangun Kesadaran Kolektif Hadapi Perubahan Iklim
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menegaskan bahwa isu perubahan iklim sudah menjadi tantangan nyata yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama seluruh elemen masyarakat.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman abstrak. Kita semua sudah merasakan suhu udara yang makin panas, curah hujan tak menentu, hingga risiko banjir dan longsor. Karena itu, kita harus bergerak bersama menjaga bumi melalui aksi nyata,” ujar Adhitia.

Ia menekankan bahwa Proklim bukan sekadar lomba antar-kampung, tetapi wadah pembelajaran dan kolaborasi yang mendorong masyarakat lebih tanggap terhadap perubahan iklim. Pemerintah Kota Cimahi, lanjutnya, telah melaksanakan berbagai inisiatif lingkungan seperti urban farming, penanaman 1.000 bibit bambu di kawasan Cireundeu, pembuatan biopori dan sumur resapan, serta edukasi pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Dorong Gerakan Sosial Lingkungan yang Berkelanjutan
Adhitia menjelaskan, Proklim 2025 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DLH untuk menciptakan gerakan sosial lingkungan (social movement) yang tumbuh dari kesadaran masyarakat.

“Berbagai program lingkungan di Cimahi sudah mendapat perhatian positif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini menjadi motivasi bagi kami agar gerakan peduli lingkungan benar-benar berakar di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun mengajak seluruh warga untuk menjadikan cinta lingkungan sebagai gaya hidup.

“Mari kita rawat bumi dengan cinta dan aksi nyata agar Cimahi tetap hijau, berdaya, dan warganya selalu bahagia,” tutupnya penuh semangat.

DLH Cimahi Fokus Wujudkan Kampung Iklim Mandiri
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, menyampaikan bahwa Proklim 2025 menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kampung iklim mandiri.

“Melalui penguatan peran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, kami berharap Cimahi memiliki lebih banyak kampung iklim yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan emisi gas rumah kaca,” jelas Chanifah.

DLH Cimahi menargetkan, program ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi berkembang menjadi gerakan masif yang menumbuhkan kesadaran ekologis dan ketahanan iklim di tingkat masyarakat.

Komitmen Nyata Menuju Kota Hijau dan Tangguh Iklim
Dengan pelaksanaan Proklim 2025, Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan kota yang adaptif terhadap perubahan iklim serta berkomitmen menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, Cimahi terus bertransformasi menjadi kota hijau yang berdaya, resilien, dan sejahtera bagi semua warganya.

(Rahmat)

Wujud Nyata Pelayanan Publik, Kepala Dinas CKTR Kab Bekasi Tinjau Langsung Pembangunan Kelurahan Jatimulya

Asep Saepullah

29 October 2025

JIB | KABUPATEN BEKASI, – Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiartp Prawiro ST, M.Si, beserta jajaranya meninjau langsung progres awal pembangunan kantor kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, pada hari Selasa tanggal (29/10/2025).

Pembangunan Kantor Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan dalam proses pembangunan untuk kepentingan masyarakat sekitar untuk kepentingan public, dengan demikian pembangunan tersebut telah memasuki tahap awal atau persiapan pemasangan bowplank serta mulai proses perakitan besi untuk pondasi.

Dalam kegiatan ini merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan kwualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dengan harapan pembangunan dapat berjalan lancer sesuai harapan.

Awal Rencana pembangunan Kantor Kelurahan Jatimulya yang baru di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menuai penolakan keras dari warga setempat. Sehingga puncak penolakan terjadi saat warga menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan jadwal peletakan batu pertama proyek tersebut, pada Senin (11/8/2025) bulan lalu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, melalui Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi, menyatakan bahwa rencana pembangunan kantor kelurahan di lokasi tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat.

“Untuk lokasi ini, Surat Keputusan (SK) dari Pak Bupati sudah ada. Penunjukan lahan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) juga sudah keluar,” jelas Sopian Hadi saat berdialog dengan warga. Sehingga pembangunan tersebut segera di laksanakan untuk kepentingan pelayanan public dan akhirnya di bangun kelurahan Jatimulya.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiartp Prawiro ST, M.Si, kepada awak media menagatakan Alhamdulillah proses pembangunan kelurahan jatimulya berjalan lancer tidak ada kendala apapun. Dan Persiapan matrial daln lainnya sudah siap untuk pembangunan kelurahan jatimulya, demi kepentingan pelayanan masyarakat agar aman, nyaman dan bisa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar nantinya.

“Dalam Pembangunan ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Tepat waktu dan nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten Bekasi khususnya masyarakat setempat” ujaranya kepada awak media.

Lanjut, Benny Menegaskan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi terus berkomitmen membangun infrastruktur pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat agar manfaat pembangunan tersbut bisa di rasakan dan kami terus membangun Infrastruktur yang merata di Kabupaten Bekasi (RED/ADV)

1...121314...517 Page 13 of 517

Stay connected