JIB | Kabupaten Bekasi – Realisasi dana desa ditiap Desa Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, untuk periode 2022 hingga 2024 diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Dugaan penyelewengan ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh.
Asep mengungkapkan bahwa hasil tim investigasi DPP GMI menunjukkan sebagian dana desa yang digunakan untuk program ketahanan pangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Program yang mencakup sektor peternakan dan perikanan tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat seperti yang diharapkan.
“Kami menemukan adanya indikasi kuat penyimpangan dalam realisasi dana desa di setiap desa di Kecamatan Cibarusah, khususnya pada program ketahanan pangan. Program ini dengan mendukung sektor peternakan dan perikanan, namun faktanya tidak terealisasi dengan baik di lapangan,” ujar Asep Saipulloh.
Asep juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika dugaan ini terbukti. “Jika hasil tim investigasi ini terbukti benar, kami akan menindaklanjuti dan melaporkan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Saat ini, tim investigasi DPP GMI terus melakukan pendalaman terkait dugaan tersebut. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk turut serta memberikan informasi jika menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi, – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) menyampaikan harapan agar Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Bekasi.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menekankan bahwa penguatan infrastruktur pertanian merupakan kunci dalam mendukung produktivitas petani dan memastikan ketahanan pangan di daerah. Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian, khususnya dalam pembangunan jaringan irigasi, perbaikan akses jalan usaha tani, serta modernisasi alat dan mesin pertanian.
“Kami sangat berharap pada 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian secara signifikan. Dengan infrastruktur yang memadai, Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan,” ujar Asep Saipulloh.
Menurut Asep Saipulloh, dukungan berupa pembangunan infrastruktur yang memadai akan membantu petani dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, serta memastikan hasil panen dapat terdistribusi dengan baik.
“Dengan komitmen bersama antara pemerintah, petani, dan masyarakat, saya optimistis swasembada pangan di Kabupaten Bekasi dapat tercapai,” tambahnya.
DPP GMI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan program-program pertanian yang berkelanjutan demi mendukung kemandirian pangan dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Bekasi. (Red)
JIB | Kabupaten Karawang, – SMP Negeri 1 Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terus berkomitmen dalam mendidik siswa dengan menanamkan nilai-nilai karakter sebagai bekal masa depan.
Kepala sekolah bersama para guru, staf, serta dukungan dari komite sekolah, secara aktif menjalankan program pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan kepribadian siswa.
Kepala SMP Negeri 1 Pakisjaya, Siti Omsu Kurniasih, menegaskan bahwa pendidikan karakter menjadi salah satu prioritas utama di sekolah ini.
“Kami ingin membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter kuat, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama,” terangnya.
“Hal ini ini juga berkat dukungan dari para guru dan para staf serta dukungan dari komite sekolah, kami terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif,” ujarnya.
Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, serta bimbingan konseling yang membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian dan keterampilan sosial.
Ketua Komite Sekolah, yang sapaannya bang Nungki, turut mengapresiasi sinergi yang terjalin antara sekolah dan orang tua dalam mendidik anak-anak.
“Kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang seimbang, baik dari sisi akademik maupun moral,” katanya.
Dengan berbagai program yang dijalankan, SMP Negeri 1 Pakisjaya berharap dapat mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. (Sul/Red)
JIB | Kabupaten Karawang – Pemerintah Desa (Pemdes) Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berhasil merealisasikan Dana Desa tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan tersebut hingga mendapat apresiasi dari warga setempat yang dapat merasakan langsung manfaat dari program pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilaksanakan.
Kepala Desa Karyasari, Asur Pudian, menyampaikan bahwa penggunaan Dana Desa 2024 dilakukan secara transparan dan berdasarkan skala prioritas yang telah disusun bersama masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh program yang dibiayai oleh Dana Desa telah melalui proses musyawarah dan disesuaikan dengan kebutuhan warga,” ujar Asur Pudian.
Salah satu warga Karyasari, berinisial (Rohim), mengungkapkan rasa puasnya terhadap kinerja Pemdes dalam pengelolaan Dana Desa tahun ini.
“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Desa Karyasari karena dana yang ada benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Hasilnya sudah bisa dirasakan oleh kami sebagai warga,” katanya.
Dengan capaian ini, Pemdes Karyasari berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat, serta mampu mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa yang lebih baik di masa depan. (Sul/Red)
JIB | Kabupaten Karawang – Kepala SMKN 1 Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, telah mengumumkan agar semua para alumni yang belum mengambil ijazah untuk segera mengambilnya di sekolah.
Pengambilan ijazah tersebut dapat dilakukan setiap hari jam kerja dimulai pada pukul 07.00 – 15.00 WIB di bagian Tata Usaha (TU) tanpa dipungut biaya.
Kepala SMKN 1 Batujaya, Kuswita Sitiadefi, S.Si., M.Si.P, menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen penting bagi para alumni untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Oleh karena itu, pihak sekolah berharap agar para alumni tidak menunda pengambilannya.
“Kami telah mengumumkan kepada seluruh alumni yang belum mengambil ijazah agar segera datang ke sekolah. Pengambilan ijazah ini tidak dikenakan biaya sepeser pun. Cukup datang ke bagian Tata Usaha pada jam kerja,” ujar Kepala SMKN 1 Batujaya.
Ia juga menambahkan bahwa sekolah siap membantu alumni yang mengalami kendala dalam proses pengambilan ijazah. “Jika ada kesulitan atau kendala, silakan langsung menghubungi pihak sekolah agar bisa kami bantu,” tambahnya.
Dengan adanya pengumuman yang sudah di sampaikan melalui edaran baik melalui grup WhatsApp atau media sosial (medsos) diharapkan para alumni segera mengambil ijazah mereka dan dapat memanfaatkannya untuk keperluan akademik maupun profesional.
Selain itu Kepala SMK Negeri 1 Batujaya, juga memberikan apresiasi kepada Euis Bayu Risbarkah, M.Si, selaku Tata Usaha (TU), bagian Hubindmas, atas dedikasi dan kinerjanya dalam membantu proses pengurusan ijazah bagi para alumni. Peran serta yang diberikan dinilai sangat membantu kelancaran pelayanan administrasi sekolah.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Ibu Euis Bayu Risbarkah, M.Si, yang dengan penuh tanggung jawab telah membantu dalam proses administrasi pengambilan ijazah alumni. Pelayanan yang diberikan sangat baik dan memudahkan para alumni dalam mendapatkan dokumen penting ini,”
Dengan adanya dukungan dari tenaga administrasi yang profesional, diharapkan pelayanan kepada siswa maupun alumni dapat terus berjalan dengan baik dan semakin ditingkatkan di masa mendatang. (Sul/Red)
JIB | Kabupaten Karawang – Pemerintah Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, kembali menggelar rapat minggon keliling, yang kali ini berlangsung di Kantor Desa Baturaden. Agenda rutin ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta membahas peningkatan infrastruktur di wilayah kecamatan.
Rapat dipimpin oleh Plt. Camat Batujaya, Agus Somantri, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Desa Se-Kecamatan Batujaya, Kapolsek Batujaya, Danramil Batujaya, Staf Kecamatan Batujaya, Korwilcambidik Batujaya, BPD Baturaden, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Karang Taruna Desa Baturaden.
Dalam sambutannya, Agus Somantri, yang akrab disapa Asom, menekankan pentingnya suasana yang lebih dinamis dalam pelaksanaan rapat minggon agar lebih efektif dan interaktif.
“Sengaja kita pilih suasana yang berbeda dari biasanya. Jika biasanya kita adakan di aula Kantor Kecamatan, kali ini kita lakukan di aula Kantor Desa Baturaden agar lebih nyaman, tidak jenuh, dan bisa menciptakan suasana yang lebih harmonis,” ujarnya.
Selain membahas evaluasi kinerja, rapat ini juga menyoroti peningkatan infrastruktur di desa-desa. Asom menegaskan bahwa pemerintahan desa harus mengawal dengan baik setiap program pembangunan yang didanai oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat.
“Pemerintahan Desa harus bekerja maksimal dalam menjalankan pembangunan. Setiap program harus dikawal dengan baik, karena ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan desa. Kita ingin hasilnya merata dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Dengan adanya rapat minggon keliling ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah kecamatan dan desa semakin solid, sehingga pembangunan di wilayah Batujaya dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. (Sul/Red)
JIB | Kabupaten Karawang – Berdasarkan penelusuran Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, telah sesuai dengan regulasi pemerintah.
Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menyatakan berdasarkan hasil dari tim investigasi di lapangan, bahwa terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Karyamulya berjalan dengan baik dan transparan.
“Penggunaan Dana Desa di Desa Karyamulya, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh alokasi anggaran telah sesuai dengan regulasi yang ada. Program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga telah terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Asep juga menambahkan, bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan dengan aktifnya Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Pemerintah Desa Karyamulya, telah mengelola anggaran secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program, pasalnya dalam mengelola Dana Desa secara tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, PJ Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, S.E., menegaskan komitmennya untuk terus mengelola Dana Desa sesuai aturan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kami selalu berpegang pada regulasi yang telah ditetapkan dan berusaha agar setiap program yang dibiayai dari Dana Desa bisa memberikan dampak positif bagi warga. Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan program,” terangnya.
DPP GMI berharap capaian positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga manfaat Dana Desa benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa diharapkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. (Sul/Red)
JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi untuk mundur dari jabatannya.
Desakan tersebut muncul setelah adanya dugaan ketikseduaian realisasi dana desa tahun 2022–2023 di Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, yang berkaitan dengan program ketahanan pangan.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menilai bahwa DPMD Kabupaten Bekasi tidak menunjukkan ketegasan dalam menangani dengan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Pantai Harapanjaya.
“Kami melihat tidak ada sikap tegas dari DPMD dalam menyikapi dugaan penyimpangan ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan dana desa, seharusnya mereka bertindak cepat dan transparan. Oleh karena itu, kami menuntut Kepala DPMD Kabupaten Bekasi untuk mundur dari jabatannya,” tegasnya.
DPP GMI juga mendesak pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas dugaan ketidaksesuaian sebagian dana desa 2022 – 2023 yang diperuntukkan program ketahanan pangan dengan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa ke depannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPMD Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI). (Red)
JIB | BANDUNG BARAT,- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) baru-baru ini menuai reaksi kecaman dari berbagai kalangan setelah membuat pernyataan yang menyinggung LSM dan Profesi Wartawan.
Dalam sebuah video pendek yang sudah viral di medsos, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menyebutkan, bahwa yang banyak mengganggu kepala desa itu LSM dan Wartawan “Bodrex” ,dan mereka muter itu, hari ini kepada kepala desa diminta 1juta, bayangkan Kalau 300 desa berarti 300juta, gaji menteri kalah kalau dapat 300juta, iya kan!. Nah oleh karena itu mungkin pihak kepolisian dan jaksa, mohon juga ditertibkan, kalau perlu ditangkap saja pak Polisi, LSM dan Wartawan “Bodrex” itu yang menggangu para kepala desa yang bekerja itu, ungkapnya dalam video pendek tersebut.
Pernyataan tersebut langsung mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk wartawan dan LSM.
Banyak kalangan yang merasa bahwa pernyataan Menteri Desa tersebut menyinggung LSM dan Profesi Wartawan, padahal mereka dalam melakukan kontrol sosial kinerja pemerintahan memiliki peran penting bagi kemajuan pembangunan di desa.
Ketua Umum DPP LSM GMP-Ling (Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan) E Tami mengecam keras peryataan yang dilontarkan oleh Mentri Desa PDTT Yandri Susanto dan meminta untuk mundur dari jabatannya, ungkap E. Tami kepada Wartawan melalui Via Japri Whatsappnya,Minggu (2/2/2025).
Menurutnya, pada video pendek yang beredar dimedsos itu, pernyataan (statemen) Yandri Susanto sangat melukai Wartawan di Indonesia, dimana insan “PERS” dan LSM itu adalah kontrol sosial yang secara aturan berhak mengawal semua anggaran Negara yang bersumber dari APBN dan APBD ,”
“Apakah anda (menteri desa) alergi dengan LSM dan wartawan?” Dan kenapa anda harus memberikan nilai atau angka 1 juta rupiah, dan 300 desa 300 juta dalam statement videonya,”
Apakah ucapan Anda sebagai menteri ini bisa dibuktikan? Kenapa Mendes tidak memakai kata oknum, bahasanya kok memvonis yang menyiratkan menjeneralisasi insan pers, dan juga LSM,ujarnya.
Pihaknya menyesalkan ucapan Mendes yang disinyalir mendengarkan sebelah pihak dan tidak paham aliran dana desa banyak disalahgunakan oleh oknum perangkat
Sekelas Mentri menyampaikan bahasa yang tidak tepat tanpa memakai kata oknum dan menurut saya tidak layak untuk di jadikan Mentri, seharusnya sekelas mentri tau cara menghargai orang lain dan harus profesional apalagi kata perintah kepada salah satu intansi polri untuk menangkap. bahasa menganggu, sedangkan LSM juga punya payung hukum tupoksi LSM juga ada hak sebagai kontrol sosial dan punya kewenangan.
“Dalam statement anda (Mentri desa) melukai insan pers yang melaksanakan fungsi kontrol sosial se-Indonesia, anda wajib dicopot dari jabatan anda yang tidak bisa menjaga kata-kata seakan-akan tidak tau aturan, sebagai seorang pejabat diwajibkan tau aturan tidak menjustifikasi Tanpa dasar atau bukti. Perkataan beliau yang viral di medsos sudah melukai hati kami sebagai sosial kontrol yang mana kami perwakilan Masyarakat secara aturan sudah mempunyai payung hukum untuk melakukan kontrol sosial mengawal semua uang Rakyat yang bersumber dari APBN dan juga APBD,”paparnya.
JIB | Kabupaten Karawang – Angin puting beliung menerjang Dusun Tenjojaya RT 02/01, Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Jum’at malam (31/1/24) sekitar pukul 23.00 WIB.
Akibat bencana terbesar, rumah milik Apdul Qorib mengalami kerusakan parah. Seluruh atap gentengnya terangkat dan beterbangan hingga menimpa bangunan mushola terdekat.
Menurut Apdul Qorib, angin bertiup sangat kencang dan merusak rumahnya dalam hitungan menit.
“Anginnya kencang sekali, tiba-tiba atap rumah saya terangkat semua dan jatuh ke mushola. Saya hanya bisa berlari menyelamatkan diri, tidak ada yang bisa diselamatkan,” ujarnya dengan nada sedih.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telukbuyung, Nasan yang akrab disapa Goler, menyampaikan harapannya agar pemerintah segera turun tangan membantu warga yang terdampak.
“Kami sangat berharap ada perhatian dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, untuk membantu warga yang rumahnya hancur agar bisa dibangun kembali. Ini demi kenyamanan dan keselamatan mereka,” kata Goler.
Saat ini, warga sekitar bergotong royong membersihkan puing-puing rumah yang hancur dan membantu memperbaiki mushola yang turut terdampak. (Sul/Red)
