JIB | Karawang – Jajaran Polsek Telukjambe Timur, Polres Karawang, bergerak cepat mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 atau 466 KUHPidana. Satu orang terduga pelaku berhasil diamankan tidak lama setelah kejadian.

Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas IPDA Cep Wildan menjelaskan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 2 Februari 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, di samping Warung Kuningan Mart Sinar Berkah, Perumnas Bumi Telukjambe Blok G, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Korban diketahui berinisial ADK (18), seorang pelajar/mahasiswa asal Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Sementara itu, terduga pelaku yang berhasil diamankan berinisial DMY (19), pelajar/mahasiswa, warga Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kejadian bermula saat korban bersama seorang saksi tengah berbelanja di warung tersebut. Di lokasi, korban bertemu dengan terduga pelaku. Tanpa diduga, korban dipanggil oleh pelaku, kemudian langsung dipiting pada bagian leher, dibanting ke aspal, dan ditusuk menggunakan senjata tajam.

“Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian panggul dekat tulang ekor, luka robek di punggung kiri bawah, serta luka lecet di perut sebelah kiri,” ujar IPDA Cep Wildan, Selasa (2/2/2026).

Usai kejadian, korban segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Telukjambe Timur. Berkat gerak cepat petugas, pada Selasa, 3 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB, anggota piket fungsi Polsek Telukjambe Timur yang tengah melaksanakan patroli, dibantu Tim Raimas Sat Samapta Polres Karawang serta warga sekitar, berhasil mengamankan terduga pelaku di sekitar lokasi kejadian.

Dalam pengungkapan kasus ini, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau bergagang warna hitam yang diduga digunakan pelaku saat melakukan aksi penganiayaan.

“Terduga pelaku saat ini telah diamankan di Mapolsek Telukjambe Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Unit Reskrim juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengamanan barang bukti, serta proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Polres Karawang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk tindak pidana kekerasan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Karawang. (Red)

JIB | Karawang – Keluarga besar SMKN 1 Pakisjaya kembali menunjukkan kepedulian dan solidaritas sosial terhadap sesama. Pada Senin (2/2/2026), Kepala SMKN 1 Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Sudarma, S.Pd., S.ST., M.T., menyerahkan secara langsung bantuan sosial kepada siswa-siswi yang terdampak luapan Sungai Citarum di wilayah Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang.

Luapan Sungai Citarum yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi keluarga serta kelancaran proses belajar para siswa.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral, SMKN 1 Pakisjaya bergerak cepat dengan menggalang donasi dari guru, tenaga kependidikan, serta warga sekolah lainnya. Bantuan yang terkumpul kemudian disalurkan kepada siswa-siswi yang terdampak untuk meringankan beban mereka.

Kepala SMKN 1 Pakisjaya, Sudarma, S.Pd., S.ST., M.T, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata empati dan solidaritas keluarga besar sekolah terhadap peserta didik.

“Kami merasa terpanggil untuk hadir dan membantu siswa-siswi kami yang terdampak banjir. Ini bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga bentuk dukungan moral agar mereka tetap semangat belajar di tengah kondisi sulit,” ujar Sudarma.

Ia berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban para siswa dan keluarganya, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan sekolah.

“Kami ingin menanamkan nilai kepedulian, gotong royong, dan rasa saling membantu kepada seluruh warga sekolah. Semoga bantuan ini bermanfaat dan para siswa dapat kembali fokus dalam mengikuti kegiatan belajar,” tambahnya.

Para siswa penerima bantuan pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh pihak sekolah. Mereka berharap kondisi segera membaik sehingga aktivitas belajar dapat kembali berjalan normal.

Kegiatan sosial ini menjadi bukti bahwa SMKN 1 Pakisjaya tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga hadir sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dan responsif terhadap kondisi sosial di sekitarnya. (Ey/Red)

JIB | Karawang – Pekerjaan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 diduga belum juga rampung, meskipun tahun anggaran telah berakhir dan memasuki 2026. Kondisi tersebut memantik sorotan publik dan memunculkan dugaan lemahnya pengawasan dari dinas terkait.

Praktisi hukum Karawang, Sony Saputa, S.H., secara tegas mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya terhadap proyek-proyek yang dibiayai uang rakyat namun tidak diselesaikan tepat waktu.

“Ini jelas janggal. Bagaimana mungkin pekerjaan yang bersumber dari APBD 2025 sampai hari ini belum juga selesai, padahal sudah melewati tahun anggaran. Pertanyaannya, di mana pengawasan pemerintah daerah selama ini?” tegas Sony saat ditemui awak media, Senin (2/2/2026).

Sony menyebutkan, berdasarkan penelusuran dan informasi yang berkembang, mayoritas pekerjaan yang mangkrak tersebut berada di bawah naungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karawang.

“Yang saya pertanyakan bukan hanya rekanannya, tetapi juga dinas teknisnya. Apakah pengawasan benar-benar dilakukan sesuai aturan, atau hanya sebatas administrasi di atas meja tanpa turun langsung ke lapangan,” ungkapnya.

Menurut Sony, secara regulasi tidak ada celah pembenaran atas keterlambatan tersebut. Setiap pekerjaan yang telah terikat kontrak wajib diselesaikan sesuai waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

“Tidak ada alasan teknis maupun nonteknis. Kalau dalam SPK disepakati selesai di tahun 2025, maka wajib selesai di tahun itu. Rekanan tidak bisa berlindung di balik alasan apapun, karena sejak awal mereka menyatakan sanggup,” paparnya.

Lebih jauh, Sony menilai keterlambatan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi mengarah pada pelanggaran administrasi hingga indikasi kelalaian yang merugikan keuangan daerah.

“Kalau pekerjaan dibiarkan molor tanpa kejelasan, maka secara hukum kedua belah pihak patut dimintai pertanggungjawaban. Rekanan lalai, dan dinas selaku pengguna anggaran gagal menjalankan fungsi pengawasan. Ini uang rakyat, bukan dana pribadi,” tegasnya.

Sony pun mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti pada wacana, melainkan ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh, termasuk audit dan penegakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Publik berhak tahu. Jika pengawasan lemah dan sanksi tidak tegas, maka kejadian seperti ini akan terus berulang,” pungkasnya. (Red)

JIB | Karawang – Pilkades Tanjungmekar bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal apakah demokrasi desa masih dijalankan dengan akal sehat. Empat calon kepala desa resmi menggugat hasil Pilkades elektronik 28 Desember 2025 ke Pengadilan Negeri (PN) Karawang setelah menemukan proses yang dinilai dipaksakan meski cacat sejak awal.

Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 18/Pdt.G/2026/PN Krwg. Inti gugatan jelas dan telanjang: Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah tetap digunakan, meski sudah diperingatkan.
Para penggugat meminta majelis hakim membatalkan hasil Pilkades dan memerintahkan pemungutan suara ulang, karena proses pemilihan dinilai telah keluar dari prinsip demokrasi yang jujur dan bertanggung jawab.

Salah satu penggugat, Asep Sape’i, calon kepala desa nomor urut 3, membuka fakta yang membuat Pilkades ini sulit disebut wajar. Melalui kuasa hukumnya Syaepul Rohman, ia menyebut DPT sebagai titik paling fatal.

“Pemilih dari luar desa, bahkan luar kabupaten, masuk DPT. Warga yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai pemilih. Kalau ini dibiarkan, Pilkades berubah jadi formalitas kosong,” terang Asep, Selasa (27/1/2026).

Dari 2.667 pemilih terdaftar, sekitar 50 pemilih diduga tidak memenuhi syarat. Angka itu tidak kecil. Apalagi selisih suara antara Asep dan pemenang Pilkades hanya 78 suara dari 2.205 suara sah.

Masalahnya, kata Asep, semua ini bukan baru diketahui setelah pencoblosan. Peringatan sudah disampaikan sebelum hari H. Namun, panitia Pilkades tetap melaju tanpa koreksi.

“Panitia tahu DPT bermasalah, tapi tetap dipakai. Lebih jauh, kami diminta menandatangani pernyataan agar tidak menggugat hasil Pilkades. Ini bukan sikap penyelenggara yang netral,” ujarnya.

Persoalan ini bahkan tidak berhenti di tingkat desa. Camat setempat disebut telah menginstruksikan evaluasi ulang data pemilih. Namun, instruksi itu tidak dijalankan.

“Instruksi ada, tapi diabaikan. Pilkades tetap dipaksakan. Di titik ini, masalahnya bukan lagi teknis, tapi pembiaran,” kata Asep.

Akibatnya bisa ditebak. Pilkades berlangsung dalam tekanan tinggi. Penghitungan suara memicu ketegangan. Masyarakat terbelah. Dan hasil akhir berdiri di atas selisih suara yang tipis dan dipersoalkan.

“Dengan selisih 78 suara, puluhan pemilih bermasalah itu sangat menentukan. Kalau ini dianggap normal, maka demokrasi desa sudah kehilangan maknanya,” tegasnya.

Asep menegaskan gugatan ini adalah perlawanan terhadap proses yang dinilai cacat, bukan sekadar gugatan kekalahan.

“Jika proses bermasalah ini tetap diloloskan dan kepala desa tetap dilantik, itu berarti negara menutup mata. Ini preseden berbahaya bagi demokrasi desa,” jelasnya.

Karena itu, selain gugatan perdata, pihaknya juga menyiapkan laporan dugaan tindak pidana Pilkades ke Polda Jawa Barat, dengan fokus pada pertanggungjawaban panitia sebagai penyelenggara.

“Demokrasi tidak boleh dijalankan asal jadi. Jika pelanggaran dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya Pilkades Tanjungmekar, tapi kepercayaan publik secara luas,” pungkas Asep. (Red)