JIB- Jakarta, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid minta dukungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) dalam urusan tata ruang, yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ia ingin mendorong agar proses Persetujuan KKPR menjadi lebih cepat ke depannya.

“PKKPR masih terkesan lama karena ketidaktersediaan peta. Bagaimana mewujudkan pelayanan dalam hal investasi secara cepat dan akurat? Perlu inisiasi koordinasi dari Kemenko. Supaya kewenangan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan ditambah tentang review PKKPR,” jelas Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN pada Selasa (05/11/2024).

Menteri Nusron menilai upaya percepatan PKKPR juga bergantung dengan kemampuan sumber daya manusia yang mengolahnya. Untuk itu, ia mendorong penguatan kelembagaan internal melalui perubahan Struktur Organisasi Teknis dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian ATR/BPN. “Ya minimal di setiap Kantor Pertanahan itu ada tiga orang yang paham tentang tata ruang untuk kecepatan pelayanan. Jadi tidak tersentralisasi di pusat,” ujarnya.

Sehubungan hal tersebut, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah berupaya meningkatkan peran jajaran di tingkat daerah. Salah satunya, dilakukan dengan merevisi Peraturan Presiden tentang SOTK Kementerian ATR/BPN yang kini rancangannya sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB).

Kepentingan unsur tata ruang dalam pembangunan Indonesia juga disadari oleh Menko AHY. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi, termasuk dalam hal penataan ruang menjadi kunci utama dari jalannya pembangunan infrastruktur. “Pengelolaan tata ruang yang sama (sinkron, red) harus dituntaskan karena bicara ruang, itu darat, laut, udara, termasuk di bawah tanah, jadi ini semua harus diintegrasi dengan baik,” ucapnya.

“Ini semangat dari keberlanjutan, kita perlu terobosan baru. Kalau semuanya sudah terintegrasi maka pembangunan infrastruktur bisa lebih baik,” pungkas Menko AHY.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. (Wawan Gunawan )

JIB | Kabupaten Bekasi – Pembangunan kembali eks Jembatan Kuning di wilayah Muaragembong, Kabupaten Bekasi, saat ini sedang berlangsung dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun, di tengah proses tersebut, muncul polemik terkait klaim peran individu dalam proyek ini.

Dani Ramdan, setelah habis jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, sempat disebut sebagai “Bapak Pembangunan” dalam proyek ini. Namun, klaim tersebut menuai kritik, salah satunya dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), yang menilai bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa disandarkan pada satu individu saja, melainkan berkat kontribusi bersama, terutama dari pajak masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Keberhasilan pembangunan ini terwujud bukan hanya berkat satu orang, tetapi atas dukungan finansial dari masyarakat Bekasi yang sebagian besar berasal dari pajak yang mereka bayarkan. Mengklaim pembangunan ini atas nama individu tertentu, dalam hal ini Dani Ramdan, menurut kami kurang relevan dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab bersama,” kata Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, S.PdI.

Asep menambahkan bahwa, “Sebaiknya, pencapaian dalam proyek pembangunan ini dijadikan bukti dari keberhasilan bersama yang diupayakan pemerintah daerah untuk masyarakat Bekasi dan sekitarnya, tanpa menjadikan satu individu sebagai sorotan utama.”

Pihak DPP GMI berharap bahwa pemerintah daerah lebih mengedepankan prinsip kebersamaan dalam setiap proyek publik yang didanai oleh rakyat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan eks Jembatan Kuning ini bisa menjadi wujud nyata layanan publik tanpa perlu menciptakan narasi yang memusatkan pada individu tertentu. (Red)