JIB | Kabupaten Bekasi – Seperti tidak ada kapoknya, setelah ditetapkannya Ketua KD dan mantan Bendahara NY National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi sebagai tersangka oleh Polres Metro Bekasi beberapa bulan lalu, kini para KD mendapatkan masalah baru. Pasalnya, seluruh pengurus, pelatih, pendamping pelatih dan para atlet NPCI haknya belum dibayarkan seperti, honor dan operasional selama empat bulan di akhir tahun 2025 ini.

Tidak hanya itu saja, dengan penetapan tersangka KD dan NY dengan Laporan Polisi Nomor LP/A/14/VIII/2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/2878/VIII/RES.3./2025 tertanggal 13 Agustus 2025. Pengurus, pelatih dan para atlet sudah tidak ada lagi yang memperhatikan lagi, dan semestinya ditetapkannya tersangka pada jajaran pimpinan harus ada pergantian agar organisasi berjalan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Pelatih Bulutangkis NPCI Kabupaten Bekasi, H. Hendra mengungkapkan, sebenarnya banyak hal yang mau disampaikan akan tetapi satu yang pihaknya sesalkan yaitu belum dibayarkannya honor empat bulan dari bulan September sampai dengan Desember tahun 2025 ini.

“Banyak hal sebetulnya yang kami ingin ungkapkan, tapi untuk saat ini saya menyesalkan kenapa sudah empat bulan hak Tim Pelatih (Kepala Cabor, Pelatih dan Pendamping) honor belum dibayarkan juga,” ucap H. Hendra kepada awak media. Pada Rabu (24/12/2025).

Ia mengungkapkan, kewajiban tersebut seharunya dibayarkan, akan tetapi berbanding terbalik dengan apa yang sudah pihaknya torehkan, kerjakan dan dedikasikan untuk NPCI Kabupaten Bekasi.

“Kami dari Tim Pelatih sudah melaksanakan kewajiban kami sebagaimana mestinya, bahkan kami di Cabang Olahraga Bulutangkis NPCI Kabupaten Bekasi mendapatkan mendali di Kejuaran Daerah dengan menuai prestasi menyabet enam mendali, dari itu kami harus menalangi terlebih dahulu untuk biaya Extrafood saat latihan dan pertandingan,” bebernya.

Dijelaskannya, anggaran yang seharusnya sudah ada, kenapa belum juga dibayarkan, kenapa sekarang ini, kami dari Tim Pelatih 11 Cabor sampai saat ini belum juga menerima honor selama empat bulan.

“Kalau seperti ini terus bagaimana kami mau ada prestasi, kalau atlet tidak ada pembinaan pelatihan sebagaimana mestinya,” tegas H. Hendra.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemuda dan Olahraga (Bapora) Kabupaten Bekasi ini berharap kepada jajaran Ketua, Sekertaris dan Bendahara agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut diatas, yang salah satunya agar membayarkan honor dan dana talang yang belum dibayarkan.

“Maka dari itu kami berharap, agar para pengurus yang terhormat, urus lah urusan kami para Tim Pelatih dan atlet dengan benar, jangan hanya mengurus diri sendiri dan kepentingan pribadi sendiri saja, kalau ini belum dibayarkan juga jelas ini akan menjadi bom waktu bagi Ketua NPCI Kabupaten Bekasi,” harapnya.

“Kami meminta sebelum tanggal 30 Desember 2025 paling lambat, hak kami Tim Pelatih, atlet dan biaya terhutang extrafood harus sudah terbayarkan semua,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Hj. Ani Rukmini mengatakan, pihaknya belum mengetahui hal tersebut, kalau memang benar honor dan operasional selama empat bulan belum dibayarkan pihaknya akan mengkonfirmasi temuan baru ini kepada Dinas Budaya Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi dan Ketua NPCI.

“Saya nggak tahu dan harus dikonfirmasi kembali ini temuan baru atau lama, karena Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi pernah rapat tanggal 17 Juni 2025 dengan Disbudpora Kabupaten Bekasi,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada awak media. Pada Rabu (24/12/2025).

Ani menyampaikan beberapa hal pokok, antara lain dalam rapat tersebut, Masih adanya atlet berprestasi yang dikeluarkan dari mess tanpa kejelasan status, Perlunya pembenahan kepengurusan NPCI secara administratif dan kelembagaan, Pentingnya pemberian SK Aktif bagi atlet yang masih dalam pembinaan, serta SK Nonaktif bagi atlet yang tidak aktif sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hak, Perlunya keadilan dalam pemberian hak-hak, seperti uang makan dan pembinaan, berdasarkan status dan keaktifan atlet.

“Dari penjelasan Disbudpora Kabupaten Bekasi disampaikan seperti ini, dari total 30 atlet yang seharusnya tinggal di mess, hanya 16 atlet yang menempati mess saat ini, atlet yang tinggal di mess menerima uang makan dan uang pembinaan, atlet yang tidak tinggal di mess hanya menerima uang pembinaan, total 114 atlet dinyatakan telah di deklarasikan nonaktif (Deglarasi), dengan rincian: 4 atlet: Pindah mutasi ke luar Kabupaten Bekasi, 21 atlet: Berlatar belakang cabang TRW (Tuna Rungu Wicara) yang tidak lagi dipertandingkan di Peparda Jabar, 11 atlet: berdasarkan evaluasi pelatih (prestasi menurun), 8 atlet: Melanggar AD/ART organisasi,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Rekomendasi Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi dari rapat tersebut yaitu, berdasarkan hasil pembahasan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penerbitan SK Resmi, SK Aktif untuk atlet yang masih dibina. SK Nonaktif untuk atlet yang sudah tidak aktif.
2. Dokumen Laporan NPCI, Menyerahkan laporan keuangan dan program kegiatan NPCI hingga Desember 2025. Seluruh dokumen diserahkan paling lambat dalam 10 hari kerja sejak tanggal rapat.
3. Permintaan Klarifikasi Klarifikasi terhadap pemberitaan negatif yang beredar terkait uang makan dan pembinaan atlet.

Permintaan data dan dokumen terkait:
Daftar lengkap 44 atlet yang dideklarasi nonaktif. Data 114 atlet yang masih tercatat aktif. Data atlet yang dideklarasi dan yang tidak.

4. Hak dan Fasilitas Atlet, Atlet yang masih aktif harus diberikan seluruh haknya secara adil dan transparan. Atlet tidak boleh dikeluarkan dari mess atau kehilangan hak tanpa dasar hukum (SK).
5. Evaluasi Pengurus NPCI Memastikan pengurus menjalankan tugas sesuai AD/ART dan prinsip transparansi. Pengurus harus melampirkan berita acara serta dokumen pendukung dalam setiap pengambilan keputusan penting.

“Penjelasan Disbudpora Kabupaten Bekasi yaitu, Honor untuk atlet tidak lagi diberikan sejak Februari 2025 karena pertimbangan administratif,” paparnya.

Masih kata Ani, dalam rapat tersebut penjelasan dari NPCI Kabupaten Bekasi
NPCI menyampaikan hal – hal sebagai berikut : Kesiapan anggaran pembinaan hingga Desember 2025. Program latihan sudah berjalan dengan pelatih dan pendamping dari 11 cabang olahraga.

“Dengan adanya dugaan belum dibayarkannya honor para pengurus, atlet, peIatih dan pendamping pelatih ini nanti kami bahas kembali dengan mengundang Disbudpora Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

“Ya saya sampaikan juga dalam rapat, input untuk Disbudpora Kabupaten Bekasi, agar setiap dana hibah tidak dicairkan sekaligus tapi pertermin, dimana hibah bisa kembali dicairkan ketika satu kegiatan atau program telah selesai dilaksanakan dan dilaporkan,” pungkasnya.(Dede)

JIB | Kabupaten Bekasi — Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk segera menindak tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi. Desakan tersebut muncul lantaran kinerja DPMD dinilai tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pantauan dan investigasi yang dilakukan tim DPP GMI di sejumlah desa di Kabupaten Bekasi, ditemukan fakta bahwa hingga hampir akhir tahun 2025 masih banyak desa yang belum merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik, yang bersumber dari Dana Desa.

Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa seharusnya menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun lemahnya pengawasan serta tidak tegasnya DPMD dinilai membuka ruang terjadinya dugaan penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, Senin (22/12/2025, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Kami meminta Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersikap tegas. Kepala DPMD harus dievaluasi karena diduga gagal menjalankan fungsi pengawasan Dana Desa. Banyak desa belum merealisasikan pembangunan, ini jelas merugikan masyarakat,” tegasnya kepada awak media.

Ia juga menilai bahwa tidak adanya sanksi tegas terhadap desa-desa yang bermasalah menunjukkan lemahnya komitmen DPMD dalam menegakkan aturan.

“Kalau pengawasan lemah dan tidak ada tindakan, maka Dana Desa rawan diselewengkan. Ini uang negara, uang rakyat, bukan untuk dibiarkan mengendap atau disalahgunakan,” lanjutnya.

DPP GMI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum serta instansi pengawas terkait jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kami minta transparansi dan ketegasan. Jika tidak ada perbaikan, DPP GMI siap membawa persoalan ini ke ranah hukum,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPMD Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait desakan dan temuan DPP GMI tersebut. (Red)

JIB | Bekasi — Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menyoroti secara serius dugaan kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Organisasi tersebut memastikan akan segera melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Pemerintah Desa terkait capaian dan realisasi Dana Desa sejak tahun 2022 hingga 2025 yang totalnya mencapai lebih dari Rp 6 miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun DPP GMI, Pemerintah Desa Kedung Pengawas menerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa dengan nilai yang cukup signifikan. Rinciannya, pada tahun 2022 sebesar Rp 1.866.245.000, tahun 2023 sebesar Rp 1.610.584.000, tahun 2024 sebesar Rp 1.614.048.000, dan tahun 2025 sebesar Rp 1.706.430.000.

Namun, besarnya kucuran anggaran tersebut diduga tidak sebanding dengan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi awal adanya ketidakwajaran dalam realisasi anggaran, baik pada sektor fisik maupun nonfisik.

“Kami menduga kuat terdapat kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa Kedung Pengawas. Anggaran yang dikucurkan negara sangat besar, tetapi capaian program dan manfaatnya di masyarakat patut dipertanyakan,” ujar Asep Saipulloh kepada wartawan, Minggu (21/12/2025).

Menurutnya, pengiriman surat konfirmasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah awal untuk menguji transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Kedung Pengawas dalam mengelola dana publik.

“Surat konfirmasi ini adalah pintu awal untuk membuka fakta yang sebenarnya. Dana Desa adalah uang rakyat, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Penggunaannya wajib terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Asep juga menegaskan, apabila dalam klarifikasi nantinya tidak ditemukan penjelasan yang rasional dan berbasis data, DPP GMI tidak akan ragu untuk mengambil langkah lanjutan.

“Jika tidak ada penjelasan yang logis dan transparan, kami siap mendorong audit oleh lembaga berwenang serta melaporkan persoalan ini kepada instansi pengawas dan aparat penegak hukum,” tandasnya.

Lebih lanjut, DPP GMI menduga lemahnya keterbukaan informasi publik di tingkat desa berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran yang berulang dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, mereka mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait agar tidak menutup mata terhadap dugaan tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kedung Pengawas maupun pihak Pemerintah Desa belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana surat konfirmasi yang akan dilayangkan oleh DPP GMI.
(Red)

JIB | Bekasi — Sikap bungkam Kepala Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, saat dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp, Jum’at (19/12/2025), oleh awak media terkait kabar miring realisasi Dana Desa tahun 2022 hingga 2024, kian memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam pengelolaan anggaran desa. Diamnya sang kepala desa dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Diketahui, Pemerintah Desa Sukamekar pada tahun 2022 menerima kucuran Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.472.779.000. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembuatan rambu-rambu jalan desa dengan nilai fantastis mencapai Rp 135.325.000. Hingga kini, realisasi fisik kegiatan tersebut dipertanyakan karena tidak ditemukan secara nyata dan merata di lapangan.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menyatakan pihaknya menduga kuat kegiatan tersebut sarat rekayasa administrasi dan mengarah pada praktik fiktif.

“Anggaran ratusan juta rupiah untuk rambu-rambu jalan desa tidak sebanding dengan fakta di lapangan. Ini bukan lagi dugaan ringan, tetapi indikasi kuat kegiatan fiktif yang merugikan keuangan negara,” tegasnya.

Lebih jauh, DPP GMI menilai sikap diam Kepala Desa Sukamekar sebagai bentuk pembangkangan terhadap hak publik untuk mengetahui pengelolaan uang negara. Dana Desa, kata dia, bukan milik pribadi, melainkan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Ketika kepala desa memilih bungkam, patut diduga ada sesuatu yang disembunyikan. Seharusnya dijelaskan secara gamblang, bukan menghindar dari pertanyaan media,” ujarnya dengan nada keras.

Tidak hanya berhenti pada tahun anggaran 2022, DPP GMI memastikan akan memperluas pengusutan terhadap realisasi Dana Desa Sukamekar hingga tahun 2024. Langkah ini diambil karena ditemukan dugaan pola pengelolaan anggaran yang berulang dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami tidak akan berhenti di satu tahun anggaran. DPP GMI akan melaporkan secara resmi Pemerintah Desa Sukamekar kepada aparat penegak hukum dan instansi pengawas untuk mengusut tuntas realisasi Dana Desa dari tahun 2022 sampai 2024,” tegasnya.

DPP GMI menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk perlawanan masyarakat sipil terhadap praktik pengelolaan Dana Desa yang tertutup dan berpotensi menyimpang, serta mendesak aparat penegak hukum segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh. (Red)

JIB | Bekasi — Realisasi Dana Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, tahun anggaran 2022 diduga tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Dugaan tersebut mencuat setelah Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menyoroti sejumlah kegiatan yang dinilai bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara, Kamis (18/12/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun, Pemerintah Desa Sukamekar pada tahun 2022 menerima kucuran Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.472.779.000. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembuatan rambu-rambu jalan desa dengan nilai mencapai Rp 135.325.000, yang kini dipertanyakan realisasinya.

Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menegaskan bahwa pihaknya menduga kuat kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, bahkan mengarah pada kegiatan fiktif.

“Kami menduga kegiatan pembuatan rambu-rambu jalan desa itu tidak sesuai fakta di lapangan. Indikasinya kuat mengarah pada kegiatan fiktif, karena tidak ditemukan bukti fisik yang sebanding dengan anggaran yang telah dicairkan,” tegas Sekum dalam keterangannya kepada wartawan, (18/12/2025).

Tidak hanya itu, DPP GMI juga menyatakan akan memperluas pengawasan terhadap realisasi Dana Desa Sukamekar dari tahun 2022 hingga 2024. Langkah ini diambil lantaran adanya dugaan kuat pola pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami tidak akan berhenti di tahun 2022 saja. DPP GMI akan melaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas realisasi Dana Desa Sukamekar dari tahun 2022 sampai 2024,” lanjutnya.

Menurut DPP GMI, Dana Desa seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat desa, bukan justru menimbulkan persoalan hukum akibat dugaan penyimpangan.

“Dana Desa adalah uang rakyat. Jika dikelola tidak sesuai aturan, maka itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Sukamekar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (Red)

CIMAHI–JIB,— Pemerintah Kota Cimahi kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan melalui penyaluran bantuan biaya pendidikan, perlengkapan belajar, serta pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP Tahun Anggaran 2025. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Cimahi pada Senin (15/12) di Aula A Gedung Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Program ini difokuskan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, terutama siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan swasta, serta siswa sekolah negeri dan swasta penerima bantuan perlengkapan belajar. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi yang telah mengharumkan nama Kota Cimahi di berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik.

Secara rinci, bantuan biaya pendidikan jenjang PAUD diberikan kepada 472 peserta didik dengan total anggaran mencapai Rp455,46 juta. Untuk jenjang SD swasta, bantuan SPP disalurkan kepada 604 siswa dengan nilai Rp1,94 miliar, sementara bantuan bagi SMP swasta menyasar 1.008 siswa dengan total anggaran Rp1,56 miliar. Selain itu, bantuan perlengkapan belajar diberikan kepada 13.911 siswa SD dan 5.392 siswa SMP, serta bantuan seragam sekolah bagi 2.018 siswa SMP kelas VIII. Seluruh pendanaan program ini bersumber dari APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan generasi muda. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Investasi terbesar sebuah daerah adalah investasi pada generasi mudanya. Pemerintah hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama pada kebutuhan pendidikan non-akademik seperti seragam, alat tulis, dan kebutuhan personal lainnya,” ujar Ngatiyana.

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan mencakup biaya personal peserta didik, perlengkapan belajar, hingga pakaian seragam sekolah. Seluruhnya dirancang agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih nyaman, percaya diri, dan didukung sarana yang memadai. Wali Kota juga mengingatkan agar bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang prestasi dan pengembangan diri siswa.

Dalam kesempatan yang sama, Ngatiyana turut memberikan apresiasi kepada para siswa berprestasi. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol, melainkan bentuk motivasi agar para pelajar terus berprestasi, berkarakter, serta memiliki daya saing di tingkat yang lebih luas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru dan orang tua atas peran penting mereka dalam mendampingi pendidikan anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, memastikan bahwa seluruh penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan verifikasi yang ketat. Data peserta didik disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta basis data kesejahteraan sosial untuk menjamin ketepatan sasaran.

“Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka putus sekolah. Ketika kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi, siswa dapat lebih fokus belajar dan mengembangkan potensinya,” jelas Nana.

Melalui program bantuan pendidikan ini, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara dan berkelanjutan.( *Rahmat* )