JIB | Karawang – Pemerintah Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2025, diapresiasi tokoh masyarakat.
Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Desa Karyamulya dengan dihadiri berbagai pihak, termasuk Muspika, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Pj. Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, S.E, dalam sambutannya menekankan pentingnya Musrenbangdes ini sebagai forum aspirasi masyarakat. “Melalui Musrenbangdes, kami dapat mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan menyusun prioritas pembangunan yang tepat untuk tahun 2025.”
“Fokus kami tetap pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga yang kurang mampu,” terang H. Mamat Rahmat, S.E, sebagai Pj. Kepala Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
Sementara itu, H. Alek Sukardi, S.H, M.H, tokoh masyarakat yang turut hadir, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes ini. Menurutnya, forum ini sangat efektif untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPDes 2025.
“Kegiatan Musrenbangdes ini sangat penting, karena menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Saya berharap RKPDes 2025 yang disusun nantinya benar-benar fokus pada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu melalui program BLT,” ujarnya.
Dengan Musrenbangdes ini, Desa Karyamulya berharap RKPDes 2025 yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung kemajuan desa ke arah yang lebih baik. (Sul/Ey)
JIB | Karawang – Pemerintah Desa Telukambulu, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada Hari Rabu (09/10/24).
Dalam Musrenbangdes tersebut, fokus utama yang dibahas adalah pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di berbagai sektor, serta alokasi anggaran untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yang akan didanai oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat.
Acara yang berlangsung di aula Kantor Desa Telukambulu ini dihadiri oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Kepala Desa Telukambulu, Narupi Syamsuri, dalam sambutannya menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. “Musrenbangdes ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta menentukan prioritas pembangunan desa.”
“Infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Selain itu, program BLT akan terus dilanjutkan agar masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Narupi Syamsuri Kepala Desa Telukambulu.
Lanjutnya mengatakan, bahwa perencanaan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “Kami berharap RKPDes 2025 bisa mencerminkan aspirasi seluruh warga. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, kami optimis program-program prioritas ini bisa diwujudkan,” ucapnya.
Musrenbangdes ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan, sehingga Desa Telukambulu dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warganya. (Sul/Ey)
Cimahi -JIB,-Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, Wakil Ketua DPRD Edi Kanedi, Ketua Komisi 1 Fredy Siagian dan anggota Komisi 4 Aida Cakrawati Konda, didampingi Kepala DPUPR, Wilman Sugiansyah, Plt Asisten II Endang, Kepala BPBD Kota Cimahi Fitriandi, Plt Kepala Satpol-PP, Sugeng Budiono, Kepala Dinsos, Ahmad Saefulloh, Camat Cimahi Selatan, Cepi Rustiawan, melaksanakan Inspeksi mendadak (Sidak) kelokasi longsor Perumahan Mandalika, di RT 4/RW 17, Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (8/10/2024).
Menurut Wahyu, pihak dari DPRD Kota Cimahi setelah melakukan sidak tersebut, menjelaskan bahwa pada dasarnya pihak dari anggota dewan ingin meninjau langsung, pasca kejadian longsor tersebut.
“Kalau dilihat dari strukturnya saya merasa prihatin, seperti kata Pak Kadis PUPR Pak Wilman, tidak memenuhi struktur dalam pembangunan ini,” ungkap Wahyu. Bahkan lanjut Wahyu, pihaknya akan memanggil seluruh Instansi terkait termasuk dari pihak pengembang PT Mandalika pada jam 13.00 WIB ke kantor dewan.
“Kami akan memanggil semua pihak termasuk seluruh, Dinas terkait dan juga pengembangnya, kita juga akan menggali keterangan-keterangan dari mereka,,” ucap Wahyu.
Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi dari fraksi Demokrat, menyarankan kepada pengembang agar lebih hati-hati lagi dalam membangun kontruksi bangunan jangan asal-asalan Bahkan Wahyu juga secara tegas, pihaknya akan duduk bersama dengan Dinas terkait dan Pengembang, juga pihaknya akan mengkaji terkait masalah perijinannya tersebut.
“Kalau ternyata, perijinannya tidak terpenuhi, atau memang belum keluar, mau tidak mau ya terpaksa proyek pembangunan ini harus diberhentikan sementara, sampai perijinannya benar-benar sudah valid keluar,” tegas Wahyu pula. Dijelaskan kembali oleh Wahyu, dilihat dari kontur kelabilan tanahnya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi longsor susulan. “Ini dilihat dari kontur tanahnya yang labil, pasti akan terjadi kembali longsor susulan, maka dari itu warga komplek RT 4 ini, sebanyak 12 KK di evakuasi terlebih dahulu di Gedung Edge, sampai situasi terkendali kembali,” tandasnya. Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko dan Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi saat melaksanakan Sidak kelokasi longsor Bahkan Wahyu juga akan melihat dari kejadian beberapa rumah yang terdampak longsor, masalah ganti rugi perbaikannya, pihaknya akan melihat dari beberapa faktor, “Ganti rugi ini kita akan lihat dari beberapa faktor, kalau dari pemerintah kan ada yang mewajibkan, ketika ada musibah, ketika ada kejadian-kejadian, yang diluar dugaan seperti ini, bencana bantuan dari pemerintah pasti ada, cuma kan nanti akan disesuaikan dengan aturan, akan tetapi pasti kita akan gali bagaimana tanggung jawab dari pada si pengembang ini,” ucap Wahyu.
Memang diakui oleh Wahyu, dari warga yang 12 KK tersebut keinginannya ingin di relokasi karena sudah tidak nyaman tinggal disana. “Dari warga yang 12 KK tersebut inginnya direlokasi pindah semua total, karena mereka sudah tidak nyaman, was-was tinggal dilokasi tersebut, tuntutannya itu,” jelasnya. Namun tambah Wahyu pihaknya menampung tuntutan dari warga tersebut untuk disampaikan kepada pihak pengembang.
“Karena menurut mereka tebing tersebut mau dibenteng sekuat apapun, mereka tetap was-was tinggal disini, tapi nanti ya kami akan mendengar dari pihak pengembang, seperti apa, dan dari pemerintah Kota seperti apa,” terangnya.
Dijelaskan pula oleh Wahyu, bahwa proyek perumahan Mandalika pada tahun 2014 periode pertama pernah ditutup pengoperasiannya oleh dewan.
“Dulu pada tahun 2014, periode pertama oleh Komisi III pernah dihentikan, rekomendasi Komisi III, Waktu Pengembangnya masih pemilik yang lama, Pak Edi hafal Bu Aida juga tahu, itu sudah di tutup, karena memang terkait segala perijinan dan ada beberapa yang belum terpenuhi, sudah ditutup, tetapi kita tidak tahu, ternyata ijinnya keluar, ini diakuisisi oleh pengembang yang kedua,” tandasnya. Begitu pula yang ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi dari fraksi Demokrat, dilihat dari sekilas wajah terjadinya longsor tersebut, menjelaskan, bahwa pembangunan tersebut tidak layak, “Dilihat dari kontruksi seperti ini, sangat tidak layak, apa lagi yang dibangun menahan beban yang sangat tinggi, kemarin ada info alat berat yang menekan bobot disana, artinya si tanah itu tertekan dengan adanya beco, dan benteng penahannya gak kuat, dan terbukti akhirnya terjadi longsor,” papar Edi.
Sehingga menurut Edi, disarankan kepada pihak pengembang harus ekstra hati-hati, “Apalagi terkait yang diceritakan, bahwa ini ada nota bene zona kuning, zona hijau, mana yang benar, ini harus diberesin, jadi pengembang harus lebih tanggung jawab,” ucapnya.
Bahkan janji Edi, pihaknya akan terus bekomunikasi dengan pihak pengembang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Begitu pula menurut Plt Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi, Endang, bahwa pihaknya permasalahan pemberhentian sementara proyek perumahan Mandalika tersebut, menurut Endang pihaknya belum dapat memutuskan, Plt Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan, Endang “Kita harus duduk bersama besok dengan Dinas terkait dan Pengembang bersama anggota dewan, apa hasil keputusannya kita tunggu saja,” ucap Endang.
Dijelaskan pula oleh Endang, yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, bagaimana dengan kontruksi bangunan proyek tersebut.
“Semua besok kita akan bahas bersama pengembang, terkait kontruksi bangunan, layak atau tidaknya, termasuk juga masalah ijin, yang dipakai saat ini adalah ijin yang lama, semua akan dibahas besok di dewan,” tegas Endang. (rahmat)
JIB | Kabupaten Bekasi – Ketua Umum Komunitas Pemuda Desa Kabupaten Bekasi sekaligus CEO Media online Beksiindonesianews.co.id, Yusup laporkan pelaku pencemaran nama baik dirinya ke Polres Metro Bekasi.
Diketahui kasus tersebut lantaran fotonya dipasang menjadi foto profile whatsaap dan lebih parahnya lagi dalam chat itu pelaku meminta uang ke salah satu Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya.
“Tentu ini sangat merugikan saya secara pribadi, karena sudah menyalahgunakan foto dan nama saya untuk kepentingan pelaku,” ucapnya.
Oleh sebab itu, laki-laki yang disapa akrab Kong Mpe mendesak pihak Polres Metro Bekasi untuk segera menindaklanjuti laporannya agar tidak ada korban selanjutnya.
“Saya mendesak kepolisian agar segara menangkap pelaku pencemaran nama baik saya, sebab jika didiamkan akan banyak korban yang tertipu,” desaknya.
Dirinya berpesan kepada masyarakat dan rekan patner bahkan teman seprofesinya agar hati-hati jika mendapat pesan serupa dari nomer 0895-0581-2149.
“Jika mendapat pesan Whatsaap yang mengatasnama saya dengan alibi meminta uang diharap hati-hati,” tutupnya. (Sam)
JIB| Surabaya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (06/10/2024). Dalam kunjungannya kali ini, Menteri AHY akan menyelesaikan studi doktoralnya dengan mengikuti Ujian Doktor Terbuka pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
“Pak Menteri AHY akan melaksanakan ujian promosi doktor, beliau sudah lulus ujian tertutupnya, sekarang adalah promosi doktor. Memang tahapan di dalam program doktoral seperti itu, besok pagi akan menjalani prosesi terakhir dari seluruh tahapan doktoral beliau di Universitas Airlangga,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis saat ditemui di Ruang VIP Bandara Juanda, Minggu (06/10/2024).
Menteri AHY akan menyampaikan materi disertasinya yang berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045” di Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen MERR C Mulyorejo, Universitas Airlangga, Surabaya pada Senin (07/10/2024).
Judul tersebut ia angkat dalam rangka mempersiapkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan baik melalui kepemimpinan yang transformasional serta orkestrasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan kebutuhan masa depan bangsa Indonesia.
Lebih lanjut Kepala Biro Humas mengatakan, Ujian Doktor Terbuka Menteri AHY juga akan dihadiri sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Pak Menteri relasinya luar biasa jadi pasti akan datang dari kerabat, kolega baik keluarga maupun pimpinan institusi, dan kolega partai. Kemudian dari Kementerian ATR/BPN pasti juga seluruh jajaran pimpinan akan hadir dan sejumlah mantan menteri,” ucap Harison Mocodompis.
Selanjutnya pada Selasa (08/10/2024), Menteri AHY melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi secara serentak. Dengan dilakukannya deklarasi kali ini, menandakan bahwa 79 Kabupaten/Kota Lengkap telah dideklarasikan dari target awal 104 Kabupaten/Kota. Serangkaian kegiatan ini akan dilangsungkan di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur yang berlokasi di Kota Surabaya.
“Kota/Kabupaten Lengkap itu adalah keadaan di mana satu kantor BPN dinyatakan seluruh informasi spasial, pemetaan, maupun tekstualnua itu lengkap. Jadi itu bisa dianggap sebagai layanan BPN semakin valid, bisa cepat di-deliver ke masyarakat dan semuanya berbasis elektronik,” terang Harison Mocodompis.
Dalam kesemapatan yang sama, Menteri AHY juga akan meluncurkan Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik se-Jawa Timur serta menyerahkan 21 Sertipikat Tanah Elektronik. Sertipikat yang diserahkan berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikasi aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), sertipikasi tanah wakaf, serta Redistribusi Tanah yang dilaksanakan di Jawa Timur.
Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Menyambut kedatangan Menteri AHY, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dan Pengurus IKAWATI Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. (Wawan Gunawan )
JIB | Cimahi, – Fitriyani Angelina Silaban anggota DPRD Kota Cimahi saat lagi kunjungan kerja ke daerah Majalengka, langsung kembali ke Cimahi,untuk sidak dan memantau setelah mendengar didaerah terjadinya longsor Di Perumahan Bukit Cibogo Living Kec.Cimahi Selatan, memakan korban 3 orang, tertimpa bebatuan yang jatuh dari tebing proyek perumahan Mandalika yang sedang dibangun, terjadi sekira pukul 8.30 WIB, Senin (7/10/2024).
Kepada rekan-rekan saya juga di DPRD, untuk segera menindaklanjutinya permasalahan ini, dan Alhamdulillah respon mereka sangat baik, mereka akan segera menindaklanjutinya, dan rencananya akan dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak),tegas Fitri.
Kedepannya, tidak ada lagi tejadi bencana seperti ini,karena kalau dibiarkan, ini akan berdampak lagi, dan akan ada longsor susulan, berdasarkan laporan dari BPBD Kota Cimahi seperti itu, ungkap Fitri.Terkait masalah terbit perijinan proyek perumahan Mandalika tersebut,seharusnya dikaji ulang, saya juga bersama komisi I dan pimpinan DPRD, saya juga akan memanggil mitra kerja kita dari Dinas Penanaman Modal Perijinan dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), dimana DPMPTSP yang telah memberikan ijin, ini harus ditinjau kembali,tegas Fitri.
Karena lanjut Fitri, dari pihak Komisi I sudah pernah menyetop perijinan pembangunan Perumahan Mandalika ini,pernah diberhentikan dan distop oleh Komisi I pada tahun 2018 karena bermasalah,jelas Fitri. Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua RW 17 Agus Legi Purwanto,menurutnya, kasus masalah longsor sudah terjadi yang ketiga kalinya.“Kejadian longsor di daerah kami sudah tiga kali terjadi, yang pertama rumah yang sebelahnya, dihantam batu besar dapurnya, tapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan,barulah kejadian saat ini yang ketiga kalinya yang terparah, memakan korban luka-luka, tiga orang, dan dua orang sudah bisa kembali kerumah, dan yang satu orang masih dirawat di RS Cibabat,saya juga pernah dengar bahwa proyek ini bermasalah perijinannya, dan proyek tersebut tidak dilanjutkan, nah sekarang tiba-tiba dilanjutkan kembali, itu saya tidak tahu, sebab ijin tetangga juga tidak meminta ijin kepada kami,” terang Agus.
Saat sidak Fitri Angelina Silaban juga didamping Wilman Sugiansyah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penaraan Ruang (DPUPR)Kota Cimahi beserta Kepala Bidang Tata Ruang Fitriadi, menjelaskan, bahwa pihak DPUPR akan mengkaji ulang kembali perijinannya,bahwa pihak DPUPR akan mengkaji ulang kembali perijinannya.
“Kami akan mengkaji terlebih dahulu, karena kejadian ini benar-benar diluar dugaan, sehingga banyak warga yang terkena dampaknya, bencana dari pada kejadian hari ini,ungkap Wilman.
Masalah perijinanpun menurut Wilman tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kajian ulang kembali,pengkajian perijinannya yang saya ketahui perijinan ini sudah ada dari tahun 2018, dan memang yang harus dilihat dari metode kerjanya juga, dan ini yang akan kita coba telusuri, apa-apa saja yang akan menjadi bahan assessment kami,imbuh Wilman.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran perizinan mengenai sanksi terhadap para pengembang dari pihak terkait, harus dikaji dan di asesment kembali, bahwa masalah sanksi sudah ada aturannya baik dalam perundangan Tata Ruang, maupun dalam Bangunan Gedung,kalau ini harus kena sangsi, ya akan kita kenakan sangsi,” tegas Wilman.(RAHMAT)
JIB | Karawang – Pemerintah Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (Musrenbangdes) pada Senin (07/10/24), yang bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Desa Segaran dan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Batujaya, Ketua BPD beserta anggota, tokoh masyarakat, tokoh pemuda karang taruna, tokoh agama, Ibu – ibu PKK, perangkat desa dan berbagai elemen setempat.
Musrenbangdes ini bertujuan merumuskan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan fokus pada capaian pembangunan di berbagai sektor, yang dibiayai oleh anggaran dari pemerintah Daerah, Provinsi, maupun Pusat. Rencana ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pj. Kepala Desa Segaran, H. Samin Sarifudin, SE, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan forum penting untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan memastikan program pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Melalui Musrenbangdes ini, kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dirumuskan bisa membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di Desa Segaran, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat,” ujar H. Samin Sarifudin.
Musrenbangdes ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan penggunaan anggaran dari pemerintah, sehingga seluruh pihak dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan desa ke depannya. (Sul/Ey)
JIB|BANDUNG BARAT,- Relawan SAHATE BERSAHAJA (Sahabat Te Be Bersama Sahabat Jeje Asep) di Kabupaten Bandung Barat secara resmi mendeklarasikan dukungan penuh kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, nomor urut 2. Acara deklarasi berlangsung di Rumah Pemenangan BERJAMAAH, Jalan Raya Padalarang, Desa Kertamulya, Kec. Padalarang, pada Minggu, 6 Oktober 2024.
Wakil Ketua Relawan SAHATE BERSAHAJA KBB, Kiki Hidayat, yang akrab disapa Kang Lalep, menjelaskan bahwa relawan ini awalnya dibentuk untuk mendukung Kang Tebe. Namun, setelah Kang Tebe Ardi Januar memutuskan untuk mundur dari kontestasi Pilkada KBB, mereka secara resmi beralih mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat untuk periode 2024-2029 yang dikenal dengan sebutan Berjamaah (Bersama Jeje Asep Amanah) nomor urut 2.
Kiki menambahkan, Relawan SAHATE BERSAHAJA telah terbentuk di 16 Koordinator Kecamatan dan 165 Koordinator Desa di seluruh KBB. Menurutnya, alasan utama dukungan ini adalah keyakinan bahwa pasangan BERJAMAAH memahami kondisi saat ini dan mampu menjadi pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat Bandung Barat.
“Kami percaya bahwa Paslon BERJAMAAH nomor urut 2 memiliki pemahaman mendalam tentang kultur dan situasi Kabupaten Bandung Barat,” tuturnya.
Kiki juga menyatakan optimisme bahwa pasangan ini akan memenangkan Pilkada KBB 2024, serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa Jeje dan Asep Ismail merupakan sosok pemimpin yang amanah dan berkomitmen untuk menolak praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dengan dukungan dari Relawan SAHATE BERSAHAJA, kekuatan Paslon BERJAMAAH semakin meningkat dalam upaya meraih suara di Pilkada KBB 2024. Saat ini, jumlah komunitas relawan pendukung Jeje dan Asep telah mencapai 13 relawan yang telah mendeklarasikan diri di rumah pemenangan BERJAMAAH.
JIB -Jakarta, Menteri ATR/Kepala BPN dan Wamen ATR/Waka BPN Ikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya | Bagikan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni mengikuti rangkaian Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Selasa (01/10/2024). Upacara yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo ini berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta.
Rangkaian upacara dimulai dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, yang diikuti oleh laporan komandan upacara kepada Presiden Joko Widodo.
Sebagaimana dilansir dari akun resmi @jokowi, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan hanya warisan, tapi amanah yang harus terus dijaga.
Usai pelaksanaan upacara, Presiden Joko Widodo meninjau sumur Lubang Buaya sebelum meninggalkan lokasi. Turut mengikuti upacara, para Kepala Lembaga/Menteri Kabinet Indonesia Maju dan undangan lainnya.(Wawan Gunawan )
JIB | Karawang – Dukungan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Acep-Gina, terus mengalir. Tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Karawang menyatakan siap memenangkan pasangan ini dalam Pilkada 2024.
H. Kasim, seorang tokoh masyarakat dari Rengasdengklok Kabupaten Karawang, menyatakan dukungannya penuh terhadap Acep-Gina Paslon Bupati dan wakil Bupati dengan no urut 1. Menurutnya Acep – Gina adalah pasangan yang tepat untuk membawa perubahan di Karawang.
“Acep – Gina adalah Paslon yang memiliki visi yang jelas dan akan membawa kemajuan bagi daerah ini,” ungkap H. Kasim, yang juga dikenal dengan usahanya dalam mempopulerkan serabi hijau khas Rengasdengklok.
Senada dengan H. Kasim, Ko Yanto, yang juga merupakan tokoh masyarakat Rengasdengklok, turut menyuarakan dukungannya terhadap pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Acep – Gina, dengan no urut 1.
“Pilkada kali ini sangat penting. Kami ingin pemimpin yang bisa mendengar suara rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan bersama. Saya yakin Acep-Gina bisa menjadi pemimpin seperti itu,” ujarnya.
Selain itu, dukungan juga datang dari Apih Dayat, tokoh masyarakat dari Desa Sampalan. Ia menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen untuk membangun Karawang.
“Saya dan masyarakat Desa Sampalan mendukung penuh Acep – Gina. Kami akan bekerja keras memastikan mereka menang di Pilkada ini,” tegas Apih Dayat.
Dengan semakin banyaknya dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, Acep-Gina semakin optimis menghadapi Pilkada Karawang, yang akan digelar Nopember tahun 2024. (Red)
