JIB |® CIMAHI, – Pemerintah Kota Cimahi kembali menegaskan peran strategis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan beriringan dengan diterapkannya kebijakan pengurangan PBB pada Tahun 2026, sebagai upaya mendorong kepatuhan sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat.


Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mardi Santoso, menyampaikan bahwa penerimaan PBB memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung berbagai program pembangunan, baik infrastruktur maupun sektor pelayanan publik lainnya.


“Pendapatan dari PBB digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, gedung sekolah, hingga pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari APBD,” ujar Mardi, Senin (19/1/2026).


Untuk meningkatkan kualitas layanan serta transparansi pengelolaan pajak, Bappenda Kota Cimahi terus mendorong penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Saat ini, masyarakat dapat membayar PBB secara daring melalui berbagai kanal, seperti QRIS, platform e-commerce, Bank BJB, Kantor Pos, hingga gerai ritel modern.


“Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Bappenda. Cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP), maka tagihan PBB akan langsung muncul,” jelasnya.


Lebih lanjut, Mardi mengapresiasi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Cimahi yang dinilai semakin baik.


Hal tersebut tercermin dari capaian realisasi penerimaan PBB pada tahun 2025 yang mencapai 115 persen dari target yang telah ditetapkan.


“Pajak merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah patuh dan berkontribusi melalui pembayaran pajak,” pungkasnya.(Rahmat)

JIB |® CIMAHI,- Pemerintah Kota Cimahi kembali memperkuat layanan kesehatan masyarakat dengan menghadirkan satu Puskesmas baru yang berlokasi di Jalan Tirta Indah, RT 01/11, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tersebut telah rampung tepat waktu dan siap segera dioperasikan. Mulai awal pekan depan, seluruh peralatan medis akan dipindahkan ke gedung baru agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal.


“Alhamdulillah pembangunan selesai sesuai target dengan hasil yang sangat baik. Senin mendatang peralatan kesehatan mulai dipindahkan, sehingga pelayanan bisa dilakukan sepenuhnya di Puskesmas yang baru,” ujar Ngatiyana, Rabu (31/12/2025).


Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Puskesmas ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pendampingan Aparat Penegak Hukum, sehingga seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Puskesmas tersebut dirancang untuk melayani sekitar 62 ribu warga Kelurahan Cibeureum, serta terbuka bagi masyarakat dari wilayah lain.

Sebanyak 45 tenaga kesehatan disiapkan untuk mendukung operasional, termasuk enam dokter, tenaga perawat, serta fasilitas persalinan dengan dua ruang khusus bagi ibu melahirkan.


Selain itu, Pemkot Cimahi juga memastikan Puskesmas ini ramah bagi penyandang disabilitas.

Berbagai fasilitas pendukung telah disediakan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang setara dan nyaman.


“Kami sudah menyiapkan fasilitas ramah disabilitas, mulai dari kamar mandi aksesibel hingga sarana pendukung lainnya. Semuanya lengkap agar semua warga bisa terlayani dengan baik,” kata Ngatiyana.(Rahmat)

JIB | CIMAHI,- Kota Cimahi kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berhasil meraih enam penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Wira Dharma Jawa Barat 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Selasa (30/12/2025) malam.


Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ngatiyana menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh sumber daya manusia di Kota Cimahi, baik aparatur pemerintahan maupun partisipasi aktif masyarakat.


Menurutnya, keberhasilan Cimahi di berbagai bidang, mulai dari lingkungan hidup, inovasi hingga keterbukaan informasi publik, menjadi bukti bahwa sinergi dan komitmen bersama mampu melahirkan prestasi yang membanggakan.


“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi agar Kota Cimahi terus maju dan berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan Cimahi semakin berkembang dan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi,” ujar Ngatiyana.


Pada kategori Karya Dharma Mahawana, Kelompok Masyarakat GEMI 0418 berhasil meraih Juara 2 kategori Aktivis/Komunitas/Tokoh Adat melalui program Ekonomi Sirkular di Masyarakat Cipageran sebagai upaya penyelamatan lingkungan. Sementara itu, Syandi Syaidina dinobatkan sebagai Juara 3 kategori Generasi Muda Pelopor Lingkungan lewat inovasi Biokonversi Sampah Menjadi Telur.


Di bidang keterbukaan informasi publik, Pemkot Cimahi juga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.


Dengan capaian tersebut, Pemkot Cimahi berhak menyandang label Badan Publik Zona Informatif sepanjang tahun 2026.
Prestasi di sektor inovasi pun tak kalah membanggakan.


Pemkot Cimahi meraih peringkat kedua kategori Top 6 KIJB 2025, serta menyabet predikat Best of The Best Innovation 2025 untuk kategori Piala Bergilir Gubernur Jawa Barat.


Selain itu, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, sukses meraih Juara 2 Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Provinsi Jawa Barat dan berhak menerima dana pembangunan sebesar Rp7 miliar.


Dengan torehan prestasi tersebut, Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.


Capaian ini diharapkan menjadi semangat bersama bagi seluruh perangkat daerah dan warga Kota Cimahi untuk terus berkolaborasi demi pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(RAHMAT)

JIB |. CIMAHI,- Pemerintah Kota Cimahi menerima kunjungan delegasi Pemerintah Vietnam dalam rangka program South–South Learning Exchange yang difasilitasi UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kunjungan ini bertujuan mempelajari praktik baik Indonesia dalam penyediaan layanan air minum, sanitasi, dan higiene (WASH), khususnya penerapan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di kawasan perkotaan padat.



Rangkaian kegiatan berlangsung pada 12–15 Januari 2026. Salah satu agenda utama adalah kunjungan lapangan ke lokasi program SANIMAS di RW 14, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, Selasa (13/1). Delegasi Vietnam dipimpin oleh Deputy Director General of the Department of Hydraulic Works Management and Construction, Ministry of Agriculture and Environment Vietnam, Mr. Luong Van Anh.



Kota Cimahi dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena dinilai berhasil mengembangkan sistem sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah keterbatasan wilayah serta tingginya kepadatan penduduk. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan dan pemeliharaan sarana sanitasi.



Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa sanitasi merupakan elemen strategis dalam pembangunan perkotaan. Menurutnya, sanitasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta ketahanan kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim.



“Sanitasi adalah investasi jangka panjang bagi kota. Pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci agar layanan ini dapat berkelanjutan, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan,” ujar Ngatiyana.



Pemerintah Kota Cimahi berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama internasional serta mendorong pertukaran pengetahuan antarnegara dalam upaya mewujudkan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan dan inklusif.(RAHMAT)

JIB |KABUPATEN BEKASI,- Hari ini seluruh Desa di kabupaten Bekasi serentak mengadakan Musrenbang untuk aspirasi masyarakat di tampung oleh ke Desa desa agar bisa terealisasi kedepannya salah satunya Pemerintah Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2027 dengan tema “Infrastruktur Berkeadilan untuk Konektivitas Pelayanan Berkualitas dan Ekonomi Berkelanjutan”. Acara tersebut di laksanakan di Aula Desa Pasirgombong. Kamis (15/01/2026).

Dalam pidatonya kepala Desa Pasirgombong, Maslam, menjelaskan bahwa hingga kini masih banyak usulan pembangunan dari Musrenbangdes yang belum terealisasi. Seperti jalan yang rusak, sarana olahraga dan yang lainnya, dan mudah-mudahan di tahun ini bisa terlaksana.

“Semoga di Musrenbang desa ini untuk aspirasi pembangunan dan lainnya akan Kita teruskan di Kecamatan dan Kabupaten agar apa yang kita ajukan aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat Pasirgombong” ucapnya.




Masih kata maslam yang biasa di panggil tongseng  menjelaskan, sejumlah usulan pembangunan tidak dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan semua itu tercover oleh APBDes karena biasanya yg cukup lumayan untuk pembangunan yang ada di desa Pasirgombong.

“Saya berharap usulan prioritas yang hampir setiap tahun disampaikan antara lain normalisasi kali dan perbaikan drainase. Pasalnya, wilayah depan Kantor Desa Pasirgombong kerap dilanda banjir akibat saluran yang sempit dan dangkal. Selain itu, perbaikan jalan desa yang rusak, khususnya di Kampung Sempu, juga menjadi kebutuhan mendesak oleh sebab itu kami berharap di tahun ini bisa terealisasi dengan baik’ jelas, maslam kepada awak media.

H Sanen masyarakat Desa Pasirgombong Dusun 2, mengatakan saya berharap di acara Musrenbang desa tadi harapan saya cuma satu agar di wilayah Desa Pasirgombong ada  ada SMA Negeri (Sekolah Menengah Atas), yang bisa berdiri di Pasirgombong.

“Agar anak-anak itu mudah untuk bersekolah karena wilayah sudah padat dan insyaallah tidak akan terlambat dan akses sekolah pun  buat anak-anak dekat untuk menghindari terjadinya tawuran” ucapnya.

Tempat yang sama Dewan Boby Agus Ramdan dari Komisi IV menambahkan dalam rapat Musrenbang yang di adakan di Desa Pasirgombong ini kami dari Komisi IV akan mendorong untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Desa Pasirgombong agar bisa terealisasi dan itu kami akan kroscek di Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat.

“Selain itu tenaga kerja kita harus tahu regulasi agar masyarakat sekitar kawasan bisa bekerja dan itu ngga mungkin presentasi jumlah tenaga kerja tapi menggunakan sistem seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal salahsatunya Desa Pasirgombong” jelasnya.

Beda dengan Saiful Islam bahwa hasil Musrenbang Desa ini kami akan mengawal aspirasi masyarakat terkait infrastruktur yang ada di wilayah Pasirgombong agar hasil bisa merata dan bisa di rasakan oleh masyarakat Desa Pasirgombong.

“Harapan kami kepada pemerintahan Kabupaten Bekasi apa-apa yang di aspirasikan oleh pemerintah Desa Pasirgombong bisa terealisasi dengan baik dan sesuai harapan masyarakat”tutupnya. (Red).