CIMAHI-JIB, Pemerintah Kota Cimahi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kembali mengadakan kegiatan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (4/12) di Aula Kecamatan Cimahi Selatan ini diikuti oleh 60 relawan pemadam kebakaran, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa dari seluruh wilayah Kota Cimahi.

Para peserta menerima pembinaan dan materi teknis terkait pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas relawan sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor layanan kebakaran.

Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Sugeng Budiono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah bersedia menjadi bagian dari Redkar. Menurutnya, relawan pemadam kebakaran memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penanganan awal kebakaran di lingkungan permukiman.

“Menjadi Redkar bukan hanya soal keberanian, tetapi juga bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Relawan adalah garis pertahanan pertama bagi lingkungan dan tetangga dari ancaman kebakaran maupun bencana lainnya,” ujarnya.

Sugeng menambahkan bahwa tugas pemadam kebakaran adalah pekerjaan mulia sekaligus penuh risiko, karena para petugas sering kali mempertaruhkan keselamatan diri demi menolong orang lain. Dengan hadirnya Redkar, beban pelayanan darurat dapat ditangani secara lebih cepat, efektif, dan menjangkau lebih banyak wilayah.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat terkait potensi kebakaran serta langkah-langkah pencegahannya. “Pencegahan adalah kunci. Peran relawan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga menyebarkan kesadaran mengenai bahaya kebakaran kepada warga,” jelasnya.

Kegiatan pembinaan ditutup dengan pelatihan teknis dan simulasi lapangan, yang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta.(Rahmat)

JIB | CIMAHI, –Pemerintah Kota Cimahi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menutup rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat” di Alam Wisata Cimahi, Selasa (9/12/2025). Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Kepala Kejari Cimahi Nurintan M.N.O. Sirait, akademisi, pemuda, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan jajaran perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira menegaskan bahwa korupsi merupakan hambatan utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa Hakordia harus menjadi momen refleksi untuk memperkuat integritas di seluruh lini pemerintahan.

“Ini adalah momen refleksi bagi semua pihak bahwa perilaku koruptif mengganggu terciptanya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Adhitia menambahkan, Pemkot Cimahi terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Nurintan M.N.O. Sirait, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi menyangkut langsung kualitas hidup masyarakat. Ia menyoroti enam sektor prioritas yang berhubungan dengan hajat orang banyak, seperti pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam kesempatan tersebut, Kejari Cimahi juga memaparkan capaian penanganan perkara korupsi sepanjang 2025, termasuk penggeledahan besar pada 8 Desember 2025 yang terkait dugaan penyimpangan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah di Stikes Budi Luhur. Dari penggeledahan tersebut, tiga kontainer dokumen berhasil diamankan.

“Kasusnya terkait dugaan pemotongan dana KIP Kuliah sebesar 20% dari hak mahasiswa,” ujar Nurintan. Ia menegaskan penyidikan masih berlangsung, termasuk perhitungan kerugian negara.

Sepanjang 2025 Kejari Cimahi menangani 5 perkara penyelidikan, 2 penyidikan, 3 penuntutan, dan 4 eksekusi, serta menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 90.113.167.

Selain penindakan, rangkaian Hakordia 2025 juga diisi dengan lomba pidato antikorupsi tingkat SMP, podcast edukatif, kampanye publik melalui senam bersama ASN dan masyarakat, seminar, serta FGD lintas pemangku kepentingan.

Dengan berakhirnya seluruh kegiatan, Pemkot dan Kejari Cimahi menegaskan komitmen untuk memperkuat pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.
(Rahmat)

JIB | CIMAHI,- Pemerintah Kota Cimahi kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih predikat “Kota Sangat Inovatif” pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan BSKDN, David Yama, kepada Wali Kota Cimahi Ngatiyana di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Cimahi menembus peringkat 12 nasional, naik dari posisi 18 pada tahun sebelumnya, berkat sejumlah inovasi yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

IGA merupakan penghargaan tahunan Kemendagri bagi pemerintah daerah yang berhasil menghadirkan inovasi dalam layanan publik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan. Tahun 2025 menjadi penyelenggaraan dengan jumlah inovasi terbanyak, yaitu 36.742 inovasi, yang diseleksi melalui lima tahapan ketat, mulai dari verifikasi akademik, pemaparan kepala daerah, hingga peninjauan lapangan.

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan bahwa meski inovasi meningkat signifikan, distribusinya masih belum merata karena 75 persen berasal dari Jawa dan Sumatera. Ia menegaskan bahwa IGA menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi sekaligus dasar pemberian insentif fiskal bagi daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menambahkan bahwa inovasi adalah kunci untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, dan mendorong pemerataan pembangunan.

Sementara itu, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengapresiasi seluruh ASN yang telah berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah Kota Cimahi kembali meraih predikat Sangat Inovatif dan naik ke peringkat 12 nasional. Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh ASN,” ujarnya.

Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelayanan publik yang adaptif, cepat, dan inovatif.(Rahmat)

JIB I KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini dikirimkan sebagai tindak lanjut surat imbauan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Nomor 300.2.1/SE-124/BPBD/2025.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengatakan total bantuan yang berhasil dihimpun dari berbagai pihak jika dihitung berdasarkan tonase mencapai 71,9 ton. Nilai bantuan tersebut setara dengan Rp1.657.259.500.

“Bantuan yang dikirimkan kepada warga terdampak meliputi berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, sarden, biskuit, makanan siap saji, mie instan, makanan ringan, air mineral, serta perlengkapan lainnya seperti selimut, matras, obat-obatan, alat kesehatan dan perlengkapan kebersihan,” kata Muchlis.

Pengiriman tahap pertama dilepas secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, dari Kantor BPBD Kabupaten Bekasi. Bantuan tersebut selanjutnya diberangkatkan menuju Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (5/12/2025).

Muchlis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan bantuan tersebut. Ia menyebut dukungan datang dari perangkat daerah Pemkab Bekasi, pelaku dunia usaha, hingga masyarakat yang menyalurkan bantuan melalui Posko BPBD Kabupaten Bekasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepedulian dan bantuan yang telah disalurkan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” kata Muchlis, Rabu (10/12).

Dengan telah terkumpulnya bantuan tersebut, BPBD Kabupaten Bekasi resmi menutup donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terhitung mulai 10 Desember 2025. Bantuan akan didistribusikan sepenuhnya melalui BNPB kepada wilayah yang membutuhkan. (RED)

JIB | KABUPATEN BEKASI, — Pemerintahan pusat lagi gencar-gencarnya memperbaiki system perijinan Perizinan dan pengawasan daerah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiato, yang seharusnya menjadi zona terbuka, tapi justru seringkali tertutup. Digitalisasi semestinya memudahkan pelayanan publik, bukan malah menciptakan celah korupsi di dalam perijinan itu sendiri karena pentingnya pengawasan sehingga regulasi antarinstansi guna menutup celah gratifikasi, suap, dan pungli. Di Pemerintah daerah untuk memperbaiki layanan perizinan.

Perizinan Daerah Masih Rawan Korupsi, Calo atau Makelar Harus ASN diminta untuk mengubah pola pikir serta mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang inovatif dan disiplin. Integrasi pelayanan publik juga harus dijaga dari praktik-praktik yang menyimpang.dan tidak boleh ada ASN yang menjadi makelar perizinan, sehingga tidak bekerja maksimal, hingga ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu pemerintahan kabupaten Bekasi terus berupaya agar pejabat atau ASN yang berada di pemerintahan kabupaten Bekasi bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dugaan ASN yang Nyambi menjadi Makelar Perijinan membuat Ketua DPC GBR (Garda Bangsa Repormasi) Kabupaten Bekasi Iday Sumirat Geram dan angkat bicara tentang perijinan pengembangan PT Sayap Anugerah Mulia (Pengembang Perumahan Citra Garden Cibitung / Ciputra Grup), diduga di ambil alih oleh kabid ASS untuk proses perijinan yang lainnya dan  juga ada  MoU kepengurusan Perijinan sampai selesai dengan pihak konsultan yang di tunjuk langsung olehnya.

Iday Sumirat ketua GBR kepada awak media mengatakan hari ini sedang ramai-ramai terkait demo di perumahan aster cibitung, terkait pengembangan PT Sayap Anugerah Mulia (Pengembang Perumahan Citra Garden Cibitung / Ciputra Grup) sedang berjalan, tetapi belum lama ini di tutup langsung oleh pihak Satpol PP Kabupaten Bekasi kaena belum mengantongi perijinan.

“Hal ini kami akan melakungan koodinasi kepada pihak Dinas CKTR kabupaten Bekasi Khususnya Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Ary Sakti Saktiawansyah sejauh mana perijinan yang di jalankan oleh mereka” Jelasnya.

Terkait perijinan pengembangan PT Sayap Anugerah Mulia (Pengembang Perumahan Citra Garden Cibitung / Ciputra Grup), Kata Iday Sumirat. saya menduga di ambil alih oleh kabid ASS untuk proses perijinan yang lainnya dan saya menduga juga ada  MoU pengerusan Perijinan sampai selesai dengan pihak konsultan yang di tunjuk langsung olehnya agar bisa mulus perijinanya bukan hanya itu kabid ASS punya kantor juga di kawasan Delta untuk pengurusan perijinan kalau ngga salah.

“Dengan demikian kami berharap kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang agar mengevaluasi kinerja Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Ary Sakti Saktiawansyah, karena bisa merusak tatanan pemerintahan yang sudah ada” jelasnya.

Lanjut iday Sumirat. Bahwa ASN itu bisa bekerja profesional, menjaga integritas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan pelayanan publik yang lebih baik. Bukan menjadi makelar perijinan yang di balut dengan konsultan yang di pilih olehnya.

Tempat terpisah Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Ary Sakti Saktiawansyah pada Dinas CKTR Kabupaten Bekasi saat di hubungi melalui WhatsUpp tidak menjawab dan di WAjugatidak di balas, sehingga berita ini naik. (Red).

Bersambung

JIB | CIMAHI,– Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menggelar kegiatan Senam Bersama di Lapang Pemerintah Kota Cimahi, Jumat (5/12/2025), sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025. Kegiatan dimulai pukul 07.00 WIB dan diikuti jajaran Kejari Cimahi, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, perangkat daerah, serta masyarakat sekitar.

Kebersamaan lintas unsur ini menjadi simbol bahwa gerakan antikorupsi membutuhkan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Usai senam, Kejari Cimahi juga membagikan souvenir bertema HAKORDIA 2025 kepada peserta sebagai bentuk edukasi publik mengenai pentingnya transparansi dan integritas.

Rangkaian HAKORDIA 2025 di Cimahi diawali lomba pidato tingkat SMP se-Kota Cimahi untuk menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, dan akan ditutup dengan Focus Group Discussion (FGD) hasil kolaborasi Kejari Cimahi dan Inspektorat Kota Cimahi.

Kepala Kejari Cimahi, Nurintan M.N.O Sirait, S.H., M.H., menegaskan komitmen lembaga dalam memperkuat budaya integritas. “HAKORDIA adalah pengingat bahwa integritas harus menjadi budaya kerja di seluruh lini pemerintahan. Kami berkomitmen hadir sebagai institusi yang mendorong pencegahan dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
(Penulis Berita:Rahmat)