Rumah Singgah Diresmikan, Kota Cimahi Perkuat Sistem Perlindungan Sosial Terintegrasi

20 January 2026

JIB |® CIMAHI,- Pemerintah Kota Cimahi memperkuat sistem layanan perlindungan sosial melalui peresmian Rumah Singgah yang dikelola Dinas Sosial Kota Cimahi. Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mulai dari lansia terlantar, penyandang disabilitas, warga dalam kondisi krisis sosial, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Rumah singgah tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Jumat (27/12). Kehadirannya menjadi bagian dari upaya penataan layanan sosial agar penanganan warga rentan tidak lagi bersifat insidental, tetapi terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa rumah singgah berfungsi sebagai titik transit layanan sosial. Warga yang terjaring akan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar serta asesmen awal sebelum dirujuk ke layanan lanjutan, seperti fasilitas kesehatan, rehabilitasi sosial, atau pemulangan ke keluarga.
“Rumah singgah ini bukan tempat tinggal permanen, melainkan ruang aman sementara untuk memastikan penanganan yang cepat, tepat, dan manusiawi,” ujar Totong.

Secara fisik, bangunan rumah singgah berdiri di atas lahan seluas 411,25 meter persegi dengan luas bangunan 221,94 meter persegi dan terdiri dari dua lantai. Fasilitas ini memiliki kapasitas lima orang, termasuk satu ruang khusus untuk ODGJ. Masa tinggal klien dibatasi maksimal lima hingga tujuh hari, disesuaikan dengan hasil asesmen petugas sosial.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pembangunan rumah singgah merupakan wujud kehadiran negara dalam merespons kondisi darurat sosial yang dialami masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan yang dibarengi dengan tata kelola layanan yang jelas dan terukur.

“Rumah singgah ini menjadi ruang aman sementara, agar penanganan warga yang mengalami krisis sosial bisa dilakukan secara terarah dan tidak berhenti pada evakuasi semata,” kata Ngatiyana.

Ia menambahkan, keberadaan rumah singgah juga memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari fasilitas kesehatan, aparat kewilayahan, hingga instansi terkait lainnya. Dengan sistem ini, penanganan warga rentan diharapkan berlanjut hingga solusi jangka menengah yang lebih berkelanjutan.(Rahmat)

UPD RSUD Cibabat Perkuat Ketahanan Layanan Darah di Kota Cimahi

Asep Saepullah

20 January 2026

JIB |® CIMAHI,- Ketersediaan darah yang cepat, aman, dan berkualitas menjadi faktor krusial dalam pelayanan kesehatan, khususnya untuk penanganan kasus gawat darurat dan tindakan medis berisiko tinggi.

Kehadiran Unit Pengelola Darah (UPD) RSUD Cibabat kini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan layanan kesehatan di Kota Cimahi dan wilayah sekitarnya.
UPD RSUD Cibabat resmi beroperasi di gedung baru yang diresmikan pada Rabu (31/12).

Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengolahan darah, baik dari segi jumlah produksi, mutu produk, hingga kecepatan distribusi kepada pasien yang membutuhkan.

Sebelumnya, keterbatasan stok darah kerap menjadi kendala dalam pelayanan medis. Tidak jarang rumah sakit harus menunggu pasokan dari luar daerah, sehingga berpotensi memperlambat penanganan pasien.

Dengan beroperasinya UPD RSUD Cibabat, pengolahan darah kini dapat dilakukan secara mandiri, lebih responsif, dan terintegrasi.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa keberadaan UPD merupakan jawaban atas kebutuhan nyata di sektor kesehatan.

Menurutnya, layanan darah bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup pasien.

“Darah adalah kebutuhan mendesak. Dengan adanya UPD ini, waktu tunggu dapat dipangkas dan risiko terhadap pasien bisa ditekan,” ujar Ngatiyana usai peresmian.

Saat ini, UPD RSUD Cibabat tidak hanya melayani kebutuhan internal rumah sakit, tetapi juga menopang pasokan darah bagi lebih dari 15 rumah sakit mitra.

Gedung baru seluas sekitar 600 meter persegi tersebut menjadi bagian dari peningkatan status UPD dari kelas pratama menuju madya, sehingga jenis produk darah yang dihasilkan semakin beragam dan sesuai standar pelayanan.

Selain penguatan fasilitas, Pemerintah Kota Cimahi juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah. Potensi pendonor dinilai cukup besar dan perlu dikelola secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan TNI dan Polri.

Dengan sistem pengolahan darah yang lebih modern dan terstandarisasi, UPD RSUD Cibabat diharapkan mampu menjadi pusat layanan darah yang andal, mempercepat penanganan pasien, serta mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Cimahi dan sekitarnya.( *Rahmat* )

PBB Jadi Tulang Punggung Pembangunan, Pemkot Cimahi Dorong Pembayaran Digital

Asep Saepullah

20 January 2026

JIB |® CIMAHI, – Pemerintah Kota Cimahi kembali menegaskan peran strategis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan beriringan dengan diterapkannya kebijakan pengurangan PBB pada Tahun 2026, sebagai upaya mendorong kepatuhan sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mardi Santoso, menyampaikan bahwa penerimaan PBB memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung berbagai program pembangunan, baik infrastruktur maupun sektor pelayanan publik lainnya.

“Pendapatan dari PBB digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, gedung sekolah, hingga pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari APBD,” ujar Mardi, Senin (19/1/2026).

Untuk meningkatkan kualitas layanan serta transparansi pengelolaan pajak, Bappenda Kota Cimahi terus mendorong penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Saat ini, masyarakat dapat membayar PBB secara daring melalui berbagai kanal, seperti QRIS, platform e-commerce, Bank BJB, Kantor Pos, hingga gerai ritel modern.

“Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Bappenda. Cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP), maka tagihan PBB akan langsung muncul,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mardi mengapresiasi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Cimahi yang dinilai semakin baik.

Hal tersebut tercermin dari capaian realisasi penerimaan PBB pada tahun 2025 yang mencapai 115 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Pajak merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah patuh dan berkontribusi melalui pembayaran pajak,” pungkasnya.(Rahmat)

Pemkot Cimahi Tambah Puskesmas, Layanan Kesehatan Kian Merata

Asep Saepullah

20 January 2026

JIB |® CIMAHI,- Pemerintah Kota Cimahi kembali memperkuat layanan kesehatan masyarakat dengan menghadirkan satu Puskesmas baru yang berlokasi di Jalan Tirta Indah, RT 01/11, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tersebut telah rampung tepat waktu dan siap segera dioperasikan. Mulai awal pekan depan, seluruh peralatan medis akan dipindahkan ke gedung baru agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal.

“Alhamdulillah pembangunan selesai sesuai target dengan hasil yang sangat baik. Senin mendatang peralatan kesehatan mulai dipindahkan, sehingga pelayanan bisa dilakukan sepenuhnya di Puskesmas yang baru,” ujar Ngatiyana, Rabu (31/12/2025).

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Puskesmas ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pendampingan Aparat Penegak Hukum, sehingga seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Puskesmas tersebut dirancang untuk melayani sekitar 62 ribu warga Kelurahan Cibeureum, serta terbuka bagi masyarakat dari wilayah lain.

Sebanyak 45 tenaga kesehatan disiapkan untuk mendukung operasional, termasuk enam dokter, tenaga perawat, serta fasilitas persalinan dengan dua ruang khusus bagi ibu melahirkan.

Selain itu, Pemkot Cimahi juga memastikan Puskesmas ini ramah bagi penyandang disabilitas.

Berbagai fasilitas pendukung telah disediakan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang setara dan nyaman.

“Kami sudah menyiapkan fasilitas ramah disabilitas, mulai dari kamar mandi aksesibel hingga sarana pendukung lainnya. Semuanya lengkap agar semua warga bisa terlayani dengan baik,” kata Ngatiyana.(Rahmat)

Pemkot Cimahi Borong Enam Penghargaan di Anugerah Wira Dharma Jawa Barat 2025

Asep Saepullah

20 January 2026

JIB | CIMAHI,- Kota Cimahi kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berhasil meraih enam penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Wira Dharma Jawa Barat 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Selasa (30/12/2025) malam.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ngatiyana menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh sumber daya manusia di Kota Cimahi, baik aparatur pemerintahan maupun partisipasi aktif masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Cimahi di berbagai bidang, mulai dari lingkungan hidup, inovasi hingga keterbukaan informasi publik, menjadi bukti bahwa sinergi dan komitmen bersama mampu melahirkan prestasi yang membanggakan.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi agar Kota Cimahi terus maju dan berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan Cimahi semakin berkembang dan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi,” ujar Ngatiyana.

Pada kategori Karya Dharma Mahawana, Kelompok Masyarakat GEMI 0418 berhasil meraih Juara 2 kategori Aktivis/Komunitas/Tokoh Adat melalui program Ekonomi Sirkular di Masyarakat Cipageran sebagai upaya penyelamatan lingkungan. Sementara itu, Syandi Syaidina dinobatkan sebagai Juara 3 kategori Generasi Muda Pelopor Lingkungan lewat inovasi Biokonversi Sampah Menjadi Telur.

Di bidang keterbukaan informasi publik, Pemkot Cimahi juga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Dengan capaian tersebut, Pemkot Cimahi berhak menyandang label Badan Publik Zona Informatif sepanjang tahun 2026.
Prestasi di sektor inovasi pun tak kalah membanggakan.

Pemkot Cimahi meraih peringkat kedua kategori Top 6 KIJB 2025, serta menyabet predikat Best of The Best Innovation 2025 untuk kategori Piala Bergilir Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, sukses meraih Juara 2 Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Provinsi Jawa Barat dan berhak menerima dana pembangunan sebesar Rp7 miliar.

Dengan torehan prestasi tersebut, Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Capaian ini diharapkan menjadi semangat bersama bagi seluruh perangkat daerah dan warga Kota Cimahi untuk terus berkolaborasi demi pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(RAHMAT)

Bundaran Pemkot Cimahi Diresmikan, Tonggak Baru Penataan Kota dan Pengurai Kemacetan

Asep Saepullah

19 January 2026

JIB |. CIMAHI, – Pemerintah Kota Cimahi resmi meresmikan Bundaran Pemkot Cimahi bersama sejumlah proyek infrastruktur strategis lainnya pada Rabu (31/12/).

Peresmian yang digelar di Plaza Gedung A Pemkot Cimahi ini menjadi penutup akhir tahun 2025 dengan capaian pembangunan yang berfokus pada konektivitas, penataan kawasan perkotaan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peresmian dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana, didampingi Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah.

Infrastruktur yang diresmikan merupakan hasil kolaborasi lintas sektor sepanjang tahun 2025, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur perkotaan.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengungkapkan, dalam satu hari Pemkot Cimahi meresmikan lima proyek strategis, di antaranya UPDRS Cibabat, Puskesmas Cibeureum, revitalisasi SMP Negeri 9 Cimahi, rumah singgah di Kelurahan Cipageran, serta Bundaran Jati yang diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas.

“Bundaran Jati menjadi solusi penting dalam memperbaiki arus kendaraan di kawasan strategis Pemkot Cimahi. Ke depan, Jalan Jati Serut juga akan diubah namanya menjadi Jalan Sudarna setelah seluruh proses rampung,” ujar Ngatiyana.

Selain itu, Ngatiyana menyoroti perubahan signifikan pada wajah kantor Pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang representatif dan nyaman.

Memasuki tahun 2026, Pemkot Cimahi telah menyiapkan agenda pembangunan lanjutan, seperti peresmian Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Sukimun, pembangunan Underpass Gatot Subroto, serta penanganan banjir melalui perbaikan dan pendalaman drainase di titik rawan genangan.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Cimahi Wilman Sugiansyah menjelaskan bahwa pembangunan bundaran merupakan bagian dari prioritas peningkatan konektivitas jalan dan pengembangan ruang publik.

“Pembangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi penerjemahan visi dan misi kepala daerah untuk meningkatkan daya saing kota dan kesejahteraan warga,” katanya.
(Rahmat)

Cimahi Jadi Rujukan Vietnam Pelajari Sanitasi Berbasis Masyarakat

Asep Saepullah

19 January 2026

JIB |. CIMAHI,- Pemerintah Kota Cimahi menerima kunjungan delegasi Pemerintah Vietnam dalam rangka program South–South Learning Exchange yang difasilitasi UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kunjungan ini bertujuan mempelajari praktik baik Indonesia dalam penyediaan layanan air minum, sanitasi, dan higiene (WASH), khususnya penerapan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di kawasan perkotaan padat.

Rangkaian kegiatan berlangsung pada 12–15 Januari 2026. Salah satu agenda utama adalah kunjungan lapangan ke lokasi program SANIMAS di RW 14, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, Selasa (13/1). Delegasi Vietnam dipimpin oleh Deputy Director General of the Department of Hydraulic Works Management and Construction, Ministry of Agriculture and Environment Vietnam, Mr. Luong Van Anh.

Kota Cimahi dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena dinilai berhasil mengembangkan sistem sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah keterbatasan wilayah serta tingginya kepadatan penduduk. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan dan pemeliharaan sarana sanitasi.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa sanitasi merupakan elemen strategis dalam pembangunan perkotaan. Menurutnya, sanitasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta ketahanan kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Sanitasi adalah investasi jangka panjang bagi kota. Pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci agar layanan ini dapat berkelanjutan, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan,” ujar Ngatiyana.

Pemerintah Kota Cimahi berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama internasional serta mendorong pertukaran pengetahuan antarnegara dalam upaya mewujudkan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan dan inklusif.(RAHMAT)

Tanggul BBWSC Longsor Akibat Curah Hujan Tinggi, Pemdes dan Warga Segaran Lakukan Gotong Royong Darurat

Asep Saepullah

19 January 2026

JIB | Karawang – Curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan luapan air sungai meningkat dan menyebabkan sebagian tanggul milik Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) longsor.

Peristiwa tersebut terjadi pada minggu malam hari (18/1/2026), dengan panjang longsoran diperkirakan mencapai 15 meter, berlokasi di Dusun Segaran RT 07/02, Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Desa Segaran bersama masyarakat setempat bergerak cepat melakukan gotong royong sebagai langkah antisipasi guna mencegah longsor semakin meluas dan menghindari potensi banjir ke permukiman warga.

Kaur Trantib Desa Segaran, Nurjana, menyampaikan bahwa longsornya tanggul diduga kuat disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengakibatkan debit air sungai meluap secara signifikan.

“Longsor terjadi pada malam hari akibat curah hujan yang tinggi sehingga air sungai meluap dengan volume yang sangat besar. Untuk sementara kami bersama warga melakukan gotong royong sebagai penanganan darurat,” ujarnya kepada awak media, Senin (19/1/2026).

Ia menambahkan, penanganan sementara dilakukan dengan peralatan seadanya sambil menunggu tindakan lanjutan dari instansi yang berwenang.

“Kami berharap BBWSC segera turun ke lokasi untuk melakukan penanganan permanen, karena kondisi ini cukup rawan dan mengancam keselamatan warga di sekitar bantaran sungai,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang warga, Dusun Segaran RT 07/02 Desa Segaran, Darman, mengungkapkan kekhawatirannya apabila hujan deras kembali terjadi.

“Kami takut kalau hujan besar lagi, tanggul bisa semakin longsor dan air masuk ke rumah. Makanya warga bersama pemerintah desa langsung bergotong royong supaya ada pengaman sementara,” tuturnya.

Hingga saat ini, pemerintah desa terus melakukan pemantauan di lokasi longsor dan mengimbau warga agar tetap waspada, terutama saat curah hujan tinggi.

Warga berharap adanya perhatian serius dari BBWSC dan pemerintah daerah agar perbaikan tanggul dapat segera direalisasikan secara permanen. (Ey)

Menu Program MBG di SMPN 2 Pakisjaya Disorot Tajam, Orang Tua Siswa Curigai Pengurangan Anggaran dan Kualitas

Asep Saepullah

19 January 2026

JIB | Karawang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pakisjaya, Kabupaten Karawang, kini menuai sorotan keras dari masyarakat. Program unggulan Pemerintah Pusat itu diduga tidak dijalankan sesuai dengan nominal anggaran per porsi yang telah ditetapkan, Senin (19/1/2026).

Kecurigaan mencuat setelah sejumlah orang tua siswa menilai menu makanan yang diterima anak-anak mereka sangat tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan negara. Bahkan, setelah dilakukan perhitungan sederhana berdasarkan harga bahan makanan di pasaran, menu MBG tersebut dinilai jauh di bawah standar kelayakan.

“Kalau dihitung secara logika harga pasar, menu itu jelas tidak nyambung dengan anggaran per porsi yang katanya sudah ditentukan pemerintah. Ini bukan soal selera, tapi soal angka. Ke mana sisa anggarannya?” ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebut namanya, dengan nada geram, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, menu MBG yang disajikan terkesan asal-asalan, minim lauk bergizi, dan nyaris tak mencerminkan konsep makan bergizi seimbang yang selama ini digaungkan sebagai program prioritas nasional.

“Ini program pakai uang rakyat. Kalau kualitasnya seperti ini, wajar kami menduga ada pemotongan anggaran di tingkat pelaksana. Jangan sampai program mulia justru berubah jadi ajang bancakan,” tegasnya.

Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan orang tua siswa. Mereka menilai ada indikasi kuat ketidaksesuaian antara anggaran di atas kertas dengan realisasi di lapangan. Dugaan pengurangan nilai maupun kualitas menu MBG pun tak terhindarkan.

Orang tua siswa lainnya bahkan mendesak agar inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.

“Kami tidak mau anak-anak kami jadi korban. Program ini harus dibuka seterang-terangnya. Audit itu wajib, supaya jelas siapa yang bermain dan siapa yang bertanggung jawab,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana Program MBG maupun pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian menu dengan nominal anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Jika dugaan ini dibiarkan tanpa penjelasan dan tindakan tegas, masyarakat menilai hal tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap program nasional, sekaligus membuka ruang terjadinya dugaan penyimpangan anggaran negara yang merugikan hak dasar anak dan masa depan generasi penerus bangsa..(Red)

Curah Hujan Tinggi, Rumah Warga Telukbuyung Terendam Luapan Sungai Citarum

Asep Saepullah

19 January 2026

JIB | Karawang – Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Karawang mengakibatkan luapan Sungai Citarum merendam sejumlah rumah warga di Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya. Salah satu wilayah terdampak berada di Dusun Tanjungjaya RT 006/003, Senin (19/1/2026).

Yanah, salah seorang warga Dusun Tanjungjaya, mengungkapkan bahwa banjir justru terjadi pada pagi hari setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak malam.

“Waktu masih hujan di malam hari, air belum masuk ke rumah. Tapi pagi-pagi air dari Sungai Citarum meluap sangat besar sampai akhirnya rumah saya terendam,” ujar Yanah saat ditemui wartawan, Senin (19/1/2026).

Akibat banjir tersebut, Yanah bersama keluarganya terpaksa mengungsi sementara ke gubuk-gubuk darurat yang berada di atas tanggul sungai demi keselamatan dan kenyamanan keluarga.

“Saya sangat berharap ada perhatian dari Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, bahkan Pemerintah Provinsi. Untuk sementara kami terpaksa tinggal di gubug di atas tanggul agar keluarga bisa merasa lebih aman,” katanya.

Warga berharap pemerintah segera turun tangan memberikan bantuan serta solusi jangka panjang untuk mengantisipasi banjir luapan Sungai Citarum yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait. (Ey)

1...8910...523 Page 9 of 523

Stay connected