Jurnal Indonesia Baru

23 PK Golkar Kab Bekasi Tolak Cawabup H. Ahmad Marjuki Bukan Anggota Partai Golkar Asli

JIB | Kabupaten Bekasi- Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi sisa masa jabatan 2017 – 2022 yang seyogyanya dilakukan DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Juli, terpaksa diundur karena masa mosi tidak percaya terhadap salah satu calon Wakil

23 PK Partai Golkar yang menolak surat rekomendasi DPP Partai Golkar, yang tetap mencantumkan nama H. Ahmad Marjuki. Dan meminta Plt. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang juga Bupati Kabupaten Bekasi untuk mengembalikan surat rekomendasi DPP serta tidak menyerahkan surat rekomendasi tersebut ke DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kami mendesak Pak Eka selaku Plt. Ketua DPD Partai Golkar untuk meminta DPP meninjau kembali surat rekomendasi tersebut.” Ujar Darma, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Cabang Bungin. Pada awak media usai rapat internal pengurus DPD Partai Golkar dan PK se-Kabupaten Bekasi, di Kantor DPD Partai Golkar, Cikarang Utara. Senin (22/07/2019).

Menurut Darma, PK Se-Kabupaten Bekasi menolak atas nama H. Ahmad Marjuki karena dia bukan anggota Partai Golkar asli, melainkan pengusaha asal Karawang.

“Kami tidak melihat dia berjuang bersama kami, saat pilkada lalu.” Ucapnya.

Keinginan keras PK Golkar Se-Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 Kecamatan langsung ditindak lanjuti dengan mengirimkan surat penolakan kepada DPP yang telah ditanda tangani dan di stempel Ketua PK.

Masih kata Darma, kisruh cawabup dikarenakan adanya campur tangan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan Penghianatan Sekjen DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji beserta anak buahnya, Napril.

“Jika tuntutan kami tidak diakomodir oleh DPP. Seluruh jajaran pengurus PK dan PD Golkar Kabupaten Bekasi akan demo di kantor DPRD.” Tegas Darma.

Selain menghasilkan keputusan menolak rekomendasi cawabup atas nama H. Ahmad Marjuki. Rapat internal DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, menghasilkan keputusan untuk mensegerakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).

“Tentunya kami ingin segera memiliki ketua DPD Partai Golkar Definitif. Agar pemilihan Cawabup tidak ada campur tangan DPD Jawa Barat.” Tutupnya (sep)