JIB | Karawang, 29 Agustus 2024 – Sejumlah proyek rehabilitasi ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Karawang, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun 2024, kini tengah menjadi sorotan. Proyek-proyek ini, yang dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, dikerjakan oleh kontraktor yang telah ditunjuk.
Namun, muncul dugaan bahwa pihak kontraktor tidak mempublikasikan gambar rencana pekerjaan kepada publik, yang seharusnya menjadi bagian dari transparansi proyek. Dugaan ini memicu reaksi keras dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI). Organisasi tersebut mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaksana proyek.
“Publikasi gambar rencana pekerjaan bukan hanya soal informasi, tetapi juga memberi kesempatan kepada masyarakat dan elemen lainnya untuk mengawasi proses pelaksanaan proyek. Transparansi adalah kunci untuk mencegah penyimpangan,” ujar Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, S.Pd.I, dalam pernyataannya.
Sekretaris Umum DPP GMI menambahkan, tanpa publikasi gambar rencana pekerjaan, potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek sangat tinggi. Mereka mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah tegas guna memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan proyek pembangunan adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Pembangunan rehabilitasi ruang kelas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Kabupaten Karawang. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, tujuan tersebut bisa saja tidak tercapai.
“Kami berharap pihak-pihak terkait segera merespon aspirasi masyarakat demi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas,” pungkas Sekum DPP GMI. (Red)
