JIB | Karawang — Pembangunan pemagaran Kantor Bersama yang meliputi UPZ, MUI, IPHI, dan KUA di wilayah Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga menjadi sorotan.
Proyek senilai Rp. 189.203.000 yang dikerjakan oleh CV. Multi Artha Cemerlang dan dibiayai oleh APBD Kabupaten Karawang 2024 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang.
Hal tersebut terindikasi dari lemahnya pengawasan oleh pihak terkait. Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas pekerjaan.
“Dari hasil investigasi kami, terlihat beberapa indikasi pengurangan kualitas dan kuantitas bahan material yang digunakan. Misalnya, pasir tampak berwarna merah, yang mengindikasikan kualitasnya rendah,” ujar Asep Saipulloh S.Pd.I Sekertaris Umum DPP GMI.
“Selain itu, besi untuk tiang cor tidak sesuai dengan regulasi, dan pembangunan pondasi untuk penggalian tanah diduga dilakukan dengan cara yang kurang maksimal, sehingga berpotensi memengaruhi kekuatan struktur pagar,” terangnya.
Pihak DPUPR Kabupaten Karawang diminta untuk segera bertindak dan melakukan pengawasan lebih ketat agar proyek ini dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan proyek pembangunan pemagaran kantor bersama diwilayah pakisjaya karawang. (Sul/Red)
