JIB | Kabupaten Bekasi – Program ketahanan pangan di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang menggunakan Dana Desa sebesar 20 persen dari pagu anggaran, diduga tidak sesuai regulasi. Dugaan ini mencuat setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) melakukan investigasi di lapangan.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa hasil temuan tim investigasi menunjukkan adanya indikasi penyelewengan dana yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukamahi. Beberapa program ketahanan pangan yang seharusnya mendukung penguatan pangan justru diduga tidak terealisasi dengan benar.
“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran ketahanan pangan di Desa Sukamahi. Ini patut didalami lebih lanjut untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana,” ujar Asep Saipulloh, kepada awak media, Kamis (06/02/25).
Berikut rincian penggunaan anggaran ketahanan pangan Desa Sukamahi dalam beberapa tahun terakhir:
Tahun 2022:
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 122.200.000
Realisasi lain sebesar Rp 112.000.000
Tahun 2023:
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 123.000.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi, penggilingan padi/jagung) Rp 62.000.000
Tahun 2024:
Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi, pengolahan peternakan, kandang) Rp 75.950.000 dan Rp 109.050.000
Menurut Asep Saipulloh, angka-angka tersebut harus diaudit secara mendetail agar penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. “Kami berharap pihak berwenang segera turun tangan dan melakukan audit. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa,” tegasnya.
Masyarakat Desa Sukamahi berharap adanya transparansi terkait program ketahanan pangan agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh warga. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan tersebut. (Red)
