JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Bekasi terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, yang mulai terserap sejak Januari.
Surat tersebut bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan transparansi mengenai alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk bidang infrastruktur, perumahan, serta sarana dan prasarana yang telah maupun akan direalisasikan.
Langkah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menegaskan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menegaskan bahwa transparansi penggunaan dana publik sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang telah terserap benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, kami meminta Dinas (CKTR) Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi APBD 2025,” ujarnya.
DPP GMI menilai keterbukaan informasi dari pemerintah sangat diperlukan guna menghindari spekulasi negatif di tengah masyarakat. Dengan adanya penjelasan yang jelas, publik dapat memahami bagaimana dana daerah digunakan untuk kepentingan bersama.
Hingga berita ini diturunkan, DPP GMI masih menunggu respons dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Bekasi terkait surat konfirmasi yang akan diajukan. (Red)
