JIB | Karawang – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun Cibuaya 3 RT 06/06, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan publik. Pasalnya, pelaksanaan proyek tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi, dan tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi pembangunan. Kondisi ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Publik berhak mengetahui informasi terkait anggaran dan detail proyek, termasuk sumber dana yang digunakan. Proyek ini sendiri dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang 2024, yang berasal dari pajak masyarakat.
“Ketidakhadiran papan informasi di lokasi proyek sangat disayangkan. Ini melanggar prinsip transparansi yang diamanatkan dalam UU KIP. Masyarakat harus tahu berapa anggaran yang digunakan dan siapa pelaksana proyeknya, agar bisa ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan ini,” ujar salah satu warga setempat.
Selain itu, Kepala Desa Cibuaya menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak pelaksana yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa sebelum memulai proyek.
“Di Desa Cibuaya ini ada pemerintah desa. Seharusnya pihak pelaksana memberikan pemberitahuan atau tembusan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan. Koordinasi ini penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan masyarakat setempat,” tegas Kepala Desa Cibuaya.
Kepala Desa juga menekankan bahwa proyek yang menggunakan dana publik harus dilaksanakan dengan transparansi dan melibatkan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat.
Masyarakat diimbau untuk terus mengawasi proyek-proyek pembangunan di wilayah mereka guna memastikan pengerjaannya sesuai spesifikasi dan tidak merugikan kepentingan publik. Kepala Desa berharap pihak pelaksana segera memperbaiki kesalahan ini dan meningkatkan koordinasi di masa mendatang. (Ey/Red)
